PIP Pinjami Pemkot Palu Rp100 M Bangun RSU

NERACA

Jakarta - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberikan pinjaman senilai Rp100 miliar kepada Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk pembangunan rumah sakit umum (RSU).

Perjanjian pinjaman ini ditandatangani bersama Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar dan Walikota Palu H. Rusdi Mastura.

Pembangunan itu meliputi konstruksi fisik gedung poliklinik dan rawat inap, beserta pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe B Anutapura, Palu. Pinjaman diberikan dengan jangka waktu 5 tahun dengan masa tenggang pembayaran pokok (grace period) 12 bulan. Bunga pinjaman sebesar 7,75% efektif per tahun.

“PIP memahami bahwa RSU Anutapura memiliki keterbatasan ruang rawat inap untuk menampung jumlah pasien yang semakin bertambah. Di sisi lain, RSU Anutapura merupakan rumah sakit rujukan pasien di wilayah Kabupaten/Kota lain Sulawesi Tengah. RSU Anutapura juga perlu meningkatkan kapasitas dan daya tampungnya untuk memberikan pelayanan peserta Jamkemas dan Jamkesda,” kata Soritaon melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Rabu (21/11).

PIP sangat proaktif dalam hal mendukung pembangunan infrastruktur daerah, dengan membiayai proyek-proyek yang dapat dinikmati langsung oleh rakyat, seperti pembangunan rumah sakit, pasar, jalan atau listrik. Soritaon mengatakan, PIP berusaha menjalankan perannya sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfat lainnya kepada masyarakat.

“Salah satu bentuknya adalah melalui pemberian pinjaman kepada Pemerintah Kota Palu. PIP menyetujui pemberian pinjaman ini setelah melakukan analisis kelayakan terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palu, dan proyek RSU Anutapura itu sendiri,” ujarnya.

Soritaon menjelaskan, proses penilaian kelayakan proyek ini membutuhkan waktu karena PIP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk pada aspek kebutuhan layanan kesehatan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait dengan pengembangan RSU tersebut.

Proses penilaian atas kelayakan pinjaman ini dilaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bisa berdampak pada program Pemerintah Kota Palu dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tak hanya itu, PIP juga melakukan analisa atas 5C, yakni character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy dalam penilaian kelayakan kredit investasi,” jelasnya.

PIP mengharapkan Pemerintah Kota Palu menggunakan pinjaman ini secara profesional. PIP juga mengharapkan dukungan masyarakat untuk turut serta mensukseskan pembangunan gedung rawat inap RSU Anutapura. Selanjutnya, PIP juga berharap dapat terus memberikan kontribusi berupa pembiayaan kepada Pemerintah Kota Palu. Sebab, ini merupakan salah satu bentuk manifestasi peran PIP dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di daerah.

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

Pemkot Palembang Galakan Tebar Benih Ikan

Pemkot Palembang Galakan Tebar Benih Ikan NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, berupaya menggalakan kegiatan penebaran benih…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…