Benahi Regulasi Tambang

Sedikitnya 30.000 pekerja tambang zircon di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung, kini terancam menganggur. Pasalnya, regulasi yang sekarang diatur Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan tidak propasar dan tidak konsisten.

Padahal, semangat dan jiwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7/2012 yang menginginkan industri pengolahan bahan tambang dibangun di Indonesia agar menyerap tenaga kerja lokal, memberi nilai tambah yang wajar kepada bahan tambang, serta menggerakkan perekonomian Indonesia, malah dinilai tidak propasar oleh pelaku usaha pertambangan zirconium (zircon).

Ironis memang, jika ketentuan mengenai komoditas tambang zircon yang diatur dalam lampiran Permen Menteri ESDM No 7/2012 tentang peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pemurnian yang mensyaratkan kadar lebih dari 99% untuk zirconium (ZrO2 Hf), justeru akan mematikan usaha penambangan mineral tersebut.

Sebab itu, tidak mengherankan bila kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) merasa keberatan dalam level teknis di lapangan, dimana penerapan regulasi itu dipandang tidak ekonomis sehingga pilihan paling rasional adalah menutup usaha di kemudian hari.

Permen ESDM yang disahkan 6 Februari 2012 itu membatasi produsen hanya boleh mengekspor zirconium dalam bentuk zirconia (ZrO2+Hf) dengan kadar di atas 99%. Menurut pihak asosiasi pengusaha, pasar produk zirconia hanya 10% dari konsumsi global sedangkan produk zirconium silikat (ZrSiO4) yang menjadi 80% pasar justeru tidak boleh diekspor.

Apabila peraturan yang mulai berlaku efektif Februari 2014 itu tidak direvisi maka biaya ekonomi dan sosial akibat penerapan aturan yang dibiarkan tidak propasar itu sangat besar.

"Usaha tambang zicron yang bertebaran di Kalteng, Kalbar, dan Babel (Bangka-Belitung) bakal gulung tikar. Sekitar 30 ribu buruh yang bekerja secara plasma (sistem buyback) di wilayah tersebut akan kehilangan mata pencaharian," ujar Ketua APZI Ferry Alfiand kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Selain pengangguran, dampak ekonomi lain adalah kehilangan pendapatan dari pajak ekspor. Penjualan ekspor zircon Indonesia mencapai 20 ribu ton tiap bulan. Apabila rata-rata harga komoditas itu US$1.700 per ton maka potensi penerimaan negara dari pajak yang hilang per tahun mencapai Rp 816 miliar. Sedangkan bagi wilayah daerah penghasil zircon, potensi kehilangan retribusi daerah sekitar Rp 4,8 miliar per tahun.

Menurut data APZI, konsumsi zircon domestik mencapai 10.000 ton yang hampir seluruhnya diimpor dari China karena produsen dalam negeri belum dapat memenuhi kriteria kebutuhan. Sementara itu, produksi zircon sand (pasir zirkon) Indonesia semua diserap oleh China untuk diolah dan nanti diekspor kembali ke Indonesia dengan bea masuk 5%.

Kementerian Perdagangan pun menetapkan pajak ekspor sebesar 20% dari harga patokan ekspor (HPE). Itupun masih ada ketidakkonsistenan dalam penetapan HPE, misalnya untuk zircon silikat dari US$181 (Okt.) menjadi US$1.708,7 (Nov.), atau meningkat 843%.

Adalah sangat bijak jika pemerintah cepat tanggap merespon kondisi pengusaha di tengah ancaman regulasi yang berdampak luas terhadap kepentingan perekonomian nasional, karena para pelaku usaha lebih memilih untuk menutup bisnis mereka dengan alasan tidak dapat bersaing secara global bila regulasi dipertahankan seperti itu. Semoga!

BERITA TERKAIT

BESARAN TARIF PESAWAT DIEVALUASI BERKALA SETIAP 3 BULAN - Pemerintah Berlakukan Regulasi Baru Tiket Pesawat

Jakarta-Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan meminta operator penerbangan untuk mematuhi peraturan baru yang telah disahkan terkait perubahan regulasi terkait…

Apkasindo Minta Otoritas Benahi Harga TBS Sawit

NERACA Jakarta – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah membenahi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga…

Pemerintah Menangkan Lagi Gugatan Dua Perusahaan Tambang Asing

Pemerintah Menangkan Lagi Gugatan Dua Perusahaan Tambang Asing NERACA Jakarta - Pemerintah kembali memenangkan gugatan terhadap dua perusahaan tambang Churcill…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pesta Demokrasi Aman dan Damai

Sedikitnya 195 juta warga telah melaksanakan kewajibannya memilih sekitar 245 ribu caleg dari seluruh tingkatan dan dua pasangan calon presiden…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

Mengerek Rasio Pajak

Menarik sekali dalam debat terakhir Pilpres 2019, Sabtu (13/4) malam, Capres Prabowo berambisi meningkatkan  menuju rasio pajak (Tax Ratio) 16%…