NERACA

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pembiayaan negara, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus mendorong penerbitan obligasi korporasi. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dalam beberapa waktu terakhir ini kinerja obligasi korporasi di Indonesia terus berkembang.

"Saya melihat obligasi pemerintah kita sudah banyak perubahan dan perbaikan. Untuk yang obligasi korporasi tentu perlu kita tingkatkan lagi," katanya dalam acara Asia Bond Monitor, Kamis (22/11). Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan pembiayaan sangat besar dan masih tergantung pada pembiayaan perbankan sehingga alternatif pembiayaan usaha melalui obligasi harus terus ditingkatkan.

"Saya ingin supaya kita mempersiapkan diri dengan baik, supaya infrastruktur yang hard dan soft itu semakin siap," ujarnya. 

Menurut data Bank Pembangunan Asia (ADB), pasar obligasi korporasi Indonesia terus berkembang yakni sebesar 3,1% pada September dibanding akhir Juni 2012, dan 27,2% lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pasar obligasi pemerintah menyusut 0,1% jika dibandingkan kuartal sebelumnya namun 4,2% lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur memang sebaiknya didanai dengan surat berharga (obligasi) bertenor jangka panjang hingga 20-30 tahun, karena besarnya dana pembangunan infrastruktur dikhawatirkan tidak sanggup dipenuhi oleh perbankan.

Butuh Dana Besar

Pengamat ekonomi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Drajad Wibowo mengatakan, pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Sebab itu, jika hanya ditangani satu bank infrastruktur, kemungkinan tidak akan berhasil. "Contohnya dari sisi permodalan. Dengan rasio kecukupan modal sebesar 8% saja, akan dibutuhkan modal yang besar sekali agar kecukupannya terpenuhi," katanya.

Drajad memberi contoh, dengan penyaluran kredit infrastruktur Rp50 triliun dalam satu tahun saja, suatu bank sudah memerlukan ekuitas ratusan triliun rupiah. Nilai ratusan triliun tersebut tergantung kemampuan bank tersebut dalam menggalang modal tambahan.

Sebab itu, menurut dia, sebaiknya pemerintah membuat obligasi khusus infrastruktur (infrastructure bonds). Apalagi, hal itu akan terbantu dengan adanya kenaikan peringkat Indonesia menjadi investment grade.

Kepala Kantor ADB untuk Kawasan Integrasi Ekonomi Regional Iwan Azis mengatakan bahwa untuk membiayai pembangunan infrastruktur, setiap negara memerlukan sumber dana tidak hanya dari perbankan, namun bisa menggunakan obligasi untuk mendapatkan dana dari publik.

Tetapi untuk mendapatkan dana segar tersebut dibutuhkan kepercayaan investor. “Karena di dunia keuangan, pasar obligasi itu yang paling penting adalah kepercayaan. Sebab apabila pasar sedang kacau, misalnya terjadi default atau gagal bayar, maka pasar akan kehilangan keprcayaan terhadap pasar,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjut Iwan, pemerintah perlu membangun kepercayaan tersebut, dengan menempatkan pihak regulator.

“Seperti sekarang pelan-pelan Indonesia sudah mengarah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk memperkuat regulasi di pasar keuangan, termasuk obligasi korporasi,” ujarnya.

Dia mengakui, obligasi korporasi di Indonesia masih terbilang kecil, padahal pasarnya masih sangat besar “Karena masih banyak perusahaan-perusahaan besar dan ternama yang belum terdaftar. Kita berharap ke depan mereka akan berpartisipasi,” lanjutnya.

Menurut dia, pembiayaan melalui obligasi membutuhkan waktu panjang yang memerlukan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, obligasi menggunakan mata uang lokal dianggap lebih aman, karena tidak ada resiko nilai tukar.