Tak Ada Landasan Hukum Publik, Pengawasan BI Lemah

NERACA

Jakarta - Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Tbk), Ryan Kiryanto menilai Bank Indonesia (BI) harus melakukan pengawasan terhadap perbankan nasional, terutama bank-bank bermasalah. Alasannya agar jangan sampai terulang kembali kasus-kasus skandal perbankan seperti Bank Century.

"Dalam kewenangan yang diberikan undang-undang, BI dapat mengambil langkah korektif dan tegas terhadap bank bermasalah. Harus ada satu pegangan yang bersifat hukum publik bukan pribadi sehingga BI tidak terkena tuntutan oleh pemilik bank," kata Ryan di Jakarta, Rabu (21/11).

Kelemahan BI, menurut Ryan, adalah tidak mempunyai landasan hukum yang bersifat publik. Padahal landasan hukum itu diharapkan dapat memberi wewenang yang jelas kepada BI agar dapat bersikap tegas seperti menjual bank bermasalah tersebut.

"BI membutuhkan landasan hukum publik karena supervisi ke bank jangan disamakan seperti perusahaan swasta. Kewenangan hukum publik bagi BI bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat," paparnya.

Penerapan pengawasan, lanjut Ryan, mewajibkan perbankan untuk mengidentifikasi sejak dini tiga risiko paling besar dalam masalah perbankan, yakni risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar di samping kewajiban terhadap risiko likuiditas.

"Ketika hal tersebut sudah berjalan, maka diperlukan pengawasan yang lebih dialogis antara perbankan dan BI," ujarnya. Ryan menekankan pengawasan langsung harus dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. "Evaluasi terhadap bank yang berkualitas kurang baik akan tampak dari laporan keuangan neracanya. Pada saat itu BI memberi peringatan dan selanjut baru dilakukan penindakan," tutur dia.

Tumbuh pesat

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, menerangkan, secara umum, industri perbankan syariah nasional tumbuh dengan pesat dan hingga September 2012 tercatat tumbuh sebesar 36,7% (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami ingin sedikit menginformasikan mengenai perkembangan terkini perbankan syariah, bahwa secara umum industri perbankan syariah tumbuh dengan pesat dan hingga September sekitar 36,7%," ujar Edy di Pekanbaru, Rabu.

Bank syariah, lanjut dia, saat ini berjumlah 11 bank umum syariah dengan 24 unit usaha syariah dan 156 bank pembiayaan syariah, dengan didukung jaringan kantor yang semakin luas dan berbagai alternatif delivery channel yang semakin beragam.

Dari sisi kualitas, juga dirasakan peningkatan yang cukup signifikan, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang tetap terjaga rendah pada kisaran 1,81% (nonperforming finance/NPF Nett). Kemudian rasio penyaluran pembiayaan dibandingkan dana pihak ketiga (DPK) relatif tinggi sekitar 102,1% dan porsi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor-sektor produktif yang tetap dominan dalam portfolio pembiayaan bank syariah.

Walau sejak pertengahan 2011 perekonomian dunia harus menghadapi krisis utang Eropa dan Amerika Serikat, namun kondisi makro ekonomi Indonesia masih relatif cukup baik. "Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini ada pada kisaran 6,3%-6,7% dan laju inflasi diharapkan dapat terkendali pada level 4,5 plus satu persen," cetus Edy.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi tersebut, diharapkan volume usaha dan fungsi intermediasi perbankan syariah diproyeksikan akan tetap tumbuh tinggi. Beberapa faktor pendukung perkembangan industri perbankan syariah ke depan antara lain, adanya ekspansi pembiayaan syariah yang diharapkan masih tumbuh positif merespon perekonomian domestik yang masih akan tumbuh ditengah kekhawatiran dampak krisis ekonomi di zona euro.

Dukungan kebijakan BI terkait inovasi produk, ketentuan kehati-hatian (prudential banking operation) dan optimalisasi pembiayaan bank syariah, serta peningkatan mutu sumberdaya insani. Ditambah lagi, dukungan dari lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, Baznas, MES, IAEI, perguruan tinggi dan lembaga penting lainnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan rasio non-performing loan…

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan…

Lindungi Kepentingan Publik - Garuda Perlu Perbaiki Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Menyikapi soal polemik laporan keuangan yang disajikan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), menurut Ketua Umum Institut Akuntan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pangkas Biaya Transfer Kliring Jadi Rp3.500/Transaksi

NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memangkas biaya transfer yang dibebankan perbankan kepada nasabah melalui sistem kliring nasional menjadi…

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang…

BNI Salurkan KUR Rp245 Miliar di Empat Provinsi

  NERACA   Manado - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado mencapai Rp 245,42 miliar…