2015, APBN Lepas Pendanaan ke OJK

NERACA

Bogor – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan bahwa pada 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dilibatkan dalam pendanaan lembaga itu karena keseluruhan pembiayaan dari industri. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Hadad akhir pekan lalu dalam acara Sosialisasi OJK di Bogor.

“Awalnya, pungutan yang akan dilakukan adalah dari industri dan APBN. Namun porsi APBN akan terus mengecil untuk kemudian menghilang. Pada 2013, pembiayaan OJK separuhnya dibebankan ke APBN dan separuhnya lagi ke dunia industry,” kata dia.

Pada 2014, APBN mulai melepas pendanaannya secara perlahan. Pembiayaan APBN hanya 25% dari biaya OJK dan 75% sementara sisanya dari industri.

“Baru pada 2015, APBN tidak dilibatkan lagi karena keseluruhan pembiayaan dari industry,” kata dia.

Nantinya, OJK akan menyalurkan pemasukan yang melebihi kebutuhan ke APBN.

Besarnya pungutan ke industri, menurut Muliaman, akan berkisar antara 0,03-0,06% dari aset.

Dia mencontohkan, Bank Mandiri yang memiliki aset Rp 551,9 triliun per 31 Desember 2011 harus menyetor lebih dari Rp 330 miliar. “Jadi setiap tahun Bank Mandiri harus menyetorkan Rp 330 miliar untuk pembiayaan operasional OJK,” kata dia.

Tetapi, kata dia, aturan pungutan 0,06% dari aset tersebut tidak berlaku untuk seluruhnya. OJK berencana menetapkan pungutan yang berbeda di beberapa sektor.Untuk sektor penjamin emisi efek, pungutan yang akan dikenakan adalah 0,015-0,03% dari aset.

Juga, tidak semua industri keuangan dikenai pungutan berdasarkan jumlah aset. Misalnya manajer investasi yang pungutannya sebesar 0,5-0,75% darifee management.

“Atau contoh lain agen penjual efek reksadana yang akan dipungut antara Rp 5 juta sampai Rp 50 juta. Hal yang sama dilakukan untuk perusahaan pemeringkat efek dan penasihat investasi nilai pungutan,” kata dia.

Meski demikian, besarnya pungutan ini belumlah keputusan yang final. Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti mengatakan bahwa pada minggu pertama Desember akan dilakukan pertemuan dengan industri. “OJK akan mendengar masukan-masukan dari industri tentang regulasi yang akan ditetapkan,” kata Ilya.

Negara Lain

Sudah banyak negara yang mempunyai lembaga semacam OJK. Aturan yang digunakan pun berbeda-beda. Muliaman mengatakan bahwa OJK sudah melakukan semacam studi tentang aturan-aturan tersebut dan formulasi yang diajukan OJK adalah hasil dari studi itu.

Hong Kong melakukan pungutan atas dasar layanan. Semakin banyak frekuensi dan jenis transaksinya, maka industri keuangan yang bersangkutan akan semakin banyak terkena pungutan.

Jika hasil dari pungutan ini belum mencukupi biaya operasional lembaga pemantaunya (semacam OJK), maka akan ditutupi dari HKMA, yaitu bank sentral Hongkong yang juga didapuk sebagai pengawas bank.

Kanada mendasarkan pungutan pada total aset yang dimiliki industri. Pungutan terbesar dilakukan pada industri yang asetnya lebih dari US$50 miliar yaitu sebesar US$275 ribu. Sementara pungutan terkecil adalah pada industri yang asetnya di bawah US$50 juta dengan pungutan sebesar US$10 ribu.

Slovenia mempunyai pungutan berdasarkan layanan dan pungutan wajib. Sebanyak 20% dari biaya pengawasan akan dibebankan kepada seluruh lembaga yang diawasi. Sisanya didapat dari pungutan layanan.

Besarnya pungutan layanan sudah ditetapkan. Misalnya, untuk izin mendirikan bank, biayanya adalah US$ 2.334, izin akuisisi US$584, izin merger US$2.334, dan izin bank asing buka cabang sebesar US$1.166.

BERITA TERKAIT

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

Sikapi Tren Gagal Bayar - OJK Review Kembali Pemeringkat Obligasi

NERACA Jakarta – Banyaknya penerbitan obligasi korporasi yang gagal bayar, membuat reaksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…