“Perusahaan Asing Takut Kita Survei” - Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengaku kalau perusahaan atau korporasi asing yang bergerak di sektor pertanian sulit untuk di survei terkait rencana BPS ingin melaksanakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) pada Mei 2013 mendatang. “Mereka alasannya macam-macam. Ada yang bilang repot, direksinya nggak ada, sampai ada yang merasa takut nilai pajak mereka yang sebenarnya terbuka ke publik. Padahal, kita nggak berurusan sama pajak,” ungkap dia kepada Neraca di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Khusus perusahaan pertanian, lanjut Suryamin, yang akan di survei antara lain cost structure (porsi anggaran), cost output (ongkos pengeluaran), cost production (ongkos produksi), hingga labour cost (gaji pegawai). “Kita terus melakukan pendekatan. Salah satunya, ya, kita datangi saban hari perusahaan bersangkutan,” tambahnya.

Selain terus-menerus mendatangi, Suryamin juga mengatakan, memakai “tangan” kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota, untuk memaksa mereka agar mau di survei. “Kalau kita mau ‘keras’ bisa. Kan sensus sudah di atur dalam UU No 16/1997. Di situ dijelaskan kalau responden menolak di survei bisa dikenakan hukuman. Tapi kita tetap melakukan pendekatan ‘halus’, seperti menekan melalui kepala daerah,” terang dia.

Langkah-langkah seperti ini, kata Suryamin, cukup berhasil. Mayoritas perusahaan pertanian asing mau memberikan data dan informasi yang diinginkan BPS. “Sebab kalau tidak begitu akan mempengaruhi kecepatan dan ketersediaan data kita. Jadinya lebih lama,” jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa sudah seharusnya, baik masyarakat maupun korporasi, memiliki kesadaran tentang pentingnya statistik. Pasalnya, sensus pertanian ini dilakukan tiap 10 tahun sekali, dan tahun depan, Suryamin menargetkan ST2013 ini menjadikannya sebagai sensus terbaik.

“Ini sesuai dengan motto baru kita yaitu dapat menyediakan data lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Tujuan BPS melakukan survei pertanian adalah untuk melakukan pencacahan (pendataan) secara terinci dan lengkap seperti menyisir rumah tangga serta korporasi pertanian, lalu jumlah rumah tangga dan buruh tani,” papar Suryamin.

BERITA TERKAIT

Sepekan Dana Asing Keluar Rp 765 Miliar

NERACA Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin meningkat 1,16% ke level 6,126.36…

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

DSNG Akuisisi Perusahaan Sawit - Nilai Transaksi Bengkak Jadi Rp 2,1 Triliun

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan produksi lebih besar lagi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) akan mengakuisi PT Bima Palma…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat pengawasan internal…

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meraih penghargaan dari Ombudsman dengan kategori penganugerahan…