NERACA

Jakarta-Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengurai kemacetan kembali menjadi sorotan karena proyek tersebut dinilai hanya akan menambah beban masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta untuk mengkaji kembali beberapa poin penting yang terkait struktur pembiayaan dan ganti rugi kepada masyarakat.

"Pinjaman yang diperoleh untuk pembiayaan proyek tersebut tentu harus dikembalikan, dan yang menanggungnya ya tentu masyarakat.” ujar Direktur Infrastruktur Transportasi Darmaningtyas di Jakarta (20/11).

Darmaningtyas mengatakan, pembiayaan proyek MRT sebesar Rp17 triliun yang berasal dari pinjaman Jepang, sekaligus konstruksinya, secara tidak langsung hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produksi negara mereka. Seharusnya, pemerintah dapat lebih mempertimbangkan prinsip dasar dari kedaulatan bangsa.

“Semua alat kontruksi dan konsultan didatangkan dari Jepang. Komposisi beban ditanggung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahkan itu artinya masyarakat di luar Jakarta pun akan ikut menanggung utang ini sementara dampaknya untuk mengatasi masalah kemacetan belum jelas. Apakah nantinya tingkat kerugian itu imbang dengan yang diterima masyarakat.” jelasnya.

Sulit dengan APBD

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Trisaksana mengatakan, pembiayaan proyek pembangunan MRT dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya, masih sulit. Hal tersebut karena pemerintah memiliki beberapa program prioritas lainnya yang harus dijalankan, seperti pembangunan rumuh kumuh, pendidikan, dan kartu sehat.

Menurut Trisaksana, agar tidak menambah beban masyarakat, pihaknya akan berupaya agar struktur pembiayaan dalam proyek tersebut dapat ditekan seefisien mungkin. “Kami merekomendasikan dalam lelangnya untuk menyertakan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, red) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red) agar didapatkan pembiayaan seefisien mungkin.” jelasnya.

Trisaksana menilai, penting bagi pemangku kepentingan untuk dapat duduk bersama agar proyek pembangunan MRT tidak menjadi beban warga, termasuk permasalahan pembiayaan proyek per kilometer yang dinilai masih mahal. Dengan adanya penyertaan BPKP dan KPK, lanjut dia, untuk menghindari terjadinya korupsi atau mark up anggaran.

Selain permasalahan struktur pembiayaan, pihaknya juga akan ikut serta untuk meninjau permasalahan ganti kerugian kepada masyarakat. “Saya pastikan akan ikut meninjau langsung ke wilayah seperti Fatmawati untuk diketahui nilai ganti kerugian seperti apa yang sesuai.” ujarnya

Revenue

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, pembangunan MRT diharapkan dapat mengatur dan mengubah struktur Ibukota. “MRT bukan tergantung pada angkutan umum, tapi sebaliknya, angkutan yang tergantung dengan MRT,” ujarnya.

Dalam pembangunannya pun, lanjut dia, dibutuhkan manajemen bisnis yang capable agar diperoleh revenue yang ideal sehingga perusahaan MRT sehat. “Kalau Rp 1.000 per kilometer, nanti dapat keuntungan dari mana? Jika yang naik 500-600 orang, jumlah revenue hanya 8%. Padahal seharusnya perusahaan MRT yang sehat revenuenya adalah dapat penghasilan 50% dari harga tiket,” jelasnya.

Keuntungan yang akan diraih perusahaan MRT, menurut dia, nantinya akan dapat digunakan untuk mengembangkan properti di sekitar stasiun MRT. Karena itu, dia menilai perlu adanya pembahasan mengenai pengelolaan risiko tentang masyarakat yang tinggal di samping jalan rel.