Pelabuhan Ratu Segera “Naik Kelas” Jadi Pelabuhan Perikanan Samudera - Industrialisasi Kelautan

NERACA

Sukabumi – Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, segera naik kelas menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Dengan kelayakan fasilitas yang dimilikinya, kenaikan status PPN Pelabuhan Ratu menjadi PPS, diharapkan bisa terwujud pada 2013 mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sharif Cicip Sutardjo, dalam acara Kunjungan Kerja di Pelabuhan Ratu, akhir pekan lalu, menegaskan rencana tersebut. Menurut dia, persyaratan PPN Pelabuhan Ratu untuk menjadi PPS secara umum sudah mencukupi, tinggal beberapa fasilitas tambahan saja.

“Ya ini sebenarnya hanya perpanjangan dermaga, apakah break water memang sudah mencukupi. Jadi memang ada beberapa hal yang kecil-kecil. Tapi persayaratan secara menyeluruh, agar bisa ditingkatkan itu sudah bisa,” kata Cicip di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, akhir pekan lalu.

Menteri Cicip beralasan, sejauh ini, di Pelabuhan Ratu sudah ada industri penangkapan dan pengolahan yang berjalan baik. “Karena industrinya sudah jalan, kapal-kapal di sini sudah berlabuh. Mereka sudah mulai kualahan mengelola ini. Tapi tentunya saya ingin lebih melihat cara pengelolaan maupun juga pemberian jasa servis kepada pelaku usaha ini sudah betul-betul saatnya kita tingkatkan,” tambahnya.

Dia menegaskan, kalau semua persyaratan sudah lewat, maka tahun depan tinggal pihaknya akan usulkan kenaikan status itu kepada Menteri PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara), dan nantinya kalau Kemen PAN sudah setuju, KKP akan usulkan pembangunannya dalam APBN 2014.

“Anggarannya kita belum tahu. Kita belum hitung lagi. Kekurangannya apa saja kita tinggal hitung. Tapi tidak banyak lagi kekurangannya. Di sini siap. Industrinya siap. Listriknya siap. Dalam tanda kutip infrastrukturnya sudah cukup. Tinggal nanti kalau tol Jakarta-Sukabumi ini sudah jadi akan membantu ekonomi daerah sini,” lanjutnya.

Terkait dengan produk perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Ratu, Cicip mengatakan, sejauh ini ikan tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. “Dan di Laut Hindia ini, mereka punya 20 kapal, mereka sudah sangat maju. Punya potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita sudah menetapkan lima lokasi untuk industri TTC dan akan menambah lima lagi. Di antaranya Pelabuhan Muara Baru, Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Bungus,” lanjutnya.

Pelabuhan Pendaratan Ikan

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Heriyanto Marwoto. Menurut dia, direktorat yang dia pimpin tengah berupaya untuk menambah pelabuhan pendaratan ikan untuk jenis TTC. “Kalau produksi di sini (Pelabuhan Ratu), TTC nilai produksinya untuk tahun ini Rp 225 miliar. Kalau peningkatannya tidak banyak. Hanya 7.000 ton. Volume tidak naik banyak, tapi harga satuannya yang naik,” ujar Marwoto.

Tekait dengan langkah KKP mendorong Pelabuhan Ratu agar naik kelas menjadi PPS, Marwoto mengatakan, kalau dilihat dari tolak ukurnya, persyaratannya, klasifikasi untuk menjadi PPS sudah memadai untuk Pelabuhan Ratu.

“Hanya masalahnya, yang menentukan ini bisa naik kelasnya atau tidak, ini Kementerian PAN. Inilah yang nanti akan kita usulkan. Bukan hanya Pelabuhan Ratu, tapi juga PPN Ambon. Karena saya melihat dua lokasi ini memenuhi syarat sebagai PPS. Tapi ya itu tadi. Harus melalui persetujuan Men PAN. Karena kalau PPS strukturalnya naik. Dari Eselon II menjadi II B. Kalau Men PAN setuju, kita usulkan,” ungkapnya.

Karena itu, Marwoto mengaku segera berkomunikasi dengan Kementerian PAN. “Apakah mungkin PPS kita tambah dua itu. Atau sebaliknya PPS yang sekarang bisa kita turunkan. Karena aktivitasnya tidak memadai lagi bisa kita turunkan. Syaratnya termasuk fasilitas yang ada, termasuk panjang dermaga. Kemudian kapal yang dilayani, di atas 100 gross tonage, itu menjadi salah satu persyaratan PPS. Yang lebih penting lagi syaratnya, roduknya harus ada yang diekspor,” paparnya.

Mengenai tambahan dana pengembangan pelabuhan, sambungnya, Pelabuhan Ratu perlu tambahan dana karena dari sisi areal lahan masih kurang. “Tahun ini pun kita berusaha untuk membebaskan lahan di sebelah sana. Kalau itu bisa, luasnya bisa sampai 9 hektar. Nanti untuk kawasan industri. Di sini sudah penuh. Industri pengolahan layur saja ada dua. Tadi yang baru diresmikan pengolahan tuna. Tadi cold storage,” imbuhnya.

Adapun tentang kendala logistik pengangkutan ikan dari Sukabumi ke Jakarta, Marwoto berharap rencana pembangunan tol Ciawi-Sukabumi bisa terealisasikan. “Soal tol itu kan pertama untuk pariwisata, kedua untuk transportasi. Kalau ikan diangkut ke Jakarta sekarang kan paling tidak 4 jam, tapi kalau ada tol bisa 2 jam, sehingga kualitas ikannya lebih bagus lagi. Sukabumi-Jakarta, dulu hanya butuh 2 atau 3 jam sampai. Sekarang 6 jam karena kemacetannya,” cetusnya.

Disinggung soal pentingnya Pelabuhan Ratu menjadi PPS, Marwoto mengatakan, sebetulnya tidak ada masalah signifikan. “Tapi dengan kata lain kita bisa mendeklarasikan bahwa Pelabuhan Ratu bisa untuk ekspor. Langsung dari sini. Makanya ada teman-teman karantina, karena banyak yang diekspor. Bukan hanya ikan tuna, tapi juga ikan layur,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

Suzuki Belum Berencana Rilis Skutik untuk Kelas Premium

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) divisi kendaraan roda dua menyatakan belum berencana mengeluarkan skuter otomatik (skutik) untuk mengisi segmen premium…

BI Sebut Ada Capital Inflow Rp6 Triliun - Bunga Acuan Naik

      NERACA   Jakarta - Modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara sebesar Rp6 triliun setelah imbal hasil…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…

Terkait Industri Otomotif - Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar…

Pemerintah Dorong Industri Farmasi Manfaatkan Bahan Baku dari Alam

NERACA   Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong industri farmasi dalam negeri untuk menciptakan produk obat-obatan berbahan baku dari…