Masyarakat Adat Terdzolimi Izin Usaha dari Pemerintah

NERACA

Jakarta – Sedikitnya 2.000 komunitas adat di Indonesia semakin tersudut dengan izin-izin penggunaan hutan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan kepada Neraca, Senin (19/11).

Jumlah tersebut adalah jumlah anggota AMAN yang jika dicacah akan berjumlah 15 juta jiwa. “Itu baru yang ikut anggota AMAN, masih ada 80% lagi masyarakat adat yang belum terdeteksi apakah terkena dampak atau tidak,” jelas Abdon.

Penggundulan hutan yang terjadi sekarang bukanlah karena masyarakat adat. Bahkan sebuah kajian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa masyarakat adat mengelola hutan dengan lestari. Karena itu PBB berpikir agar pembangunan tidak diandalkan kepada masyarakat adat saja.

Namun pelimpahan kepada masyarakat adat seperti itu tidak terjadi di Indonesia. Malahan justru masyarakat adat terdesak dengan adanya pemberian izin oleh pemerintah, yang menurut Abdon harus dikendalikan. Izin-izin yang dimaksud di antaranya izin HPH (hak pengusahaan hutan) dan IPK (izin pemanfaatan kayu).

Berdasarkan pengalamannya dan laporan dari masyarakat adat, kata Abdon, yang melakukan pengrusakan ini bukan masyarakat adat, tetapi orang-orang yang mendapat izin dari pemerintah. “Atau bisa juga orang-orang yang datang ke sana tanpa izin tapi di-back up pemerintah,” ujar Abdon.

Salah satu kasus misalnya Suku Dayak di Kampung Lusan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pada 1970-an, wilayah adatnya adalah seluas 52.000 hektare. Setelah pemerintah memberikan 29.000 hektare untuk hutan lindung, 17.000 hektare untuk HPH, dan HGU perkebunan, serta tiga pertambangan, luasannya tinggal 409 hektare.

Jumlah penduduk masyarakat adat tersebut adalah 150 kepala keluarga. “Mereka semakin terdesak,” kata Abdon.

Kejadian seperti itu yang kemudian memicu konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha atau dengan pemerintah. Abdon mengaku, rata-rata dalam seminggu mendapat aduan 7-15 kasus. “Sembilan puluh lima persen dari kasus itu adalah masalah tanah,” kata dia.

Semuanya berkonflik karena adanya izin-izin tersebut. “Di sebelah sana diambil oleh HPH, di sebelah sana pertambangan, di belakang lagi sudah HTI. Tiba-tiba bangun pagi-pagi sudah ada buldozer di depan rumah, tanpa ada permintaan izin oleh pemerintah,” jelas Abdon.

Yang sedang berkembang sekarang adalah tentang proyek Merauke Integrate Food and Energy (MIFE). Sampai saat ini, wilayah yang diambil baru 200 ribu hektare namun terus meningkat. “Di sana ada banyak perusahaan, termasuk Medco,” jelas Abdon.

Menurut Abdon, ini harus segera dihentikan. Kalau tidak, konfliknya akan terus bertambah. “Dan biaya yang dicurahkan untuk konflik itu akan jauh lebih besar daripada income yang kita dapat,” kata dia.

Moratorium harus dan sudah dilakukan oleh pemerintah. “Kebijakan moratorium pemerintah memang sudah dilakukan, tapi belum efektif,” kata dia.

BERITA TERKAIT

Stimulus Pemerintah Tidak Berpengaruh - Penjualan Intiland Terkoreksi 22,1% di 2018

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, emiten properti PT Intiland Development Tbk (DILD) berhasil mencatatkan pendapatan penjualan (marketing sales)…

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan NERACA Yogyakarta - Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia…

Mantan Ketua MK - Masyarakat Harus Paham Pluralisme

Mahfud MD Mantan Ketua MK  Masyarakat Harus Paham Pluralisme Palangka Raya - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

DPR Desak Pemerintah Bikin Badan Pangan Nasional

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo mengingatkan pemerintah agar segera…

Pembangunan Infrastruktur Berefek Ganda

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek…

REI Kontribusi 40% Program Sejuta Rumah

  NERACA   Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen…