PNM : Pemerintah Harus Lindungi Produk Lokal - Kembangkan UMKM

NERACA

Bandung - Pemerintah harus menjalankan kebijakan proteksi dan insentif dalam melindungi produk dalam negeri terhadap produk-produk dari China yang sudah merajalela atas pangsa pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Selain itu diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas barang. Bisa dilakukan dengan berbagai macam pelatihan hingga membuka akses pemasaran," kata Direktur Utama PT Penanaman Nasional Madani (Persero) Parman Nataatmadja dalam acara bertajuk "Peran PNM dan Sektor UMKM Bagi Pengembangan Industri Kreatif Nasional", Minggu (25/11).

Parman menjelaskan bahwa sektor pertanian di luar negeri dilakukan proteksi seperti subsidi harga kepada pengusaha. Selain itu, beberapa negara memberikan subsidi terhadap industri baja sehingga harganya bisa murah. Pada saat ini China sudah mengembangkan pelatihan terhadap pengusaha-pengusaha baru dengan mendatangkan ahli dalam bidang produksi hingga pemasaran.

"Hal ini telah mencerminkan adanya dukungan erat pemerintah dalam menjalankan hal itu. Tugas kami bukan pada ranah itu tetapi meningkatkan kompetensi pelaku usaha UMKM," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia di era Asean community pasar UMKM lokal tetap berjalan dan akan berkembang asalkan menggunakan jaringan bisnisnya secara maksimal. "Selain itu, sentuhan emosional terhadap UMKM juga harus diperhatikan dalam mempertahankan pasar," tambahnya.

Sementera itu, Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada periode 2002-2007 Maulana Ibrahim mengatakan dalam perdagangan bebas khususnya di Asean Community 2015, Indonesia jangan hanya menjadi pemasar produk dari negara lain. Penduduk Indonesia yang banyak dapat berfungsi sebagai rumah tangga produksi dan juga pembeli produk lokal. "Indonesia juga punya berbagai produk unik yang tidak bisa ditiru negara lain, misalnya batik," katanya.

Lebih lanjut lagi, Maulana mengatakan bahwa produsen lokal juga harus meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu produksinya. Apabila hal itu bisa dilakukan maka harganya bisa bersaing dan produknya bisa berjalan secara berkelanjutan. "Produk lokal kita harus menjadi tuan rumah di negara sendiri melalui kebijakan pemerintah yang melindungi produk lokal," ujarnya.

Dia menilai Bank Indonesia (BI) telah melakukan tiga hal mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, seperti aturan 20% portofolio bank untuk usaha tersebut. "Selain itu BI terus mendorong dan mencari kiat-kiat melatih pengusaha UMKM dan membuat scan kredit untuk pengusaha baru," katanya.

Menurut dia, tiga hal itu bisa menjadi potensi kerjasama antara BI dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk mengembangkan UMKM. Dia menilai, pertumbuhan UMKM terus meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dari 96,2 juta di tahun 2009 menjadi 101,7 juta di 2011. "Ada prediksi dari pengamat kependudukan di tahun 2015 struktur penduduk didominasi sektor produktif yang bisa masuk ke sektor formal dan usaha," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

Agar Petani Lebih Dominan Gunakan Pupuk Organik

NERACA Jakarta – Petani di Kabupaten Lebak diminta menggunakan pupuk organik untuk usaha pertanian pangan, palawija, dan hortikultura guna mencegah…

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…