Bekasi - Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi saat ini hanya memiliki lima orang tenaga pengawas ketenagakerjaan. Padahal di wilayah itu terdapat  ratusan ibu tenaga kerja dan ratusan perusahaan. “Itu jelas tak mungkin mempu menyelesaikan setiap masalah ketenagakerjaan di sini,” tutur anggota KOmisi D DPRD Kabupaten Bekasi Muhtadi Muntaha, saat berbicara dalam diskusi bertajuk Demo Buruh dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional’ di Bekasi, Senin (19/11).

Menurut Muhtadi dari Fraksi PAN,  kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan sudah direkomendasikan bupati agar selekasnya diadakan penambahan. Tapi sampai sekarang jumlah tenaga pengawas tersebut tak bertambah.

Dia menyatakan, hal itu sangat ironis jika dilihat bahwa hasil pajak yang disetor ke pemerintah dari sektor swasta itu mencapai Rp 43 triliun tiap tahun. Ada sebelas negara telah menanamkan investasinya di Kabupaten  Bekasi.  “Tanpa penambahan jumlah pengawas secara proporsional, demo buruh di Bekasi akan terus berlangsung, karena akan masalah mereka tak terselesaikan,” ujar Muhtadi yang juga ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kab Bekasi.

Ketidakharmonisan hubungan antara buruh dan pengusaha di Bekasi juga diakui  Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Hasanuddin Rachman saat menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. “Kasus unjuk rasa atau demo terjadi di lingkungan kerja pada umumnya  karena ada rasa ketidakpuasan pihak pekerja terhadap pengusaha berkenaan dengan hak-haknya sebagai pekerja,” kata Hasanuddin.

Aksi demo dan mogok kerja baru-baru itu terjadi di kawasan Jababeka-Bekasi banyak menyoal tiga hal, yaitu penghapusan kerja outsourcing, upah buruh murah, dan  pelaksanaan jaminan sosial.  Menurut dia, rasa tidak puas itu muncul karena masalah itu tidak terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluh kesah yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). 

Mekanisme dialog triparteit selama ini, kata dia, jika diefektifkan dapat mengurangi potensi konflik antara buruh dan pengusaha. “Semua pihak tentu tak suka dengan adanya demo yang telah merugikan perekonomian nasional, aksi demo pada 3 Oktober lalu telah menimbulkan kerugian hingga Rp 190 triliun,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Direktur Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Haiyani Rumondang. Yani mengakui, kurang harmonisnya hubungan industrial Pancasila (HIP) itu karena minimnya dibuka forum dialog tripartiet, yaitu antara buruh yang diwakili serikat pekerja, perwakilan pengusaha, serta pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. “Kami yakin, dialog diadakan untuk mencapai win-win solution,” tuturnya.  

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Arief Habibie mengungkapkan, seringnya mogok buruh telah menyebabkan terpukulnya iklim investasi nasional.  Menurut dia, saat ini banyak perusahaan manufaktur dari Tiongkok yang ingin merelokasi usahanya ke Asia Tenggara. Tentu mereka akan melihat mana negara yang paling kondusif. “Yang menangkap peluang itu justru Vietnam, kita sendiri banyak disibukkan persoalan perburuhan dan aksi mogok kerja,” tuturnya.

Namun sayang, diskusi itu gagal menghadirkan narasumber dari perwakilan serikat pekerja di Bekasi. “Ketuanya memilih memimpin demo di Cikarang sekarang,” ujar moderator diskusi, Wahyudi Imawan.