NERACA

Jakarta – Meski belum ada kepastian akan menaikkan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Kementerian Keuangan tetap mengusulkan tiga strategi untuk mengurangi subsidi pada 2013. Hal ini mengingat porsi terbesar dalam belanja subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, opsi paling mudah untuk mengurangi subsidi adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Paling ideal kenaikan harga, (dan) masalah selesai," tegasnya dalam Seminar Nasional APBN 2013 Peningkatan Kualitas Belanja Negara di Jakarta, Selasa (20/11).

Meski demikian, Bambang menyebutkan, ada 3 usulan upaya pengurangan subsidi BBM 2013 yang dapat dilakukan dengan kombinasi dari beberapa kebijakan. Pertama, harga BBM naik Rp 500 per liter "Jadi awal tahun premium dan solar naik Rp500 sehingga penghematan subsidi diperkirakan Rp21,2 triliun," jelasnya.

Dia yakin, anggaran negara sebesar Rp21,2 triliun yang berhasil diselamatkan tersebut dapat dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah menyadari, bukan hal mudah untuk menyesuaikan harga BBM. Terlebih, kenaikan harga BBM kerap dikaitkan dengan faktor politis. "Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mudah disebabkan kondisi politis dan mendekati (pemilu) 2014," tuturnya.

Kedua, semua angkutan, baik angkutan umum, maupun barang beralih menggunakan gas. Perkiraan konsumsi premium oleh mobil barang dan umum sekitar 7% di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada 2013 juga telah dialokasikan subsidi liquefied gas for vehicle (LGV). "Penghematan subsidi diperkirakan terjadi jika seluruh Indonesia melakukan itu. Kita akan hemat Rp6,6 triliun, tetapi kalau hanya Pulau Jawa dan Bali hanya hemat Rp3,9 triliun," ujarnya.

Strategi ketiga, lanjut Bambang, kendaraan pribadi roda empat dilarang menggunankan BBM bersubsidi. Dari data konsumsi premium 53% untuk sektor transporasi, konsumsi di Pulau Jawa dan Bali menyumbang sekitar 59%. Kemudian, pemerintah akan menyediakan BBM alternatif oktan 90 dengan menggunakan biofuel. "Dengan langkah alternatif ini di seluruh Indonesia, akan terjadi penghematan sebesar Rp 50,2 triliun, sementara kalau dilakukan di Jawa dan Bali saja maka akan ada penghematan sebesar Rp 29,6 triliun," tandasnya.

Bahaya Subsidi Besar

Bambang mengatakan, subsidi yang besar membahayakan fiskal negara pada saat menghadapi potensi krisis. Sempitnya ruang fiskal juga membuat negara tidak dapat memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi. "Tingginya kebutuhan belanja negara tidak lagi bisa mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu cara terakhir adalah dengan alokasi pengeluaran yang tepat," ujarnya.