SBY Diminta Terbitkan PP Moratorium Utang - HINDARI JEBAKAN LILITAN UTANG LUAR NEGERI

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk sementara menghentikan (moratorium) utang luar negeri yang kini telah mencapai Rp 1.992 triliun per Oktober 2012. Sebab, Indonesia dikhawatirkan mengalami nasib serupa Yunani yang kolaps akibat pengelolaan utang luar negeri yang tidak baik, bahkan memicu krisis di zona Uni Eropa.

NERACA

“Indonesia sebaiknya tidak lagi menambah utang luar negeri dan lebih baik jika Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk moratorium agar bangsa ini tidak terlilit utang luar negeri,” kata ekonom senior EC-Think Telisa Falianty kepada Neraca di Jakarta, Senin (19/11).

Menurut dia, beban utang luar negeri Indonesia kini sudah cukup besar yang membebani APBN secara signifikan sehingga harus dievaluasi. “Salah satu evaluasi itu, termasuk opsi moratorium utang luar negeri,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Pemerintah juga harus mengendalikan penerbitan surat utang negara sehingga penerbitan di tahun berjalan tidak lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. ''Kemungkinan opsi moratorium itu bukan pembicaraan tertutup dan segera mungkin dilakukan,'' kata Telisa.

Salah satu pertimbangan lain perlunya moratorium ini adalah situasi global. Utang yang cukup besar di sejumlah negara di Eropa dan memicu krisis telah berimbas ke dalam negeri dengan turunkan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor utama. Hal ini, kata dia, sekiranya bisa menjadi pembelajaran. ''Kita berharap moratorium dapat dimulai dari sekarang, dan saya rasa itu tidak akan berikan sinyal yang negatif karena pasar bisa memahami itu,'' tegasnya.

Telisa menilai selama moratorium, pemerintah tidak perlu khawatir akan kekurangan pembiayaan karena kondisi APBN masih cukup stabil.

Rawan Dikorupsi

Peneliti lainnya Arif Nur Alam dari Indonesia Budgetary Center (IBC), mengatakan bahwa apa yang terjadi di Yunani bisa pula terjadi di Indonesia, jika utang luar negeri begitu besar sedangkan terlalu membebani anggaran. “Alokasinya tidak jelas, utang kita belum diaudit dengan baik, utang diarahkan untuk kepentingan utama yang efektivitasnya tidak jelas, serta belum mampu meningkatkan keterserapan”, ujarnya. Bahkan dia mengingatkan, pengelolaan utang juga menjadi sangat rawan korupsi.

Arif mengatakan, pemerintah memiliki paradigma yang masih menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan pembangunan. “Yang paling parah lagi ketika anggaran dan utang kita begitu besar”, ujarnya.

Dia menegaskan bahwa harus ada upaya serius dari pemerintah. “Pemerintah harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar moratorium, tetapi harus lebih berani dengan menghentikan utang luar negeri tersebut”, ujarnya.

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, jika utang betul-betul digunakan untuk pembangunan, tanpa ada korupsi dan penggunaannya efektif, itu akan menjadi sangat positif.

“Fakta tidak bisa dilepaskan bahwa Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah mempunyai program MP3EI yang separuh anggarannya pun belum bisa disanggupi sendiri. Utang dari swasta harus dilakukan untuk memenuhi kekurangan anggaran,” kata dia.

Namun, kata Dani, ini akan negatif kalau ternyata utang itu hanya menjadi media fasilitasi masuknya kapital asing.

Dani mengingatkan, kalau utang hanya untuk proyek-proyek yang terdorong oleh fasilitasi kapital dari luar masuk, tanpa ada daya tawar yang tinggi dari pemerintah, nasibnya akan serupa dengan proyek-proyek sumber daya alam. “Indonesia hanya mendapat keuntungan recehan,” kata dia.

Menurut Dani, asing sekarang sedang mencari instrumen baru untuk menyalurkan modal mereka. Mereka mencari pasar-pasar baru terutama sektor infrastruktur. “Makanya, mereka menyasar proyek-proyek infrastruktur dan saya tidak yakin pemerintah memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan pemodal internasional,” jelas Dani.

Sejak 2003, menurut Dani, arah kebijakan infrastruktur Indonesia diarahkan untuk dikelola oleh pihak swasta sementara pemerintah semakin lama semakin menjauh.

Utang Selektif

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Bappenas agar ke depan bisa lebih selektif dalam pinjaman luar negeri.

Robert menyatakan, sejumlah pinjaman luar negeri yang masih dilakukan hingga saat ini adalah perencanaan sebelum edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang pembatasan pinjaman luar negeri yang dapat membebani APBN/APBD keluar. Dengan demikian, utang luar negeri yang ditandatangani tahun ini belum terpengaruh oleh putusan pemerintah tersebut.

"Penerbitan obligasi yang masih berlangsung ini kan perencanaan sejak 2009 sebelum edaran Seskab itu keluar. Nah, untuk yang berlaku di edaran Seskab tersebut itu untuk beberapa tahun ke depan atau sekitar 3 tahun perencanaan. Kita lihat efeknya pada 2013 atau 2014," katanya.

Robert memaparkan, utang pemerintah per Oktober 2012 sebesar Rp1.992 triliun, dengan sebesar Rp632,74 triliun dalam bentuk pinjaman multilateral, bilateral, bank dunia, dan pinjaman luar negeri, sementara Rp1.358 triliun dalam bentuk surat utang negara (SUN) dan obligasi.

Dia mengklaim bahwa APBN 2013 sudah memberikan gambaran bahwa Indonesia lebih banyak membayar daripada menarik pinjaman baru. “Sehingga yang Rp632 triliun, kita harapkan makin berkurang. Kalau melihat di APBN 2013, ada pinjaman luar negeri Rp19 trilun. Artinya, kita akan membayar lebih daripada mengambil dari pinjaman luar negeri. Jadi pinjaman luar negeri akan berkurang,” terangnya.

Dengan melihat rasio utang terhadap PDB yang saat ini mencapai 23,3%, Robert berharap angka itu dapat turun menjadi 22% pada 2014. novi/iqbal/dias/iwan/doko

BERITA TERKAIT

Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat - KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…

Menteri Dalam Negeri - Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri  Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi…

BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

      NERACA   Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

DI TENGAH ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 - Presiden Minta Koperasi Melek Teknologi

Jakarta-Presiden Jokowi berharap koperasi di Indonesia bisa mendunia. Untuk itu, Presiden minta koperasi di negeri ini mencontoh koperasi terbaik di…

POLEMIK PRODUK SUSU KENTAL MANIS - Pengusaha Wajib Patuhi Regulasi Kemasan Pangan

NERACA Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengingatkan perusahaan yang mengeluarkan produk makanan dan minuman untuk benar-benar mematuhi…