Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Persaingan industri perbankan dalam negeri makin menggila, seiring dengan hadirnya bank-bank asing yang membuka cabang di Indonesia ataupun pemodal asing yang mengakuisisi bank lokal. Banyak alasan mengapa industri bank asing nyaman dan tertarik ekspansi ke Indonesia. Pertama potensi besar yang cukup luas dengan populasi masyarakat 250 juta jiwa menjadi pasar yang menjanjikan. Kedua, didukung pertumbuhan ekonomi yang positif dan ketiga, lemahnya regulasi perbankan di Indonesia menjadi lahan leluasa bank asing melakukan akuisisi dengan bank lokal.

Begitu mudahnya bank asing membuka cabang di Indonesia, rupanya tidak semudah bank lokal membuka cabang di luar negeri. Pasalnya, butuh proses yang berbelit hingga waktu lama untuk memuluskan ekspansi buka cabang di luar negeri. Tengok saja, bagaimana sulitnya Bank Mandiri membuka cabang di Cina ataupun di negara lain sehingga menghambat agresivititas bisnis bank plat merah ini. Namun sebaliknya, DBS Group Singapore sangat mudah mengakuisisi PT Bank Danamon Tbk.

Melihat sulit bank-bank lokal meraih izin membuka cabang di luar negeri, menuntut pemerintah memberikan aturan ketat soal azas resiprokal. Hal ini dimaksudkan agar industri perbankan dalam negeri hanya menjadi penonton di pasarnya sendiri. Suka tidak suka, selama ini banyak aturan industri perbankan dalam negeri lebih banyak pro terhadap investor asing dan terkesan liberal, sehingga daya saing dan keberpihak terhadap perbankan lokal kalah hanya kepentingan mencari keuntungan.

Memang berbisnis dalam industri perbankan, tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Namun bagaimana berpihak pada bank lokal sebagai lokomotif perekonomian. Tidak hanya itu, bank-bank lokal juga dituntut efisiensi dan penerapan good corporate governance serta penerapan IT yang canggih untuk memenangi persaingan bisnis perbankan dengan bank asing. Karena selama ini, lemahnya daya saing bank dalam negeri dipengaruhi karena perilaku perbankan yang tidak efisien dan hanya mencari untung semata, rendahnya skill SDM serta minimnya pemanfaatan IT.

Kembali kepada agresifnya bank asing di Indonesia tidak bisa disalahkan semata aturan  atau arsitektur perbankan Indonesia (API) yang lemah, tetapi juga datang dari industri masalah internal perbankan sendiri, mulai dari biaya operasional yang besar, segmen pasar hingga urusan pelayanan sehingga perlu adanya introspeksi diri.

Namun tidak mau kecolongan, karena direbut bank asing. Kini Bank Indonesia (BI) disibukkan untuk menyiapkan aturan baru soal kepemilikan asing di bank lokal dengan kategori rinci terkait dengan peringkat calon investornya, maupun kondisi kesehatan bank lokal, sebagai upaya mengerem minat asing menguasai perbankan di dalam negeri belakangan ini.

Hanya persoalannya, kemauan BI tersebut terbentur pada peraturan pemerintah (PP) yang status legalnya lebih tinggi dari peraturan BI. Hal inilah yang nantinya tetap menjadi peluang asing masih dapat mengincar bank-bank lokal mengingat prospeknya sangat menggiurkan di Indonesia.