Bergaya dengan Barang Bermerek, Harga Kaki Lima

Jakarta - Keinginan untuk menggunakan barang-barang bermerek namun apa daya kondisi kantung tidak memungkinkan menyebabkan banyak orang berburu barang-barang KW. Sekilas memang tidak mudah membedakan barang KW dengan barang aslinya. Tapi namanya barang tiruan, tetap saja kalah dari segi kualitas dan keawetan barang. Namun karena memang barang aslinya berharga di atas kantung rata-rata masyarakat Indonesia, tak pelak lagi barang jenis itu menjadi incaran.

Istilah KW berasal dari kata “kwalitas” dan umumnya didefinisikan sebagai barang tiruan dengan level di bawah merek terkenal yang menjadi acuannya. Ada beberapa tingkatan dalam KW, mulai yang ditiru secara kasar hingga KW super yang kualitasnya hampir mendekati kualitas produk aslinya. Secara garis besar, barang dibedakan dengan istilah ori (original), OEM (original equipment manufacture), KW super (kualitas super), KW-1 (kualitas di bawah KW super), KW-2 (kualitas di bawah KW-1), dan KW-3 (kualitas di bawah KW-2)

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti memaparkan, besarnya pasar Indonesia dengan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi membuat sejumlah oknum produsen mengambil keuntungan dengan mengedarkan barang asli tapi palsu alias KW. Umumnya, produk KW dibuat menggunakan komponen atau komposisi produk yang kurang atau berkualitas rendah.

Rugikan Produsen-Konsumen

Menurut Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Sularsi, dalam masyarakat, terdapat dua persepsi tentang apa yang disebut sebagai barang KW. Pertama adalah barang KW yang dibuat oleh perusahaan yang sama dengan merk yang berbeda, untuk menyasar segmen pasar tertentu. Yang kedua adalah barang KW yang diproduksi oleh pihak tertentu dengan menggunakan merk besar yang sebetulnya pihak tersebut tidak berhak menggunakannya. “Yang kedua ini yang harus ditindak,” kata Sularsi.

Selain melanggar aturan, menurut Sularsi, sebetulnya barang KW ini merugikan konsumen. Ketika menemukan masalah dalam barang tersebut, konsumen akan kesulitan dalam pengaduan. “Mau mengadu ke mana?” ujarnya.

Masalah lain, lanjut Sularsi, barang KW biasanya tidak akan lama bertahan lama karena kualitasnya yang rendah. “Bisa jadi konsumen membeli 2-3 kali. Jika diakumulasikan, maka sama seperti membeli satu produk asli,” jelas dia.

Di sisi produsen, menurut Sularsi, kalau ini dibiarkan, akhirnya produk original tidak ada yang bertahan di Indonesia. “Dia akan gulung tikar karena tidak akan sanggup melawan produk KW,” pungkas Sularsi.

Memanfaatkan Permintaan

Membanjirnya produk KW di Indonesia, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Sepatu Anton Supit dikarenakan adanya permintaan yang cukup tinggi terhadap produk-produk imitasi 'branded' dengan harga murah. “Karena ada pasarnya, ya jadi dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin mengambil keuntungan dari peluang tersebut.” jelasnya.

Sejauh ini, menurut dia, barang KW tentu sangat jauh berbeda dengan barang aslinya. “Sehingga, apabila hanya membuat produk yang hampir mirip atau melalui inovasi, itu masih mungkin dibenarkan. Tapi kalau meniru 100% kemudian menjualnya dengan harga murah tentu perlu ditindak,” kata Anton.

Karena itu, dia menilai pentingnya perlindungan hukum yang jelas bagi produk-produk asli, khususnya yang memiliki hak cipta produksi (copyright). “Sebagai negara hukum, tentunya undang-undang harus ditegakkan termasuk dalam hal peniruan, pemalsuan, maupun penyelundupan.” ujarnya.

Sejauh ini dia menilai, hadirnya produk tiruan karena penegakan hukum terhadap para produsen barang-barang tersebut masih sangat lemah. Sehingga tidak hanya karena ada pasar tetapi juga sejauh ini peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya dijalankan.

Selain penegakan hukum, lanjut dia, perlu adanya kampanye kepada masyarakat, paling tidak untuk membuat mereka 'aware' bahwa kualitas yang ditawarkan barang-barang tiruan tersebut sebenarnya hanya akan merendahkan prestise konsumen secara pribadi. “Karakter pasar kita dikenal seperti itu, ingin punya barang mewah dengan harga murah. Padahal itu sama saja dengan menyombongkan diri,” ujarnya.

Sebenarnya, sudah banyak aturan disertai ancaman sanksi yang berat terhadap perbuatan pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan peniruan, pemalsuan maupun pemasaran merek dagang atau produk palsu di Indonesia. Aturan-aturan itu termuat antara lain dalam Undang-undang tentang Hak Cipta, Undang-undang tentang Merek, Undang-undang tentang Hak Paten, dan Undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). iwan/iqbal/lia/doko

BERITA TERKAIT

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara…

Menko Polhukam - Rawat Persatuan Dengan Toleransi

Wiranto Menko Polhukam Rawat Persatuan Dengan Toleransi Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…