Wakil Presiden Boediono mengatakan potensi ekonomi kreatif sangat besar mengingat Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa atau etnis yang masing-masing memiliki budaya tinggi. "Potensi itu dapat menjadi modal bagi pengembangan kegiatan ekonomi kreatif," kata Wapres saat membuka Pekan Produk Kreatif Indonesia 2012 di Jakarta, Rabu.

Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Pangestu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) berlangsung di Epicentrum Kuningan, tanggal 21-25 November 2012.

Menurut Wapres, potensi itu adalah harta kekayaan negara yang sangat berharga dan harus kita optimalkan pemanfaatannya dalam mengembangkan ekonomi kreatif ke depan. Diakui Boediono usia pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia memang masih muda.

Meskipun demikian, kata Wapres, "sejak dicanangkan tahun 2006 beberapa langkah strategis sudah kita ambil". "Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah kita susun, Instruksi Presiden tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah diterbitkan, dan kita telah pula menyelenggarakan Pekan Produksi Indonesia setiap tahun sejak tahun 2007," tutur Wapres.

Dikatakan Boediono, ini semua adalah cerminan dari keyakinan dan harapan semua bahwa ekonomi kreatif akan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Wapres mengemukakan, dibalik itu semua, perlu dicermati bahwa berbagai permasalahan masih menghadang perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air, dan itu adalah pekerjaan rumah bersama.

Boediono menyebutkan permasalahan itu adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif, kurangnya perlindungan HAKI, infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif, dukungan pembiayaan yang belum lancar.

Juga iklim usaha yang belum mendukung tumbuhnya pelaku usaha kreatif baru, kurangnya apresiasi terhadap karya dan insan kreatif, akses pasar yang belum menggembirakan, sampai kepada permasalahan ketidaksinkronnya kebijakan di tingkat pusat dan daerah.