"Warning" Utang Valas Perbankan - KURS RUPIAH MASIH TIDAK MENENTU

Jakarta – Kondisi ekonomi dan moneter global yang belum menentu belakangan ini sepertinya harus tetap diwaspadai, khususnya bagi kalangan perbankan nasional. Terutama dalam hal utang valuta asing (Valas) yang berisiko tinggi.

NERACA

Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara menegaskan, di 2013 nanti volume perbankan di Indonesia jangan sampai tumbuh di atas kapasitasnya. “Dengan currency yang melemah, maka sebaiknya utang valas dikurangi. Karena kalau tidak, itu bahaya, mengingat kurs rupiah ke dolar AS masih tidak menentu. Kemudian Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam bentuk valas sudah mencapai rasio 80%-90%. Jadi, bank harus hati-hati,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/11).

Karena, lanjut Mirza, jika kondisi ekonomi memburuk maka nilai mata uang rupiah melemah sehingga debitur akan kesulitan membayar utangnya di kemudian hari.

Lihat saja, saat ini rasio cicilan utang luar negeri terhadap ekspor (debt service ratio-DSR) sudah 30%, naik dari lima tahun lalu (18%). Utang luar negeri sekitar US$240 miliar yang mana di dalamnya termasuk sektor swasta utang luar negerinya US$122 miliar. Utang luar negeri lembaga keuangan sekitar 25% dari US$122 miliar tersebut. “Namun, kondisi kita masih jauh dari krisis 1998,” imbuh Mirza.

Hal senada diungkapkan Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti. Dia mengatakan, perbankan memang harus hati-hati dengan utang valas. “Karena dengan kondisi global yang tidak jelas, likuiditas bisa anytime shrinking, terus currency kita juga bisa tertekan kalau misalnya tiba-tiba ada imbalance sheet seperti sekarang di sektor perdagangan kita,” papar Destry kepada Neraca, kemarin.

Di mata Destry, kalau kondisi tersebut makin memburuk, maka akan menekan kurs rupiah. “Artinya kalau kita punya banyak eksposur di dollar, eksposur kita ke currency rate makin tinggi. Padahal dolar bukan uang kita, jadi kalau kenapa-kenapa, kita harus cari keluar. Beda dengan rupiah, kalaupun kita anjlok, tiba-tiba likuiditas rupiah shrinking, BI kan tinggal cetak uang. Sama dengan AS, yang misalnya seperti sekarang sedang susah, maka diberikan Quantitative Easing oleh The Fed. Itu kan sama saja cetak uang. Kalau kondisi luar lagi tidak menentu, kan duit dari luar juga tidak gampang dikasih,” papar dia.

Sementara itu, pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan, sangat mungkin terjadi dimana perbankan di Indonesia bisa kolaps karena menanggung utang dalam bentuk valas yang nilai kursnya fluktuatif. “Nilai kurs Indonesia kondisinya fluktuatif bahkan terkadang nilainya cenderung kalah dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kalau saja kondisi rupiah melemah dan perbankan tidak bisa membayarnya maka bank-bank bisa kolaps dan bangkrut,” ujarnya, Rabu.

Menurut Farial, meskipun naik turunnya tidak terlalu besar akan tetapi kalau utangnya dalam jumlah banyak maka nantinya akan menjadi beban buat bank. “Misalnya kondisi rupiah di awal tahun mencapai Rp9.000 sedangkan saat ini nilai mata uang rupiah mencapai Rp9.600. Artinya ada margin Rp600, nilainya memang kecil tetapi kalau bank utangnya dalam jumlah banyak maka nantinya akan menjadi beban bagi bank,” ujarnya.

Farial juga melihat, efek domino dari utang valas perbankan juga berakhir dari tingginya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Terlebih suku bunga acuan atau BI rate yang tidak dipatuhi perbankan.

“BI tidak tegas dalam menerapkan suku bunga acuan. Ketika BI Rate diturunkan tetapi bunga kredit masih tetap tinggi. Oleh karena itu jangan heran saat ini banyak sekali bank-bank asing yang masuk ke Indonesia. Karena dengan membuat bank di Indonesia maka mereka akan mendapatkan net interest margin (NIM) yang tinggi,” ucap Farial.

Kendati demikian, lanjut Farial, kalau ada bank yang kolaps akibat beban utang valas yang tinggi maka pemerintah harus terlebuh dahulu melihat dari good coorporate governance (GCG) perbankan tersebut dan dana yang dikelola bank tersebut apakah baik atau tidak. “Kalau GCG-nya rendah, banyak mengeluarkan produk yang berisiko tinggi dan pengelolaan dana tidak sehat maka pemerintah jangan ambil alih. Karena itu tidak bermanfaat buat negara,” imbuh Farial.

Atas dasar itu, Farial menyarankan agar Bank Indonesia selaku pengawas bank harus bisa mengawasi dengan ketat utang-utang yang sudah lewat ambang batas. “BI harus mengeluarkan suatu aturan agar nantinya utang-utang bank bisa dikendalikan. Karena kalau tidak, bankir yang untung tetapi negara yang merugi,” jelas dia.

Bisa Membahayakan

Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengungkapkan, apabila ada permintaan bahwa utang perbankan dalam bentuk valuta asing untuk diturunkan, maka akan bisa membahayakan kondisi perbankan Indonesia. Dengan adanya permintaan penurunan ini berarti banyak Perbankan Indonesia bermain di sektor Valas dan diperlukan adanya aturan pembatasan dari Bank Indonesia (BI). ”Perlu adanya batasan maksimal yang diperbolehkan dalam utang valas itu, sehingga tidak mengakibatkan hal yang merugikan bagi perbankan Indonesia,” ujarnya.

Dai juga mengatakan dengan banyaknya utang valas di perbankan, maka ada kemungkinan terdapat permainan dari oknum bank yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan utang valas mempunyai resiko yang cukup tinggi apabila perbankan tidak sanggup untuk membayarnya. ”Apabila terjadi seperti itu maka bisa dibilang hal ini merupakan tindakan kriminal dan bisa dilanjutkan ke dalam proses hukum dimana perbankan merasa dirugikan,” kata Harry.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan utang valas ini akan berdampak positif kepada perbankan apabila kurs yang berlaku menguat kemudian apabila sebaliknya maka akan berdampak buruk kepada perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menetapkan target kurs rupiah setiap tahunnya sehingga dapat dihitung untung maupun ruginya. ”Target kurs rupiah terhadap dolar pada tahun 2012 ini mencapai Rp9.000 kemudian di tahun 2013 mencapai Rp9.300,” tukas Harry.

Oleh karena itu, Harry mengatakan bahwa BI harus melakukan tindakan tegas dalam membuat batasan valas di perbankan Indonesia. Hal ini dilakukan supaya utang valas ini tidak mengakibatkan efek yang buruk bagi perbankan. ”Diperlukan strategi dari BI untuk mengintervensi kurs valuta asing sehingga dapat dikendalikan valuta asingnya,” pungkas Harry. ria/dias/mohar/bari/rin

BERITA TERKAIT

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Anies Masih di Lingkaran Ahokers

Anies Masih di Lingkaran Ahokers NERACA Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perlu lebih cermat, terutama dalam memilih pejabat-pejabat…

Pangkas Beban Utang - Sidomulyo Cari Modal Lewat Rights Issue

NERACA Jakarta -Perusahaan jasa angkutan kimia PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) berencana mencari pendanaan di pasar modal lewat aksi korporasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ditunggu Publik, Realisasi UU Perlindungan Data Pribadi

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu realisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasalnya, aturan itu bisa memberi perlindungan…

AKIBAT PERANG DAGANG DAN FAKTOR POLITIK - Asumsi Makro 2019 Diprediksi Meleset dari Target

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 tidak sesuai target. Penyebabnya faktor…

TERKAIT RENCANA REVISI UU DUNIA USAHA - Presiden Minta Masukan dari Kalangan Pengusaha

Jakarta-Presiden Jokowi memanggil kalangan pengusaha yang tergabung Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin Indonesia dan Hipmi, untuk meminta masukan terobosan baru…