Akan Terjadi Penyusutan Karyawan dan Penutupan Perusahaan - Dampak Kenaikan UMP DKI

NERACA

Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2,2 juta bisa berdampak pada pengurangan jumlah karyawan maupun tutupnya perusahaan.

"Kami sebagai pengusaha menerima keputusan dari pemerintah, namun akan ada dampak dari keputusan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di antara dampak yang mungkin terjadi adalah adanya pengurangan jumlah karyawan maupun tutupnya perusahaan," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi, di Jakarta, Rabu (21/11).

Keputusan Gubernur itu sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan DKI pada 13 November 2012. Rapat ketika itu tak dihadiri unsur pengusaha, yaitu Sarman Simanjorang, karena walk out.

Eddy mengakui, walaupun Kadin DKI beserta sejumlah asosiasi yang tergabung di sana menerima keputusan Gubernur, masih ada pihak pengusaha yang merasa keberatan dengan keputusan itu. Karena itu, kata Eddy, Kadin DKI berharap gubernur mau memperhatikan aspirasi para pengusaha.

“Besok ada 50 pengusaha dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang akan mengadu ke sini,” kata Sarman, yang juga wakil ketua umum Kadin DKI. Menurut Sarman, semula pihak pengusaha sudah setuju dengan kenaikan UMP menjadi Rp 1.978.789. Namun, kata dia, dalam notulen rapat yang disodorkan adalah angka Rp 2.216.243 atau naik 44,93% dari UMP 2012.

Sarman pun menambahkan, pihaknya tidak mengajukan keberatan para pengusaha itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), walaupun keputusan Gubernur tentang UMP tersebut sangat memengaruhi iklim dunia usaha di Jakarta. Menurut dia, kebanyakan pelaku usaha anggota Kadin DKI adalah kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Bagaimanapun juga, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap dunia usaha," kata Eddy, yang juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami sebetulnya tidak setuju, tapi ya bagaimana menolak keputusan gubernur tersebut, karena itu kami terpaksa menyetujui tapi dengan catatan,” ujar Bambang SN, direktur eksekutif Ginsi, kepada Neraca, di tempat sama.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi telah mengesahkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 sebesar Rp 2.200.000. Menurut Gubernur, pihaknya sudah bertemu dengan unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Dewan Pengupahan. Gubernur menyatakan keputusan penetapan UMP 2013 sudah cukup adil. Dewan Pengupahan DKI sudah berkali-kali mengadakan rapat untuk membahas UMP 2013, sejak Agustus lalu. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menperin: IKM Makanan dan Tenun Kian Prospektif

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Riau masih menjadi sektor andalan dalam menunjang roda perekonomian masyarakat…

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Masyarakat Perlu Menyadari Dampak Langsung Korupsi

Masyarakat Perlu Menyadari Dampak Langsung Korupsi NERACA Jakarta - Masyarakat luas perlu menyadari dampak langsung yang dialami dari adanya tindak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…