“Perusahaan Asing Takut Kita Survei” - Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengaku kalau perusahaan atau korporasi asing yang bergerak di sektor pertanian sulit untuk di survei terkait rencana BPS ingin melaksanakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) pada Mei 2013 mendatang. “Mereka alasannya macam-macam. Ada yang bilang repot, direksinya nggak ada, sampai ada yang merasa takut nilai pajak mereka yang sebenarnya terbuka ke publik. Padahal, kita nggak berurusan sama pajak,” ungkap dia kepada Neraca di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Khusus perusahaan pertanian, lanjut Suryamin, yang akan di survei antara lain cost structure (porsi anggaran), cost output (ongkos pengeluaran), cost production (ongkos produksi), hingga labour cost (gaji pegawai). “Kita terus melakukan pendekatan. Salah satunya, ya, kita datangi saban hari perusahaan bersangkutan,” tambahnya.

Selain terus-menerus mendatangi, Suryamin juga mengatakan, memakai “tangan” kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota, untuk memaksa mereka agar mau di survei. “Kalau kita mau ‘keras’ bisa. Kan sensus sudah di atur dalam UU No 16/1997. Di situ dijelaskan kalau responden menolak di survei bisa dikenakan hukuman. Tapi kita tetap melakukan pendekatan ‘halus’, seperti menekan melalui kepala daerah,” terang dia.

Langkah-langkah seperti ini, kata Suryamin, cukup berhasil. Mayoritas perusahaan pertanian asing mau memberikan data dan informasi yang diinginkan BPS. “Sebab kalau tidak begitu akan mempengaruhi kecepatan dan ketersediaan data kita. Jadinya lebih lama,” jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa sudah seharusnya, baik masyarakat maupun korporasi, memiliki kesadaran tentang pentingnya statistik. Pasalnya, sensus pertanian ini dilakukan tiap 10 tahun sekali, dan tahun depan, Suryamin menargetkan ST2013 ini menjadikannya sebagai sensus terbaik.

“Ini sesuai dengan motto baru kita yaitu dapat menyediakan data lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Tujuan BPS melakukan survei pertanian adalah untuk melakukan pencacahan (pendataan) secara terinci dan lengkap seperti menyisir rumah tangga serta korporasi pertanian, lalu jumlah rumah tangga dan buruh tani,” papar Suryamin.

BERITA TERKAIT

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Kepala Daerah Kita Memang Tidak Kapok-Kapok

Kepala Daerah Kita Memang Tidak Kapok-Kapok NERACA Jakarta - Pasca Putusan MK tentang Pilpres 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya…

Sekitar 10 Perusahaan di Jateng Siap IPO

Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Semarang, Fanny Rifqi menuturkan, ada 10 perusahaan di Jawa Tengah yang menyatakan niatnya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market NERACA Jakarta - Sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar…

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi NERACA Jakarta - Pemerntah dan DPR diingatkan untuk tidak memaksakan…

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot)…