Benahi Regulasi Tambang

Sedikitnya 30.000 pekerja tambang zircon di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung, kini terancam menganggur. Pasalnya, regulasi yang sekarang diatur Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan tidak propasar dan tidak konsisten.

Padahal, semangat dan jiwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7/2012 yang menginginkan industri pengolahan bahan tambang dibangun di Indonesia agar menyerap tenaga kerja lokal, memberi nilai tambah yang wajar kepada bahan tambang, serta menggerakkan perekonomian Indonesia, malah dinilai tidak propasar oleh pelaku usaha pertambangan zirconium (zircon).

Ironis memang, jika ketentuan mengenai komoditas tambang zircon yang diatur dalam lampiran Permen Menteri ESDM No 7/2012 tentang peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pemurnian yang mensyaratkan kadar lebih dari 99% untuk zirconium (ZrO2 Hf), justeru akan mematikan usaha penambangan mineral tersebut.

Sebab itu, tidak mengherankan bila kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) merasa keberatan dalam level teknis di lapangan, dimana penerapan regulasi itu dipandang tidak ekonomis sehingga pilihan paling rasional adalah menutup usaha di kemudian hari.

Permen ESDM yang disahkan 6 Februari 2012 itu membatasi produsen hanya boleh mengekspor zirconium dalam bentuk zirconia (ZrO2+Hf) dengan kadar di atas 99%. Menurut pihak asosiasi pengusaha, pasar produk zirconia hanya 10% dari konsumsi global sedangkan produk zirconium silikat (ZrSiO4) yang menjadi 80% pasar justeru tidak boleh diekspor.

Apabila peraturan yang mulai berlaku efektif Februari 2014 itu tidak direvisi maka biaya ekonomi dan sosial akibat penerapan aturan yang dibiarkan tidak propasar itu sangat besar.

"Usaha tambang zicron yang bertebaran di Kalteng, Kalbar, dan Babel (Bangka-Belitung) bakal gulung tikar. Sekitar 30 ribu buruh yang bekerja secara plasma (sistem buyback) di wilayah tersebut akan kehilangan mata pencaharian," ujar Ketua APZI Ferry Alfiand kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Selain pengangguran, dampak ekonomi lain adalah kehilangan pendapatan dari pajak ekspor. Penjualan ekspor zircon Indonesia mencapai 20 ribu ton tiap bulan. Apabila rata-rata harga komoditas itu US$1.700 per ton maka potensi penerimaan negara dari pajak yang hilang per tahun mencapai Rp 816 miliar. Sedangkan bagi wilayah daerah penghasil zircon, potensi kehilangan retribusi daerah sekitar Rp 4,8 miliar per tahun.

Menurut data APZI, konsumsi zircon domestik mencapai 10.000 ton yang hampir seluruhnya diimpor dari China karena produsen dalam negeri belum dapat memenuhi kriteria kebutuhan. Sementara itu, produksi zircon sand (pasir zirkon) Indonesia semua diserap oleh China untuk diolah dan nanti diekspor kembali ke Indonesia dengan bea masuk 5%.

Kementerian Perdagangan pun menetapkan pajak ekspor sebesar 20% dari harga patokan ekspor (HPE). Itupun masih ada ketidakkonsistenan dalam penetapan HPE, misalnya untuk zircon silikat dari US$181 (Okt.) menjadi US$1.708,7 (Nov.), atau meningkat 843%.

Adalah sangat bijak jika pemerintah cepat tanggap merespon kondisi pengusaha di tengah ancaman regulasi yang berdampak luas terhadap kepentingan perekonomian nasional, karena para pelaku usaha lebih memilih untuk menutup bisnis mereka dengan alasan tidak dapat bersaing secara global bila regulasi dipertahankan seperti itu. Semoga!

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Industri Tambang Melambat di 2019 - Samindo Fokuskan Pasar Dalam Negeri

NERACA Jakarta – Di tahun 2019, emiten kontraktor tambang batu bara PT Samindo Resources Tbk (MYOH) menargetkan volume pengupasan lapisan…

Menitik Asa Kehidupan di Balik Geliat Bisnis Tambang

Bagus, siswa kelas satu sekolah menengah pertama di Sintang, Kalimantan Barat harus pandai menghemat menggunakan lilin di malam hari selain…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Antisipasi Era Digital

Dahsyatnya dampak disrupsi teknologi akhirnya diakui oleh pemerintah. Menaker Hanif Dhakiri mengungkapkan, sekitar 56% tenaga kerja di dunia diprediksi akan…

Waspadai Praktik Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Kapolri Jenderal Pol…

Tekan Defisit Migas

Meski Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini inflasi akan tetap terkendali tahun ini yang diprediksi berada di bawah 3,5%, ini tentu…