NERACA

Jakarta – Banyak kalangan menilai BUMN Indonesia seperti sapi perah pihak lain. BUMN menjadi ajang bancakan sejumlah pihak yang mengincar sekian persen dari dana yang dikucurkan pemerintah. Meskipun praktik ini disinyalir sudah lama terjadi, baru belakangan ini saja Menteri BUMN Dahlan Iskan buka suara.

Tapi sebetulnya, apa yang harus dilakukan agar BUMN Indonesia lebih berdaya? Managing Director Econit Hendri Saparini kepada Neraca, Rabu (21/11), mengatakan bahwa Indonesia harus banyak belajar dari Malaysia dan Singapura.

“Misalnya kalau kita lihat di Malaysia, mereka mempunyai strategi mengembangkan BUMN di dalam dan di luar negeri,” kata Hendri.

Untuk investasi ke Indonesia, kata dia, Malaysia beli bank. “Banyak sekali kan bank yang sudah dibeli Malaysia,” ujar dia.

BUMN Malaysia juga menggunakan hak untuk membesarkan bisnis mereka. Selanjutnya, kata dia, setelah perbankan Malaysia masuk, lalu diikuti alokasi kredit yang menyasar sektor perkebunan. “Mulailah BUMN Malaysia yang lain masuk ke perkebunan Indonesia. Jadi, mereka betul-betul punya strategi bersama dalam mengembangkan BUMN mereka,” kata Hendri.

Hendri mencontohlan Petronas. Perusahaan migas Malaysia itu tidak diarahkan sebagai penyumbang dividen namun lebih ditargetkan agar bias lebih kompetitif dalam mengembangkan sumber-sumber minyak di seluruh dunia. Artinya, orientasinya jelas.

“Kalau di Indonesia, seolah-olah semuanya itu disamakan. BUMN itu ya untuk dividen. Salah besar! Harusnya BUMN itu punya tiga manfaat. Pertama finansial, berapa bayar pajaknya, dividennya. Kedua manfaat ekonomi. Bagaimana dia menggerakkan sebuah sektor. Yang ketiga manfaat strategis. Kita hanya tahu manfaat finansial. Hanya mengejar dividen dan pajak. Beda sekali dengan Malaysia,” jelas Hendri.

Strategi Singapura

Singapura juga mempunyai strategi yang jelas. Negara sebesar Kota Depok tersebut akan melihat sektor-sektor strategis di seluruh dunia. Singapura mempunya strategi penguatan di dalam dan mereka juga melakukan ekspansi ke luar. “Jadi betul-betul mereka melakukan itu by design,” tegas Hendri.

Di Singapura, lanjut Hendri, dilakukan integrasi BUMN sehingga transportasi menjadi sangat murah. “Kita kan tidak. Kita malah melakukan privatisasi, liberalisasi, sehingga dipisah-pisah (seperti) PT Inka, KAI, dan Krakatau Steel. Itu kan dalam satu jalur bisnis, tapi tidak ada business linkage antara mereka.”

Menurut dia, Indonesia mendapati banyak hal yang harus diselesaikan. Seharusnya orientasi tidak hanya untuk menghidupkan BUMN. Tetapi ada komitmen nasional bagaimana menjadikan BUMN itu diibaratkan bendera yang juga berkibar di luar negeri.

Jangan Hanya Bicara

Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy menantang Dahlan Iskan untuk mengungkap segalanya. “Dahlan jangan hanya bicara. Berani tidak menindak orang-orang BUMN? Telanjangi dia sampai hanya tersisa celana dalam,” ujar Sahetapy.

Hendri juga mengamini pernyataan Sahetapy. “Shock theraphy harus dilakukan. Tunjukkan BUMN mana yang diperas,” kata dia.

Dikatakannya, DPR mempunyai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Dan BPK sudah mengajukan banyak temuan. “Ke mana BAKN? Kalau dirasa perlu, lakukan saja audit investigasi seperti Century,” pungkas Saparini.