“Jangan Menunggu Datang Kotoran di Hilir, Padahal Masalah Ada di Hulu” - Pemberantasan Aksi Pencucian Uang

NERACA

Jakarta - Kalangan pengamat menilai bahwa aksi pencucian uang (money laundering) terindikasi lebih mudah dilakukan di perusahaan valuta asing (valas) daripada di perbankan. Apalagi, siapa saja dapat dengan mudahnya menukarkan uang di tempat penukaran uang (money changer) yang berada di bawah perusahaan valas tersebut.

Pengamat hukum perbankan Pradjoto, menilai UU Pencucian Uang sudah cukup dijadikan sebagai ‘senjata ampuh’ untuk menghambat semua proses transformasi uang dari hasil kejahatan, baik terorisme maupun pencucian uang, yang masuk ke dalam mekanisme bisnis normal.

“Yang perlu dilakukan Bank Indonesia adalah memperkuat basis UU No 8/2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dalam sistem yang menyeluruh, termasuk perdagangan valas itu sendiri,” kata dia kepada Neraca di Jakarta, Senin (19/11).

Selain itu, lanjut Pradjoto, untuk memperkuat aturan, bank sentral juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/3/PBI/2012 yang berkaitan dengan terorisme.

“Dalam konteks perdagangan valas, BI perlu memberi perhatian utamanya terhadap kejahatan korupsi yang sangat menakutkan akhir-akhir ini. Membatasi transaksi individual, mencatat transaksi dan kewajiban melaporkan adalah hal yang di masa depan wajib diperhatikan BI maupun OJK,” papar dia.

Pasalnya, korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan kegigihan KPK, tetapi harus oleh sistem yang bergerak dan terimplementasikan. “Tanpa itu semua, kita bagaikan orang yang menunggu datangnya kotoran di hilir, padahal masalahnya ada di hulu,” tegas Pradjoto.

Senada, pengamat perbankan FEUI, Lana Soelistianingsih, mengakui bahwa aksi money laundering terindikasi lebih mudah dilakukan di perusahaan valuta asing (valas) daripada di perbankan.

“Ya, ada indikasi seperti itu. Karena penukaran valas itu bisa melalui money changer, bukan lewat bank. Tapi itu tidak berarti semua perusahaan valas seperti itu. Perusahaan valas yang besar malah memungkinkan menerima penukaran uang dalam jumlah besar,” ujar Lana, ketika dihubungi Neraca, Senin.

BI berwenang

Dia mengatakan, kalau transaksinya melalui perbankan, bisa langsung ketahuan karena bank bisa langsung melaporkan ke PPATK. Terutama jika transaksi tersebut dilakukan secara online. “Tapi akan tidak langsung ketahuan kalau yang dibawanya adalah uang tunai. Memang menurut peraturan maksimal uang yang boleh ditukar adalah US$10 ribu,” tambah Lana.

Oleh karena itu, Lana mengingatkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan valas yang dilakukan pihak berwenang, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), sudah seharusnya diperketat. “Kalau bisa perusahaan valas wajib melaporkan transaksi hariannya juga ke BI. Bukan hanya melaporkan laporan keuangan yang seperti biasa tiap bulan,” tukas dia.

Di tempat terpisah, menurut Idrus Muhamad, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valas (APVA), bahwa perusahaan valas mudah dicurigai sebagai tempat pencucian uang adalah karena siapa saja boleh menukar valas di money changer.

“Siapa pun yang datang untuk menukar tidak bisa langsung dicurigai, karena kita kan pada dasarnya adalah perusahaan dagang. Apalagi jika orang itu sudah membawa KTP asli dan fotokopinya,” jelasnya.

Jadi yang terpenting, tutur dia, adalah upaya dari perusahaan valas untuk mengenal para konsumen atau know your customer. “Harus ada koordinasi yang baik antara APVA, BI, dan PPATK. Karena memang kalau ada transaksi di atas Rp100 juta harus dilaporkan ke PPATK, terutama jika gerak-gerik si konsumen mencurigakan. Apalagi sekarang laporan ke PPATK bisa secara online,” ulas Idrus.

Bantah terlibat money laundering

Tak hanya itu saja. Idrus juga bilang kalau perusahaan valas yang legal memang harus menaati peraturan BI, mengerti tata cara penukaran uang yang benar, serta memiliki tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik. Dia pun optimis bahwa kalau perusahaan valas itu legal tidak akan ada kongkalikong dengan si “penjahat” pencuci uang tersebut.

“Kalau memang ada dan ketahuan, harusnya BI bisa mencabut izinnya dengan tegas,” imbuhnya. Ketika disinggung apakah di antara 28 perusahaan valas yang dicabut izinnya oleh BI, diantaranya ada yang melakukan pencucian uang, Idrus menegaskan tidak ada perusahaan valas yang seperti itu.

Dia mengklaim kalau penutupan itu lebih banyak ke persoalan kurangnya modal setoran awal, atau masalah administrasi.

“Ke-28 perusahaan yang dicabut izinnya itu hanya yang di wilayah Jakarta saja. Menurut aturan, hanya ada tiga daerah di mana perusahaan valas di sana harus menyetor modal awal minimal Rp250 juta, yaitu Batam, DKI Jakarta, dan Bali. Nah, daerah lain tidak seperti itu,” paparnya.

Mengenai aturan atau undang-undang mengenai perdagangan valas, kata dia, bahwa sampai saat ini BI masih mengkaji aturan khusus itu. “Mungkin tahun depan. Karena kita memang sangat perlu aturan tersebut,” tutup Idrus. [ria]

BERITA TERKAIT

Aksi Beli Asing Lanjutkan Penguatan IHSG

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (15/11) melanjutkan penguatannya dengan ditutup lebih…

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Jangan Politisasi Nasehat Ulama

  Oleh: Zarima Sakun, Pemerhati Sosial Politik Belakangan kita mendengar pernyataan dari cawapres kubu Jokowi yaitu KH Maruf Amin yang…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen,…

Perbankan Diminta Perbaiki Tata Kelola

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap industri perbankan terus memperbaiki tata kelola perusahaan yang…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…