Potensi Ekonomi Kreatif Sangat Besar - Boediono, Wakil Presiden RI

Wakil Presiden Boediono mengatakan potensi ekonomi kreatif sangat besar mengingat Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa atau etnis yang masing-masing memiliki budaya tinggi. "Potensi itu dapat menjadi modal bagi pengembangan kegiatan ekonomi kreatif," kata Wapres saat membuka Pekan Produk Kreatif Indonesia 2012 di Jakarta, Rabu.

Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Pangestu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) berlangsung di Epicentrum Kuningan, tanggal 21-25 November 2012.

Menurut Wapres, potensi itu adalah harta kekayaan negara yang sangat berharga dan harus kita optimalkan pemanfaatannya dalam mengembangkan ekonomi kreatif ke depan. Diakui Boediono usia pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia memang masih muda.

Meskipun demikian, kata Wapres, "sejak dicanangkan tahun 2006 beberapa langkah strategis sudah kita ambil". "Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah kita susun, Instruksi Presiden tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah diterbitkan, dan kita telah pula menyelenggarakan Pekan Produksi Indonesia setiap tahun sejak tahun 2007," tutur Wapres.

Dikatakan Boediono, ini semua adalah cerminan dari keyakinan dan harapan semua bahwa ekonomi kreatif akan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Wapres mengemukakan, dibalik itu semua, perlu dicermati bahwa berbagai permasalahan masih menghadang perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air, dan itu adalah pekerjaan rumah bersama.

Boediono menyebutkan permasalahan itu adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif, kurangnya perlindungan HAKI, infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif, dukungan pembiayaan yang belum lancar.

Juga iklim usaha yang belum mendukung tumbuhnya pelaku usaha kreatif baru, kurangnya apresiasi terhadap karya dan insan kreatif, akses pasar yang belum menggembirakan, sampai kepada permasalahan ketidaksinkronnya kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

BERITA TERKAIT

Triwulan I, DPMPTSP Sukabumi Catat Kinerja Sangat Tinggi

Triwulan I, DPMPTSP Sukabumi Catat Kinerja Sangat Tinggi NERACA Sukabumi – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten…

Kemenhub Pertajam Bangun City Hub di Kota Sukabumi - Wakil Walikota: Akan Mendorong Perekonomian di Sukabumi

Kemenhub Pertajam Bangun City Hub di Kota Sukabumi Wakil Walikota: Akan Mendorong Perekonomian di Sukabumi NERACA Sukabumi - Wakil Walikota…

Bangun Mega Proyek Besar - MNC Land Perkuat Modal Lewat Private Placement

NERACA Jakarta – Besarnya kebutuhan modal dalam merealisasikan pembangunan mega proyek besar, menjadi alasan PT MNC Land Tbk (KPIG) untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…