Tantangan Perbankan Lokal

Kondisi perbankan nasional memang diakui oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution pada kesempatan Banker’s Dinner di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Tingkat efisiensi perbankan kita secara umum belum memuaskan," ujarnya di hadapan sejumlah bankir.

Hasil pemantauan BI terungkap, bahwa tingkat efisiensi yang dilakukan perbankan selama ini belum optimal. Fakta mengungkapkan, sumber pendanaan bank hingga saat ini tercatat 91% masih terkonsentrasi pada dana jangka pendek yang berasal dari simpanan nasabah (dana pihak ketiga-DPK), yang terinci 44% dalam bentuk deposito berjangka, di mana sekitar 50% di luar skim penjaminan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan).

Ini berarti, separuh dari dana deposito berjangka memasang tingkat suku bunga di atas bunga penjaminan LPS 5,5%.

Dan besarnya porsi suku bunga deposito yang di atas bunga penjaminan tersebut dipengaruhi kekuatan oligopolistik sejumlah deposan besar. Sehingga para pemilik dana besar memiliki kekuatan “mengatur” suku bunga yang belakangan ini terus melenggang tinggi rata-rata di atas 10% per tahun.

Tidak hanya itu. Dari sisi pegelolaan dana, data BI juga mengungkapkan kecilnya penempatan dana di pasar uang antarbank (PUAB). Hanya sekitar 4% dari portofolio aset bank yang ditempatkan di pasar uang antarbank. Padahal, jumlah bank nasional mencapai 120 bank.

Jelas, ini akan terjadi ekses likuiditas akhirnya hanya terkonsentrasi pada bank-bank tertentu. Sementara bank lainnya harus berkompetisi meraih dana pihak ketiga yang berujung pada tingginya suku bunga dana.

Selain itu, kita melihat rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri perbankan belum menggembirakan. BOPO memang secara rata-rata industri tercatat turun ke level 74,26% pada September 2012.

Namun, masih banyak bank yang rasio efisiensinya di atas 90%. Bahkan, beberapa bank di atas 100%.

Penyebabnya, karena masih banyak bank yang kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Bahkan, mereka beroperasi di bawah skala ekonomis sehingga faktor permodalan menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu BI sekarang mengatur bank untuk ekspansi berdasarkan kemampuan modalnya dan profil risikonya. Itu dengan cara mengelompokan bank menjadi empat kategori dari sisi permodalan.

Kita juga mendukung aturan baru BI yang mewajibkan bank memberikan 20% dari total penyaluran kreditnya ke sektor UMKM.

BERITA TERKAIT

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda - Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

Pertumbuhan Lambat Perbankan Syariah Di Kalbar

  NERACA Pontianak – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Mochamad Riezky F Purnomo, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…