Rasio Utang Indonesia Dinilai masih Aman

NERACA

Jakarta - Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai masih cukup aman bila dibandingkan dengan negara-negara yang baru berkembang lainnya (emerging market countries).

"Kalau dari angka nominal dan relatif, Rp2.000 triliun dibagi PDB Rp8.000 triliun, maka rasio utang Indonesia hanya 25%. Angka itu masih jauh di bawah negara-negara emerging market," kata pengamat ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono usai acara "Market Outlook 2013" di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Tony, utang tidak akan menjadi masalah jika penggunaannya baik, dikawal serta tidak ada tindakan korupsi. Namun letak permasalahannya adalah tingkat penyerapannya yang masih rendah.

"Masalah kita ini adalah terus menambah utang tetapi penyerapannya rendah. Sebagai contoh pada APBN tahun lalu, yang hanya terserap 87%, yang berarti ada utang-utang yang tidak tercairkan. Sudah terlanjur utang, terpaksa bayar bunga karena utang kita dari obligasi. Menurut saya itu yang lebih krusial, bukan soal besarannya," ujarnya seperti dikutip Antara.

Tony mengatakan, utang negara akan menjadi sia-sia jika pengunaannya tidak efektif atau bahkan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya.

"Penggunaan dana dari utang harus benar, perencanaan dan eksekusinya juga harus tegas dan baik kendati penyerapan dana itu bukanlah hal yang mudah.

Masih Bisa Dipertahankan

Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya Gundy Cahyadi mengatakan prospek utang Indonesia masih bisa dipertahankan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

"Asalkan defisit APBN itu terkontrol di sekitar 2% dan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 6%, kita tidak perlu khawatir tingkat utang kembali melonjak seperti pada 1998. Yang penting perkembangan utang jangan lebih besar dari pertumbuhan ekonomi," katanya.

Gundy menambahkan, pemerintah sebaiknya lebih memikirkan dan fokus untuk meningkatkan tingkat perbelanjaan terutama untuk sektor infrastruktur yang masih rendah.

"Sektor infrastruktur itu penting untuk jangka panjang," ujarnya. (doko)

BERITA TERKAIT

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Produk Unggulan Indonesia Dipromosikan di Australia

NERACA Jakarta – Produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan Indonesia dipromosikan di pasar Australia melalui kerja sama Smesco Indonesia dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…