474 Pejabat Daerah Terlibat Masalah Hukum - Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa terdapat 474 orang pejabat daerah yang terlibat masalah hukum, di antaranya tindak pidana korupsi. "Kemarin saya mengumpulkan seluruh sekretaris daerah dan hasilnya terkumpul data 474 orang pejabat daerah memiliki masalah hukum, 95 orang adalah tersangka, 49 orang menjadi terdakwa dan 330 orang sudah sebagai narapidana, 281 orang dari jumlah tersebut adalah bupati atau wali kota," kata Gamawan dalam diskusi bulanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Selasa.

Data tersebut menurut Gamawan merupakan data dalam lima tahun terakhir. "Mereka terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum, tapi sebagian besar adalah korupsi," jelas Gamawan.

Namun sejumlah PNS dan pejabat daerah yang pernah atau sedang terlibat masalah korupsi tersebut masih menjabat misalnya seperti kasus pengangkatan Azirwan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan dan terpidana perkara tindak pidana korupsi, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meski akhirnya ia mengundurkan diri.

Kementerian Dalam Negeri, menurut Gamawan, bukannya tidak melakukan apa-apa terkait hal tersebut. "Kami sudah mengingatkan kepala daerah mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai PNS yang terbukti korupsi lewat Surat Edaran (SE), tapi memang perlu penyempurnaan aturan sehingga lebih tegas mengatasi hal yang berkembang," ungkap Gamawan.

Pada 29 Oktober lalu Mendagri telah mengeluarkan SE No 800/4329/SJ mengenai larangan bagi kepala daerah mengangkat pejabat struktural Pemda dari kalangan PNS yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

"Hasilnya macam-macam, ada yang diberhentikan, dinonaktifkan atau pun dicopot dengan tidak hormat, tapi SE tersebut bukan landasan hukum melainkan hanya untuk mengingatkan landasan hukumnya yaitu dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah," jelas Gamawan.

Sejumlah aturan yang dimaksud Gamawan adalah UU No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BERITA TERKAIT

Masalah Ekonomi Masih Menjadi Salah Satu Yang Dominan Pasangan Menikah Bercerai

Masalah Ekonomi Masih Menjadi Salah Satu Yang Dominan Pasangan Menikah Bercerai NERACA Jakarta - Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…

Membangun Daerah Kepulauan Melalui UU Daerah Kepulauan

Membangun Daerah Kepulauan Melalui UU Daerah Kepulauan NERACA Jakarta - Platform RUU Daerah Kepulauan yang saat ini sedang dibahas oleh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah  Jakarta - Krisis ekonomi global kini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. Meski…

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…