Wajar 9 Tahun Rampung - Pemerintah Harus Libatkan Semua Pihak Untuk Mengevaluasi

Belakangan ini, pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer. Karena perannya yang teramat penting, orang–orang berlomba untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, namun pada saat yang sama ada sebagian masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari tingkat dasar maupun sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajb sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang yang sangat fundamental bagi anak.

Program wajib belajar 9 tahun sebenarnya telah dinyatakan rampung. Saat ini, pemerintah siap merintis wajib belajar 12 tahun. Rampungnya wajar 9 tahun secara kuantitatif ditunjukkan oleh daerah yang sudah memiliki  Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 98%.

Namun, klaim pemerintah tentang Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang telah tuntas tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Karena pada kenyataannya masih banyak anak usia jenjang pendidikan dasar yang kesulitan mengakses pendidikan atau putus sekolah. Keberadaan sekolah-sekolah di kolong jembatan adalah potret bahwa anak-anak masih kesulitan bersekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengakui jika penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun belum tuntas. Meski angka rata-rata APK yang tercatat cukup tinggi, Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, mengaku, belum ada perubahan signifikan pada keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan yang lebih tinggi.

"Memang kami akui, program wajar 9 tahun ini baru bisa dirampungkan aspek kuantitatifnya dahulu dan secara kualitatif, memang belum meningkat pada kualitasnya,” tutur Suyanto

Melihat akses pendidikan yang belum merata ini, pemerhati pendidikan anak menilai bahwa keberhasilan wajar sembilan tahun tidak hanya bicara soal kuantitas, namun juga harus menyentuh pada sisi kualitas. Kualitas pendidikan dasar belum menyentuh pada pembentukan karakter anak, padahal itu mendasar dan harus diperhatikan.

Banyak indikator yang menunjukkan wajar 9 tahun masih belum tuntas. Salah satunya adalah masih banyaknya anak putus sekolah. Ekonomi kerapkali menjadi faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah Bahkan, di kota-kota besar masih banyak anak-anak yang berada di jalanan pada jam sekolah untuk mencari uang. mengatakan angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar masih tinggi.

Harus diakui persoalan kemiskinan di negeri ini masih pelik. Siswa dari keluarga miskin cenderung menjadi korban dari mahalnya biaya pendidikan di sekolah. Ukuran mahal dan tidak mahal memang relatif, namun kenyataan menunjukkan sebagian masyarakat belum mampu menopang tuntutan finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun ada bantuan operasional sekolah (BOS), dana tersebut ternyata belum mampu mengatasi anak putus sekolah.

BERITA TERKAIT

Wisuda dan Dies Natalis ke 63, Rektor Moestopo : Terapkan Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship Dalam Dunia Profesi

NERACA Jakarta – Universitas Moestopo Beragama menggelar wisuda dan Dies Natalis ke 63 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Selasa…

Mempersiapkan Perlengkapan Sebelum Masuk Sekolah

  Perlengkapan sekolah adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan setelah libur panjang, salah satunya setelah libur Lebaran. Banyak persiapan yang perlu…

Blokir Game yang Memuat Unsur Kekerasan

  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali mengungkapkan pandangannya terkait game-game yang sering dimainkan kalangan anak-anak. Menurut lembaga tersebut, sudah seharusnya…

BERITA LAINNYA DI

Wisuda dan Dies Natalis ke 63, Rektor Moestopo : Terapkan Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship Dalam Dunia Profesi

NERACA Jakarta – Universitas Moestopo Beragama menggelar wisuda dan Dies Natalis ke 63 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Selasa…

Mempersiapkan Perlengkapan Sebelum Masuk Sekolah

  Perlengkapan sekolah adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan setelah libur panjang, salah satunya setelah libur Lebaran. Banyak persiapan yang perlu…

Blokir Game yang Memuat Unsur Kekerasan

  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali mengungkapkan pandangannya terkait game-game yang sering dimainkan kalangan anak-anak. Menurut lembaga tersebut, sudah seharusnya…