NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai salah satu cara untuk membendung banyaknya impor adalah dengan meningkatkan nilai tambah terhadap produknya. Alasannya, Kemenperin memberi sinyal, ke depan, impor produk garmen akan semakin meningkat, sehingga berpotensi mengganggu Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia.

“Kita memberi sinyal bahwa nantinya akan ada produk garmen yang kecenderungan impornya melonjak dan pasti ada gangguan bagi sektor IKM. Pemerintah berharap produsen garmen IKM bisa membuat produk fesyen untuk menghentikan serbuan produk impor,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah pada acara pembukaan Gelar Produk Unggulan Jawa Timur di Jakarta, Selasa (20/11).

Euis menjelaskan untuk produsen garmen skala besar, bisa memberikan pesanan pada pelaku IKM. “Penambahan aksesoris pada produk garmen di sektor industri besar bisa dilimpahkan pada IKM. Hal tersebut merupakan salah satu cara meningkatkan potensi IKM agar bisa tetap hidup ditengah banyaknya produk-produk impor,” paparnya.

Jika produsen garmen IKM kesulitan memasarkan produk ke pasar internasional, lanjut Euis, pasar dalam negeri masih bisa digarap. “Pasar garmen domestik memiliki potensi yang kurang tersentuh. Selain itu, minat masyarakat terhadap produk garmen masih besar,” ujarnya.

Euis menyebutkan bahwa beberapa produsen garmen telah memasarkan produknya ke ritel modern. “IKM garmen telah memasuki pasar ritel modern seperti Sarinah dan mempunyai potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya.

Namun demikian, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Jawa Barat, Taufik Rachman menilai, terdapat sisi positif dan negatif dalam isu perdagangan bebas tersebut. Sisi positifnya, akses perdagangan ke Cina terbuka luas, dan sebaliknya, investor dari Cina bisa datang ke dalam negeri. Hal tersebut akan berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan.

Adapun sisi negatifnya, ketidaksiapan pelaku usaha karena inefisiensi dapat mengakibatkan kalah bersaingnya produk mereka di pasaran, sehingga pangsa pasar lokal bisa tergerus oleh produk Cina, dan pelaku usaha tersebut bisa menjadi bangkrut atau beralih jadi pedagang. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan efek negatif dari perdagangan bebas. "Sekarang saja, sudah ada beberapa perusahaan tekstil di Jabar yang berencana merumahkan karyawannya, karena hal tersebut," ujarnya.

Perdagangan Bebas

Selain permasalahan kualitas produk, dia juga menuturkan permasalahan struktural dan kebijakan yang masih menghambat perkembangan industri TPT lokal dalam menghadapi perdagangan bebas. Dia berpendapat, tingginya tingkat suku bunga, beban pajak, serta buruknya infrastruktur, sebagai beberapa faktor yang turut mempengaruhi lemahnya daya saing industri TPT lokal saat ini.

Tak hanya melawan produk-produk luar akibat perdagangan bebas, akan tetapi industri garmen juga harus menghadapi produk-produk impor yang ilegal. Pasalnya nilai impor pakaian jadi (garmen) ilegal pada tahun ini diperkirakan mencapai US$2,88 miliar. Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) mencatat, nilai impor garmen pada tahun lalu adalah US$2,62 miliar.

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma G Wirawasta mengatakan, setelah pihaknya melakukan perhitungan, ditemukan bahwa dari total konsumsi nasional, industri lokal memenuhi hingga 60% kebutuhan garmen di dalam negeri. Kemudian sebesar 15% dari impor, dan 25% lainnya adalah produk ilegal. “Berdasarkan perhitungan pembanding kita dengan alokasi konsumsi PDB di data BI, jumlah yang dibeli selalu lebih besar dibandingkan yang dijual. Kalau konsumsi lokal itu sekitar 1,4 juta ton, yang dijual lebih kecil. Artinya, ada yang dibeli tapi tidak legal,” kata Redma.

Redma memperkirakan, dengan perhitungan populasi mencapai 240 juta orang, konsumsi garmen nasional bisa mencapai 1,53 juta ton. Dengan perhitungan harga sekitar US$7,5 per kg, maka angka itu setara dengan US$11,52 miliar. Sementara itu, dia menambahkan, hingga semester I tahun 2012, nilai surplus perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional turun dari biasanya US$5-6 miliar menjadi US$2 miliar. “Karena Indonesia masih mengimpor banyak kain. Meski kain impor digunakan sebagai bahan baku produksi untuk tujuan ekspor,” ucapnya.