Perlu Tata Ulang Kebijakan Energi Asia

 Jakarta— Pemerintah disarankan membentuk koordinasi kebijakan bidang energi yang holistic, khususnya di kawasan Asia. Hal ini terkait guna mendorong tingkat pertumbuhan positif. Karena diperlukan kebutuhan energi yang sangat besar. “Sehingga, perlu dibuat sebuah koordinasi kebijakan bidang energi yang holistik dalam memenuhi kebutuhan energi dunia, khususnya di kawasan Asia,” kata Dekan FEUI, Firmanzah dalam diskusi FEUI bersama Harvard Kennedy School, dan Perkumpulan Masyarakat Energi Bimasena Rajawali Foundation I Depok, 5/5

 Menurut Firmanzah, saat ini masih ada kompetisi antara energi dan pangan dalam menciptakan energi terbarukan. "Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak masih memiliki perbedaan dalam pengambilan kebijakan publik energi," tambahnya.

 Lebih jauh kata Firmanzah, kebijakan publik bukanlah hal baru, pentingnya ilmu public policy dalam menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu diatur untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.  "Untuk itu sebuah forum guna menyamakan public policy di Indonesia dan negara-negara lain dibutuhkan," katanya.

 Lebih lanjut ia mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 dan 2010 lalu masih dapat menunjukkan nilai positif karena ditopang oleh pertumbuhan ekonomi China, India, dan Indonesia. "Ketiga negara Asia ini masih diharapkan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dunia pasca bencana tsunami di Jepang," ujarnya.

 Pemenuhan kebutuhan sumber daya energi pada jangka pendek dan penyediaan energi untuk kelanjutan pembangunan dalam jangka panjang menjadi sebuah masalah dan tantangan, tidak hanya bagi dunia, namun juga bagi pembangunan Indonesia.

 Sementara itu Ketua Perkumpulan Masyarakat Energi Bimasena, Subroto, mengatakan permintaan akan energi tentunya akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia.

 Terbatasnya sumber energi yang digunakan ditambah dengan persaingan yang semakin ketat, memaksa industri harus berinovasi dalam penyediaan energi dan efisiensi proses produksi. "Strategi pemenuhan kebutuhan energi menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi masa depan," katanya.

 Menurut dia, peran serta aktif dari seluruh lapisan industri menjadi strategi yang harus dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi. Penggunaan mesin dengan konsumsi energi yang hemat merupakan keharusan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

 Selain itu pola pembiayaan pengadaan energi baru dan terbarukan serta insentif fiskal pada penggunaan energi harus diciptakan dan disosialisasikan oleh pemerintah dalam mendukung program penyediaan energi bagi pembangunan masa depan.

 Dalam acara tersebut juga akan digelar Workshop Teaching Public Policy in Asia yang ditujukan bagi pengajar dan peneliti yang mendalami pengajaran di bidang public policy.

 Workshop ini memberikan tantangan dan kesempatan dalam pengambilan kebijakan di Asia, mengeksplorasi apa yang dimiliki para praktisi guna mengembangkan kemampuan para pengajar dan peneliti dalam bidang ini. **cahyo