SBY Diminta Terbitkan PP Moratorium Utang - HINDARI JEBAKAN LILITAN UTANG LUAR NEGERI

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk sementara menghentikan (moratorium) utang luar negeri yang kini telah mencapai Rp 1.992 triliun per Oktober 2012. Sebab, Indonesia dikhawatirkan mengalami nasib serupa Yunani yang kolaps akibat pengelolaan utang luar negeri yang tidak baik, bahkan memicu krisis di zona Uni Eropa.

NERACA

“Indonesia sebaiknya tidak lagi menambah utang luar negeri dan lebih baik jika Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk moratorium agar bangsa ini tidak terlilit utang luar negeri,” kata ekonom senior EC-Think Telisa Falianty kepada Neraca di Jakarta, Senin (19/11).

Menurut dia, beban utang luar negeri Indonesia kini sudah cukup besar yang membebani APBN secara signifikan sehingga harus dievaluasi. “Salah satu evaluasi itu, termasuk opsi moratorium utang luar negeri,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Pemerintah juga harus mengendalikan penerbitan surat utang negara sehingga penerbitan di tahun berjalan tidak lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. ''Kemungkinan opsi moratorium itu bukan pembicaraan tertutup dan segera mungkin dilakukan,'' kata Telisa.

Salah satu pertimbangan lain perlunya moratorium ini adalah situasi global. Utang yang cukup besar di sejumlah negara di Eropa dan memicu krisis telah berimbas ke dalam negeri dengan turunkan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor utama. Hal ini, kata dia, sekiranya bisa menjadi pembelajaran. ''Kita berharap moratorium dapat dimulai dari sekarang, dan saya rasa itu tidak akan berikan sinyal yang negatif karena pasar bisa memahami itu,'' tegasnya.

Telisa menilai selama moratorium, pemerintah tidak perlu khawatir akan kekurangan pembiayaan karena kondisi APBN masih cukup stabil.

Rawan Dikorupsi

Peneliti lainnya Arif Nur Alam dari Indonesia Budgetary Center (IBC), mengatakan bahwa apa yang terjadi di Yunani bisa pula terjadi di Indonesia, jika utang luar negeri begitu besar sedangkan terlalu membebani anggaran. “Alokasinya tidak jelas, utang kita belum diaudit dengan baik, utang diarahkan untuk kepentingan utama yang efektivitasnya tidak jelas, serta belum mampu meningkatkan keterserapan”, ujarnya. Bahkan dia mengingatkan, pengelolaan utang juga menjadi sangat rawan korupsi.

Arif mengatakan, pemerintah memiliki paradigma yang masih menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan pembangunan. “Yang paling parah lagi ketika anggaran dan utang kita begitu besar”, ujarnya.

Dia menegaskan bahwa harus ada upaya serius dari pemerintah. “Pemerintah harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar moratorium, tetapi harus lebih berani dengan menghentikan utang luar negeri tersebut”, ujarnya.

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, jika utang betul-betul digunakan untuk pembangunan, tanpa ada korupsi dan penggunaannya efektif, itu akan menjadi sangat positif.

“Fakta tidak bisa dilepaskan bahwa Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah mempunyai program MP3EI yang separuh anggarannya pun belum bisa disanggupi sendiri. Utang dari swasta harus dilakukan untuk memenuhi kekurangan anggaran,” kata dia.

Namun, kata Dani, ini akan negatif kalau ternyata utang itu hanya menjadi media fasilitasi masuknya kapital asing.

Dani mengingatkan, kalau utang hanya untuk proyek-proyek yang terdorong oleh fasilitasi kapital dari luar masuk, tanpa ada daya tawar yang tinggi dari pemerintah, nasibnya akan serupa dengan proyek-proyek sumber daya alam. “Indonesia hanya mendapat keuntungan recehan,” kata dia.

Menurut Dani, asing sekarang sedang mencari instrumen baru untuk menyalurkan modal mereka. Mereka mencari pasar-pasar baru terutama sektor infrastruktur. “Makanya, mereka menyasar proyek-proyek infrastruktur dan saya tidak yakin pemerintah memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan pemodal internasional,” jelas Dani.

Sejak 2003, menurut Dani, arah kebijakan infrastruktur Indonesia diarahkan untuk dikelola oleh pihak swasta sementara pemerintah semakin lama semakin menjauh.

Utang Selektif

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Bappenas agar ke depan bisa lebih selektif dalam pinjaman luar negeri.

Robert menyatakan, sejumlah pinjaman luar negeri yang masih dilakukan hingga saat ini adalah perencanaan sebelum edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang pembatasan pinjaman luar negeri yang dapat membebani APBN/APBD keluar. Dengan demikian, utang luar negeri yang ditandatangani tahun ini belum terpengaruh oleh putusan pemerintah tersebut.

"Penerbitan obligasi yang masih berlangsung ini kan perencanaan sejak 2009 sebelum edaran Seskab itu keluar. Nah, untuk yang berlaku di edaran Seskab tersebut itu untuk beberapa tahun ke depan atau sekitar 3 tahun perencanaan. Kita lihat efeknya pada 2013 atau 2014," katanya.

Robert memaparkan, utang pemerintah per Oktober 2012 sebesar Rp1.992 triliun, dengan sebesar Rp632,74 triliun dalam bentuk pinjaman multilateral, bilateral, bank dunia, dan pinjaman luar negeri, sementara Rp1.358 triliun dalam bentuk surat utang negara (SUN) dan obligasi.

Dia mengklaim bahwa APBN 2013 sudah memberikan gambaran bahwa Indonesia lebih banyak membayar daripada menarik pinjaman baru. “Sehingga yang Rp632 triliun, kita harapkan makin berkurang. Kalau melihat di APBN 2013, ada pinjaman luar negeri Rp19 trilun. Artinya, kita akan membayar lebih daripada mengambil dari pinjaman luar negeri. Jadi pinjaman luar negeri akan berkurang,” terangnya.

Dengan melihat rasio utang terhadap PDB yang saat ini mencapai 23,3%, Robert berharap angka itu dapat turun menjadi 22% pada 2014. novi/iqbal/dias/iwan/doko

BERITA TERKAIT

Rupiah Belum Stabil, Utang Luar Negeri Naik 4,8%

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$358 miliar atau setara Rp5.191 triliun (kurs…

TKI Diluar Negeri Sumbang Devisa US$5,8 Miliar

    NERACA   Jakarta – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri telah mendatangkan devisa untuk negara…

Ekonom UI : Investor Diminta Tidak Panik

NERACA Jakarta – Jeli dan cermat berinvestasi terhadap mengkonsumsi kondisi informasi disekitar, mutlak diperlukan bagi seorang investor agar tidak salah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…

PENEGASAN DIRUT PERUM BULOG: - Cadangan Beras Hingga Juni 2019

Jakarta-Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Menurut dia, pihaknya sudah…

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019 - Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…