UKP4 Soroti Dampak Buruk Demokratisasi dan Desentralisasi

NERACA

Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyoroti dampak buruk dari demokratisasi dan desentralisasi yang menurutnya kadang malah menyulitkan upaya untuk menembus kebuntuan (debottlenecking) dalam pembangunan.

“Demokratisasi dan desentralisasi adalah keniscayaan bagi Indonesia. Namun, ‘dua de‘ yang diimplementasikan secara serentak itu justru menuai banyak tantangan, salah satunya: bottleneck,” ungkap Kuntoro dalam lokakarya ‘Debottlenecking Pembangunan Nasional’ di Jakarta pada Sabut (24/11).

Selain disebabkan oleh kurang siapnya pola kerja birokrasi dalam menghadapi tantangan era masa kini, imbuh Kuntoro, acapkali bottleneck juga dipicu oleh tumpang-tindih, kontradiksi, kepastian, dan bahkan kosongnya hukum atau peraturan perundangan-undangan.

“Sekali lagi, serempaknya implementasi demokratisasi dan desentralisasi, membuat langkah kaki kanan terikat dengan tangan kiri kita karena satu sama lain tidak saling berbicara,” kata Kuntoro. Menurut dia, egosektoral, kesenjangan di daerah, konflik kepentingan, ditambah lemahnya kapasitas aparatur negara, adalah beberapa penyebab utama munculnya bottleneck.

Lokakarya itu diikuti para pemangku kepentingan publik yang terdiri atas perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Lokakarya ini merupakan bagian dari tugas mandatori UKP4, yakni melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking) pembangunan yang kebanyakan terjadi di dalam lingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.

Contoh Debottlenecking

Deputi-IV UKP4 Tara Hidayat, mengatakan, groundbreaking perluasan Bandar Udara Soekarno-Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2012 sebagai salah satu kisah sukses debottlenecking. Selama sekian tahun, ujar Tara, bandara yang semula didesain untuk menampung 22 juta penumpang per tahun tersebut mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai 51 juta penumpang pada 2011. Rencana perluasannya pun menemui jalan buntu.

“Akhirnya, atas fasilitasi UKP4, setelah melalui serangkaian rapat, tahun ini pembangunannya bisa dimulai,” jelas Tara.

Debottlenecking lainnya, kata dia adalah pembangunan jalur ganda rel KA lintas-utara Jawa oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono serta penerbitan regulasi harga dan jaminan pemerintah untuk panas bumi oleh Kardaya Warnika.

Dikatakannya, tren unit pemantau dan debottlenecker semacam UKP4 ini akhir-akhir mulai menyebar luas. Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, kini ada unit serupa bernama Satuan Pengendali Kinerja Korporasi (SPKK). Unit yang dikepalai Harry Hartoyo ini, seperti halnya UKP4 kepada Presiden, bisa langsung melapor kepada Direktur Utama PLN. (doko)

BERITA TERKAIT

Eksplorasi dan Eksploitasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Kalau kita masih ingat bahwa 22 April…

Pro dan Kontra Pilkada Langsung

Oleh: Sri Muryono Banyaknya calon kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan sorotan tajam atas pelaksanaan pemilihan kepala…

LLP-KUKM dan Kemenlu Latih UKM Internasional

NERACA   Jakarta - Sinergitas program antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Klaim Tenaga Kerja Asing Masih Terkendali

  NERACA   Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia per akhir 2017…

Darmin : Pelemahan Rupiah Tidak Cerminkan Fundamental Ekonomi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar…

BEKRAF Kuatkan Ekosistem Industri Kopi Indonesia

  NERACA   Jambi - Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) kembali bekerja sama dengan Masyarakat Kopi Indonesia (MKI) untuk mengadakan workshop…