Akan Terjadi Penyusutan Karyawan dan Penutupan Perusahaan - Dampak Kenaikan UMP DKI

NERACA

Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2,2 juta bisa berdampak pada pengurangan jumlah karyawan maupun tutupnya perusahaan.

"Kami sebagai pengusaha menerima keputusan dari pemerintah, namun akan ada dampak dari keputusan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di antara dampak yang mungkin terjadi adalah adanya pengurangan jumlah karyawan maupun tutupnya perusahaan," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi, di Jakarta, Rabu (21/11).

Keputusan Gubernur itu sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan DKI pada 13 November 2012. Rapat ketika itu tak dihadiri unsur pengusaha, yaitu Sarman Simanjorang, karena walk out.

Eddy mengakui, walaupun Kadin DKI beserta sejumlah asosiasi yang tergabung di sana menerima keputusan Gubernur, masih ada pihak pengusaha yang merasa keberatan dengan keputusan itu. Karena itu, kata Eddy, Kadin DKI berharap gubernur mau memperhatikan aspirasi para pengusaha.

“Besok ada 50 pengusaha dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang akan mengadu ke sini,” kata Sarman, yang juga wakil ketua umum Kadin DKI. Menurut Sarman, semula pihak pengusaha sudah setuju dengan kenaikan UMP menjadi Rp 1.978.789. Namun, kata dia, dalam notulen rapat yang disodorkan adalah angka Rp 2.216.243 atau naik 44,93% dari UMP 2012.

Sarman pun menambahkan, pihaknya tidak mengajukan keberatan para pengusaha itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), walaupun keputusan Gubernur tentang UMP tersebut sangat memengaruhi iklim dunia usaha di Jakarta. Menurut dia, kebanyakan pelaku usaha anggota Kadin DKI adalah kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Bagaimanapun juga, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap dunia usaha," kata Eddy, yang juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami sebetulnya tidak setuju, tapi ya bagaimana menolak keputusan gubernur tersebut, karena itu kami terpaksa menyetujui tapi dengan catatan,” ujar Bambang SN, direktur eksekutif Ginsi, kepada Neraca, di tempat sama.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi telah mengesahkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 sebesar Rp 2.200.000. Menurut Gubernur, pihaknya sudah bertemu dengan unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Dewan Pengupahan. Gubernur menyatakan keputusan penetapan UMP 2013 sudah cukup adil. Dewan Pengupahan DKI sudah berkali-kali mengadakan rapat untuk membahas UMP 2013, sejak Agustus lalu. (saksono)

BERITA TERKAIT

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

Kemajuan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Era Kini

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa Fikom di PTN Jakarta   Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan merupakan hal vital bagi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…