Pasar Belum Efisien, OJK Bentuk Tarif Premi Asuransi Properti

NERACA

Jakarta - Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya akan membuat referensi tarif untuk industri properti. Tujuan pembuatan referensi tarif tersebut adalah untuk mencegah masyarakat yang terus merugi.

“Untuk asuransi properti, memang sudah seharusnya ada referensi tarif premi. Kalau tidak ada tarif, pasti dari pemerintah. Itu sama saja membiarkan masyarakat merugi terus. Dulu kan, kita punya buku tarif asuransi kebakaran. Tapi tahun 1988 dicabut. Nah, setelah itu mekanisme penentuan tarif premi diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujar Firdaus di Jakarta, Selasa (20/11).

Lebih lanjut dia menuturkan, mekanisme pasar di Indonesia sebenarnya belum efisien, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk penentuan tarif premi. Oleh karena itulah harus dibentuk referensi tarif premi untuk asuransi properti. Firdaus lalu memberi contoh Jepang yang sudah menerapkan tarif premi asuransi properti terlebih dahulu.

“Kita sudah belajar tarif referensi ini dari Jepang. Kemudian, pemerintah dan asosiasi dengan bantuan pihak (asosiasi asuransi) Jepang, akan menyusun tarif referensi ini,” jelasnya. Apabila referensi tarif premi ini sudah diresmikan, maka hal itu akan menjadi tarif pemerintah.

Otomatis, lanjut dia, akan menjadi referensi tarif premi yang harus diikuti seluruh industri asuransi. “OJK akan tegas soal tarif. Ini akan dievaluasi supaya fair, tidak ketinggian atau kerendahan. Kita akan mengevaluasi tarif setiap enam bulan sekali, khususnya asuransi kendaraan bermotor,” tegas mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Firdaus menambahkan, tarif premi itu sebisa mungkin harus dibuat minimumnya supaya tidak melanggar burning cost nasional. Kemudian, untuk besaran tarif preminya tentu saja akan dibedakan antara asuransi properti dan kendaraan bermotor.

“Saya rasa itu jenis yang berbeda, jadi tidak mungkin (tarifnya) sama, karena kendaraan bermotor itu kan bentuknya persen (misalnya 2%, 2,1%, dan lain-lain), sedangkan properti itu dihitungnya per mil. Apakah itu satu per mil atau 0,7 per mil,” paparnya.

Menurut Firdaus, OJK akan mengerjakan referensi tarif premi untuk sektor properti dulu di tahun depan. Sementara, kata dia, tarif premi asuransi kendaraan bermotor yang sudah ada. “Nanti kita lihat tarif premi apa lagi (yang akan dibuat referensinya), karena itu harus dikerjakan setahap demi setahap,” imbuhnya.

Dari sisi asosiasi, khususnya Asosiasi Asuransi Umum (AAUI), juga sangat mendukung adanya referensi tarif premi dari pemerintah khusus untuk asuransi properti.

“Persoalan tarif properti sekarang sudah sampai pada pemahaman bahwa memang itu tidak bisa dibiarkan seperti ini saja, karena merugikan semua pihak, termasuk nasabah. Caranya adalah yang disampaikan Pak Firdaus tadi bahwa OJK akan menetapkan bentuk tarif referensi yang ada batas bawah dan atasnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi,” kata Julian Noor, Direktur Eksekutif AAUI.

Dia berkata, asosiasi akan membantu penyediaan data bagi OJK yang nanti bisa dipakai sebagai penetapan tarif premi properti tersebut.

“Penentuan tarif premi properti ini dianggap prioritas, karena artinya memang properti itu agak di bawah harga yang direkomendasikan. Tapi ke depannya memang tidak hanya properti, tapi semua jenis asuransi (juga akan dibuat referensi tarifnya),” tutur Julian.

Bahkan dia juga mengatakan bahwa premi dari properti itu bisa mencapai Rp15 triliun dalam setahun, apabila memang tarif premi resminya sudah ditetapkan OJK. Melebihi kontribusi premi dari kendaraan bermotor yang diperkirakan angkanya di sekitar Rp12 triliun-Rp13 triliun.

“Sedangkan karena tarif belum ditetapkan tahun ini, maka di setengah tahun 2012 ini premi dari asuransi properti baru mencapai Rp5 triliun,” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Asuransi Generali Jalin Kerjasama dengan Binar Academy - Pengembangan Tenaga Kerja Digital

    NERACA   Yogyakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) mengumumkan kolaborasinya dengan Binar Academy (Binar) dalam hal…

Hartadinata Pangkas Target Pembukaan Gerai - Kondisi Global Belum Kondusif

NERACA Jakarta – Kemilaunya bisnis emas yang digeluti PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), tidak serta merta membuat ekspansi bisnis perseroan…

Waktu Penundaan Proyek Strategis Belum Bisa Dipastikan

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penundaan pembangunan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Janji Jaga Disparitas Suku Bunga

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) berjanji akan menjaga disparitas suku bunga (differensial interest rate) domestik…

Pertemuan IMF-World Bank Beri Dampak 0,64% ke Ekonomi Bali

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Pertemuan Tahunan IMF-WB dapat memberikan dampak…

OJK Raih WTP dari BPK

    NERACA   Jakarta - Laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari…