free hit counter

Audit Keuangan Bukan Kewenangan BPKP

Kasus Bioremediasi Chevron

Senin, 26/11/2012

Pekanbaru - Audit keuangan kasus bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) bukan kewenangan BPKP melainkan BPK, kata saksi ahli keuangan negara Arifin P Surya Atmadja dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. "Atas dasar keterangan saksi ahli itu maka hasil audit tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti. Artinya hasil audit BPKP tidak sah," kata Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum empat karyawan CPI yang ditahan terkait kasus tersebut, dalam keterangan yang disampaikan Humas CPI Heri Fandi Okta, di Pekanbaru, Jumat.

Sidang kasus bioremediasi PT CPI terus bergulir, dan kini dalam pengajuan permohonan praperadilan tersangka Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh, dan Bachtiar Abdul Fatah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis.

Menurut Todung, berdasarkan pendapat saksi ahli keuangan negara itu maka penghitungan kerugian negara yang digunakan Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut dilakukan oleh badan yang tidak memiliki kewenangan.

Dalam permohonan praperadilan yang disampaikan, kata Todung Mulya Lubis, BPKP tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penghitungan dan menetapkan kerugian negara.

Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983 menyatakan bahwa BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, namun telah dicabut dengan Keputusan Presiden No62 Tahun 2001. "Karena itu, kewenangan menghitung kerugian negara sudah tidak berlaku lagi," kata Todung.Next