OJK Tetapkan Besaran Pungutan 0,03%-0,05% - Mandiri Protes Keras

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menentukan besaran pungutan OJK sebesar 0,03%-0,06% dari total aset kepada industri keuangan, termasuk di dalamnya perbankan. Penentuan besaran pungutan OJK dilihat dari kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhaan pendanaan OJK.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, hal iitu merupakan upaya dalam melaksanakan amanat UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK. “Kami juga telah melakukan analisis dampak pungutan terhadap pendapatan, laba, beban operasional, serta tingkat pengembalian kepada investor. Diproyeksikan, pembiayaan OJK akan mandiri pada tahun 2017,” papar dia di Jakarta, Kamis (22/11).

Adapun besaran pungutan yang dimaksud OJK, yakni biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk satu tahun. Pertama, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Lembaga Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Lalu, Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Pegadaian, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahaan, akan dikenakan besaran dari 2013-2015 sebesar 0,03%-0,06% dari aset yang dimiliki, setelah diaudit.

Kedua, Bursa Efek, Lembaga Kiliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, akan dikenakan pungutan sebesar 7,5%-15% dari pendapatan usaha. Ketiga, penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, akan dikenakan pungutan sebesar 0,015%-0.03%, dari Aset.

Keempat, Manajer Investasi, akan dikenakan besaran sebesar 0,5%-0,75%, dari imbalan pengelolaan (management fee). Kelima, Bank Kustodian yang melakukan aktivitas terkait Pengelolaan Investasi, akan dikenakan biaya sebesar 0,5%, dari imbalan jasa kustodian (custodian fee). Keenam, Agen penjual efek reksa dana, akan dikenakan biaya sebesar Rp50 juta-Rp100 juta per perusahaan.

Ketujuh, perusahaan pemeringkat efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp7,5 juta-Rp15 juta per perusahaan. Kedelapan, penasihat investasi, akan dikenakan biaya sebesar, Rp2,5 juta-Rp5 juta per perusahaan. Kesembilan, penasihat investasi, akan dikenakan biaya sebesar, Rp250 ribu-Rp500 ribu per orang.

Kesepuluh, emiten dan Perusahaan Publik, yaitu perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp10 triliun akan dikenakan biaya sebesar Rp50 juta-Rp100 juta berdasarkan aset. Perusahaan dengan jumlah aset lebih dari atau sama dengan Rp5 triliun dan kurang dari atau sama dengan Rp10 triliun akan dikenakan biaya sebesar Rp25 juta-Rp50 juta berdasarkan aset.

Perusahaan dengan jumlah aset lebih dari atau sama dengan Rp1 triliun dan kurang dari Rp5 triliun akan dikenakan biaya sebesar Rp17,5 juta-Rp35 juta berdasarkan aset. Perusahaan dengan jumlah aset kurang dari Rp1 triliun, akan dikenakan biaya sebesar Rp7,5 juta-Rp15 juta berdasarkan aset.

Kesebelas, lembaga penunjang perbankan yaitu lembaga pemeringkat, lembaga penunjang pasar modal yaitu biro administrasi efek, bank kustodian, dan wali amanat, lembaga penunjang IKNB, yaitu perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusaahn penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultas aktuaria, perusahaan agen asuransi, lembaga penilai harga efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp2,5 juta-Rp5 juta per perusahaan.

Keduabelas, pihak penerbit daftar efek syariah, akan dikenakan biaya sebesar, Rp1,25 juta-Rp2,5 juta berdasarkan per perusahaan. Ketigabelas, perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasi rekening efek nasabah, akan dikenakan biaya sebesar Rp2,5 juta-Rp5 juta berdasarkan per perusahaan.

Keempatbelas, profesi penunjang perbankan yaitu akuntan dan penilai, Profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris; profesi penunjang IKNB yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan aktuaria, akan dikenakan biaya sebesar Rp1 juta-Rp2 juta per orang.

Kelimabelas, wakil penjamin emisi efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp250 ribu-Rp500 ribu per orang. Keenambelas, wakil perantara pedagang efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp125 ribu-Rp250 ribu per orang. Ketujuhbelas, wakil manajer investasi, akan dikenakan biaya sebesar Rp250 ribu-Rp500 ribu per orang. Kedelapanbelas, wakil agen penjual efek reksa dana, akan dikenakan biaya sebesar Rp125 ribu-Rp250 ribu per orang.

Pelimpahan anggaran

Di tempat terpisah, PT Bank Mandiri Tbk menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran iuran kepada pelaku industri keuangan sekitar 0,03%-0,06% dari aset yang akan dikenakan mulai 2013-2016 adalah terlalu besar.

Direktur Risk Management Bank Mandiri, Sentot A Sentausa, mengatakan iuran tersebut untuk biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian untuk satu tahun. "Kalau (beban) biaya yang dikenakan 0,03%-0,06%, maka besar sekali. Aset Bank Mandiri sekitar Rp588,40 triliun (per 30 September 2012)," ujar Sentot di Batam, Kamis.

Dia mengatakan, selama ini Bank Indonesia (BI) telah mempunyai anggaran untuk mengawasi perbankan. Demikian juga dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang memiliki anggaran untuk mengawasi lembaga keuangan nonperbankan.

Menurut Sentot, anggaran yang telah ada tersebut lebih baik dikumpulkan dan dipindahkan ke OJK. Dia pun mengakui, pihaknya tidak masalah untuk membayar iuran tersebut. Meskipun begitu, daripada membayar iuran, iuran tersebut digunakan untuk ekspansi usaha, bayar pajak, dan menambah besaran dividen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan besaran iuran kepada pelaku industri keuangan sebesar 0,03%-0,06%. Besaran iuran itu untuk biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian untuk satu tahun.

Salah satu iuran itu untuk perbankan antara lain bank umum, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja, lembaga pembiayaan yaitu perusahaan pembiayaan.

Perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur serta lembaga jasa keuangan lainnya yaitu Pegadaian, perusahaan penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, akan dikenakan besaran mulai 2013-2015 sebesar 0,03%-0,06% dari aset yang dimiliki setelah diaudit. [ria/ardi]

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

    NERACA  Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat…

OJK Larang MTN Jadi Uderlying Asset Reksadana - Waspadai Potensi Gagal Bayar

NERACA Jakarta – Menjaga kehati-hatian dalam industri keuangan atau potensi terjadinya gagal bayar, khususnya dalam pengelolaan dana masyarakat di produk…

KONTER KHUSUS MANDIRI INHEALTH DI RS SILOAM

Direktur Utama Mandiri Inhealth Iwan Pasila (kedua kanan) bersama Chief Executive Officer Siloam Hospitals TB Simatupang dr. Danny Widjaja (kedua…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pertumbuhan Kredit Juni Double Digit

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juni 2018 masih di…

Literasi Keuangan Dinilai Masih Rendah

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Teknologi Finansial atau Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengatakan literasi keuangan masyarakat di…

BI Sebut Ada Capital Inflow Rp6 Triliun - Bunga Acuan Naik

      NERACA   Jakarta - Modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara sebesar Rp6 triliun setelah imbal hasil…