NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan meminta Kementerian/Lembaga (K/L) segera menyiapkan proposal untuk program kerja, khususnya terkait infrastruktur, agar dapat diselesaikan akhir 2012. Bahkan, kata dia, akan lebih baik jika lelang pun dilaksanakan sebelum memasuki 2013.

"Ini program khususnya infrastruktur, biar diterima dulu oleh Kementerian Keuangan. Jadi, seberapa siap K/L bisa menyiapkan program untuk lelang di tahun ini," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati pada Seminar Nasional APBN 2013: Peningkatan Kualitas Belanja Negara (20/11). Jika lelang dilaksanakan tahun ini, menurut dia, kontrak pun dapat ditandatangani pada awal 2013.

Sebab, menurut Anny, hal ini dapat meminimalkan sejumlah masalah yang mungkin terjadi, misalnya, persoalan pembebasan lahan. Dia meminta setiap K/L untuk mengawasi pelaksanaan teknis proyek menjelang akhir tahun dalam upaya mempercepat penyerapan belanja modal. "Penumpukan itu bukan hanya masalah disbursement (yang lambat pada triwulan IV), tapi yang harus kita perhatikan teknis di lapangannya sudah sejauh mana," katanya.

Menurut Anny, penumpukan realisasi belanja modal yang masih sering terjadi pada triwulan IV terjadi karena eksekusi proyek pada tataran teknis kementerian/lembaga yang belum berjalan secara maksimal. "Untuk itu, saat ini semua K/L sedang diminta untuk me-list kembali proses-proses pelaksanaan belanja infrastruktur atau belanja modal di tempat masing-masing itu sampai mana," ujarnya.

Anny mengatakan, dengan adanya eksekusi proyek yang lambat maka penyerapan belanja modal jadi terhambat padahal ini akan selalu terpantau oleh Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA). "Sekarang kita minta laporan per minggu. Sebelumnya setiap dua minggu kita lakukan rutin, tapi menjelang akhir tahun monitoring harus makin dekat waktu pelaporannya," katanya.

Dia mengharapkan proses untuk mempersiapkan dokumen proyek K/L dapat lebih baik tahun depan sehingga penyerapan belanja modal lebih cepat mulai awal tahun dan menjadi modal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,8%. "Kalau itu terakselerasi dengan baik itu sudah modal dasar bagi kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada level 6,5% tahun ini dan 6,8% tahun depan bisa kita capai," katanya.

Realisasi

Anny juga memaparkan realisasi belanja negara per 7 November di posisi 70,8% atau Rp1.095 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai 65,7% dari APBN-P yang nilainya Rp703 triliun sementara belanja barang di posisi 48% atau Rp89,5 triliun atau lebih rendah dari sisi presentasenya dibanding tahun lalu yaitu 53% atau Rp75 triliun. "Ini karena ada efisiensi belanja barang, seperti perjalanan dinas, penggunaan ATK dan sebagainya,” ujarnya.