OJK Harus Mampu Mengatur dan Mengawasi Jasa Keuangan

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjawab tantangan efektivitas dalam perannya mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. "OJK harus membuktikan diri mampu menciptakan pengawasan yang lebih baik terhadap sektor jasa keuangan, jika tidak maka akan terus dicerca publik," kata Enny di Jakarta, Senin (19/11).

Menurut Enny, masyarakat berharap banyak dengan terbentuknya OJK khususnya dalam hal perlindungan terhadap konsumen. "Lembaga independen ini diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen dengan membuat sistem untuk mengantisipasi hal tersebut," ungkap dia.

Enny menambahkan, keberadaan OJK juga diharapkan mampu untuk mengamankan dana publik. "Mayoritas atau 92% dana di sektor perbankan itu milik masyarakat, sisanya yang delapan persen milik pemodal. Oleh karena itu, memang harus diawasi karena sektor perbankan jika dihantam krisis memiliki 'multiplier effect' yang cepat dan besar, ibaratnya angin puting beliung. Perlu adanya dukungan sistem yang hebat untuk mencegahnya," tegas Enny.

Dia juga mengatakan, masyarakat juga harus memberikan kesempatan kepada OJK untuk melaksanakan tugasnya. "Kendati tidak mudah melakukan pengawasan di negara kita yang menganut sistem oligopoli ini, publik harus memberikan waktu kepada OJK untuk melaksanakan fungsinya," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan OJK mengatakan, bagi nasabah atau konsumen yang mengadu keluhannya terhadap industri jasa keuangan, untuk sementara ini belum dapat ditangani pihak otoritas. Menurut Ketua Edukasi dan Perlindungan Konsumen DK OJK, Kusumaningtuti Soetiono, pihaknya akan melimpahkan ke badan atau lembaga terkait, tergantung dari masing-masing pengaduan.

“Kalau masalah di pasar modal, ya, kami limpahkan ke Bapepam-LK. Begitu pula dengan kasus kartu kredit atau KPR, kami limpahkan ke Bank Indonesia,” jelas Kusumaningtuti kepada Neraca, beberapa waktu lalu. Dia beralasan karena dua lembaga tersebut belum masuk menjadi OJK.

“Ya benar. Bapepam-LK efektif gabung ke OJK awal tahun 2013. Nah nantinya, kalau ada aduan konsumen tentang pasar modal, barulah kami tangani. Kalau BI kan tahun 2014. Untuk saat ini, kami masih fokus menyiapkan sumberdaya manusia (SDM),” ungkapnya.

Kusumaningtuti mengaku, selama tiga bulan sejak berdiri pada 20 Juli lalu, OJK baru menerima keluhan konsumen di bawah 50 kasus. Dia mengatakan, keluhan tersebut berbagai macam. Mulai dari kasus KPR, kartu kredit, menabung namun uang nasabah berkurang di ATM, dan lain sebagainya.

Asal tahu saja, OJK akan mengambil alih tugas pengawasan bank, lembaga keuangan non bank dan pasar modal mulai 1 Januari 2013. Lembaga yang digadang-gadang super body ini telah diundangkan dan diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah melalui masa 8 tahun Rancangan Undang-undang (RUU) sebelum disahkan.

Dengan disahkannya RUU OJK, maka per tanggal 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) otomatis akan melebur ke dalam OJK. Sementara untuk pengawasan perbankan, Bank Indonesia (BI) dipersilahkan masuk ke OJK pada awal 2013, atau paling lambat Desember 2013. [ardi]

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…