Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengaku kalau perusahaan atau korporasi asing yang bergerak di sektor pertanian sulit untuk di survei terkait rencana BPS ingin melaksanakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) pada Mei 2013 mendatang. “Mereka alasannya macam-macam. Ada yang bilang repot, direksinya nggak ada, sampai ada yang merasa takut nilai pajak mereka yang sebenarnya terbuka ke publik. Padahal, kita nggak berurusan sama pajak,” ungkap dia kepada Neraca di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Khusus perusahaan pertanian, lanjut Suryamin, yang akan di survei antara lain cost structure (porsi anggaran), cost output (ongkos pengeluaran), cost production (ongkos produksi), hingga labour cost (gaji pegawai). “Kita terus melakukan pendekatan. Salah satunya, ya, kita datangi saban hari perusahaan bersangkutan,” tambahnya.

Selain terus-menerus mendatangi, Suryamin juga mengatakan, memakai “tangan” kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota, untuk memaksa mereka agar mau di survei. “Kalau kita mau ‘keras’ bisa. Kan sensus sudah di atur dalam UU No 16/1997. Di situ dijelaskan kalau responden menolak di survei bisa dikenakan hukuman. Tapi kita tetap melakukan pendekatan ‘halus’, seperti menekan melalui kepala daerah,” terang dia.

Langkah-langkah seperti ini, kata Suryamin, cukup berhasil. Mayoritas perusahaan pertanian asing mau memberikan data dan informasi yang diinginkan BPS. “Sebab kalau tidak begitu akan mempengaruhi kecepatan dan ketersediaan data kita. Jadinya lebih lama,” jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa sudah seharusnya, baik masyarakat maupun korporasi, memiliki kesadaran tentang pentingnya statistik. Pasalnya, sensus pertanian ini dilakukan tiap 10 tahun sekali, dan tahun depan, Suryamin menargetkan ST2013 ini menjadikannya sebagai sensus terbaik.

“Ini sesuai dengan motto baru kita yaitu dapat menyediakan data lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Tujuan BPS melakukan survei pertanian adalah untuk melakukan pencacahan (pendataan) secara terinci dan lengkap seperti menyisir rumah tangga serta korporasi pertanian, lalu jumlah rumah tangga dan buruh tani,” papar Suryamin.