UKP4 Soroti Dampak Buruk Demokratisasi dan Desentralisasi

NERACA

Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyoroti dampak buruk dari demokratisasi dan desentralisasi yang menurutnya kadang malah menyulitkan upaya untuk menembus kebuntuan (debottlenecking) dalam pembangunan.

“Demokratisasi dan desentralisasi adalah keniscayaan bagi Indonesia. Namun, ‘dua de‘ yang diimplementasikan secara serentak itu justru menuai banyak tantangan, salah satunya: bottleneck,” ungkap Kuntoro dalam lokakarya ‘Debottlenecking Pembangunan Nasional’ di Jakarta pada Sabut (24/11).

Selain disebabkan oleh kurang siapnya pola kerja birokrasi dalam menghadapi tantangan era masa kini, imbuh Kuntoro, acapkali bottleneck juga dipicu oleh tumpang-tindih, kontradiksi, kepastian, dan bahkan kosongnya hukum atau peraturan perundangan-undangan.

“Sekali lagi, serempaknya implementasi demokratisasi dan desentralisasi, membuat langkah kaki kanan terikat dengan tangan kiri kita karena satu sama lain tidak saling berbicara,” kata Kuntoro. Menurut dia, egosektoral, kesenjangan di daerah, konflik kepentingan, ditambah lemahnya kapasitas aparatur negara, adalah beberapa penyebab utama munculnya bottleneck.

Lokakarya itu diikuti para pemangku kepentingan publik yang terdiri atas perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Lokakarya ini merupakan bagian dari tugas mandatori UKP4, yakni melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking) pembangunan yang kebanyakan terjadi di dalam lingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.

Contoh Debottlenecking

Deputi-IV UKP4 Tara Hidayat, mengatakan, groundbreaking perluasan Bandar Udara Soekarno-Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2012 sebagai salah satu kisah sukses debottlenecking. Selama sekian tahun, ujar Tara, bandara yang semula didesain untuk menampung 22 juta penumpang per tahun tersebut mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai 51 juta penumpang pada 2011. Rencana perluasannya pun menemui jalan buntu.

“Akhirnya, atas fasilitasi UKP4, setelah melalui serangkaian rapat, tahun ini pembangunannya bisa dimulai,” jelas Tara.

Debottlenecking lainnya, kata dia adalah pembangunan jalur ganda rel KA lintas-utara Jawa oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono serta penerbitan regulasi harga dan jaminan pemerintah untuk panas bumi oleh Kardaya Warnika.

Dikatakannya, tren unit pemantau dan debottlenecker semacam UKP4 ini akhir-akhir mulai menyebar luas. Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, kini ada unit serupa bernama Satuan Pengendali Kinerja Korporasi (SPKK). Unit yang dikepalai Harry Hartoyo ini, seperti halnya UKP4 kepada Presiden, bisa langsung melapor kepada Direktur Utama PLN. (doko)

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…