BKD Depok Mengaku “Sulit” Bersikap Manusiawi - Tunjangan PNS Yang Tertunda 9 Bulan

Depok – Kasus tertundanya pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Depok yang dipekerjakan di Badan Narkotika Nasional (BNN), ternyata terhambat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok. Kewenangan badan ini untuk memberikan kebijakan pencaian TKD, ternyata sulit bersikap manusiawi dalam membuat kebijakan pencairan, kendati hanya karena asumsi pendapat hasil konsultasi dengan Inspektorat Daerah Kota Depok dan staf Badan Pemeriksa Keuangan yang melarang untuk memberikan TKD akibat aturan perundangan yang ada.

Sekretaris BKD Kota Depok Manto SH saat menjelaskan kepada NERACA menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memproses pencairannya, walaupun dana anggaran yang dicadangkan tertera dalam APBD 2012. “Secara kemanusiaan saya sangat paham, tapi kewenangan saya tidak ada untuk memprosesnya sebelum ada keputusan pimpinan, Untuk ini akan dibahas lagi mencari solusi keputusannya,” ujar Manto menandaskan.

Menurut Manto, tanggungjawab pemberian TKD adalah instansi pengguna (BNN Pusat, red). Bahkan, hak TKD PNS Depok yang secara resmi telah dijelaskan dalam surat oleh Sekretaris Utama BNN, bahwa masalahnya agar diatasi oleh Pemerintah Kota Depok.

Namun, BKD tetap “kaku” dan hanya berpegang pada asumsi dengan beranalogi pada Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya diperuntukan bagi PNS yang ada di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Manto juga menjelaskan bahwa PNS Kota Depok yang dipekerjakan di BNN Kota Depok, sebetulnya sudah mendapat uang makan dan honor kegiatan. “Jika dianalogikan, maka pendapatannya juga sama dengan pendapatan TKD,” ujar Manti.

Padahal, menurut beberapa PNS yang dihubungi NERACA, uang makan dan honor kegiatan itu sangatlah minim dan tidak sesuai dengan nilai TKD yang diharapkan. “Alasan Sekretaris BKD itu tidak analogi dengan hak kami untuk memperoleh TKD dari Pemkot Depok sebagai penanggungjawab status asal kami yang masih resmi sebagai pegawai pemerintah Kota Depok,” ujat Teguh Yahya Santoso, Kasubag Tata Usaha BNN Kota Depok.

Selain itu, lanjut Teguh Yahya Santoso, honor kegiatan yang diberikan oleh Kepala BNN Kota Depok kepada para staf dan penanggungjawab kegiatan, hanya berkisar sekitar Rp100 ribu rupiah per kegiatan. Dan, kegiatan sepenuhnya ditangani oleh pimpinan yang kewenangannya tidak proporsional sesuai dengan nilai prosentase honor masing-masing pemegang tau pelaksana kegiatan.

“Kami benar-benar sangat minim pendapatan yang sesuai hak dan ditambah lagi tidak diakomodir untuk meminta hal TKD kepada induk instansi kami di Pemerintah Kota Depok,” ujar Teguh Yahya.

Apalagi, lanjutnya, masa APBD 2012 Kota Depok sudah hampir berakhir proses pencairannya pada 20 Desember 2012 ini. “Sangat tidak manusiawi pemerintah Kota Depok sebagai iduk instansi kami, membiarkan penderitaan yang kami hadapi saat ini,” ujar Teguh.

BERITA TERKAIT

Sulit Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Ketika akan membayar iuran BPJS Kesehatan di Indomaret sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, ternyata pelayan mengatakan jaringan internetnya lagi bermasalah…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat NERACA Jakarta - Founder sekaligus CEO dari aplikasi OY! Indonesia, Jesayas Ferdinandus…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM NERACA Sukabumi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah membubarkan…