Menkeu: Pembahasan APBD Harus Tepat Waktu

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendesak agar proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat selesai tepat waktu sebelum akhir tahun sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dipercepat sejak awal 2013.

"Dari pemerintah pusat ada komitmen untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal. Itu bisa diselesaikan dalam format transparan dan akuntabel. Kalau di pusat seperti itu, kami harapkan di daerah juga melakukan hal yang sama," ujarnya di Jakarta, Senin (19/11).

Agus mengharapkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD dapat memahami pentingnya pembahasan APBD, sehingga anggaran dapat disahkan dan lelang pengadaan barang dan jasa tidak terhambat. "Pemerintah daerah dapat langsung menyiapkan diri agar APBD selesai sebelum akhir tahun. Kalau hal itu bisa dilakukan sesuai UU dan dengan disiplin, tentu akan membuat proses pengadaan barang yang diharapkan lebih cepat," ujarnya.

Agus optimistis hal tersebut dapat terealisasi dengan baik, karena proses pengesahan APBN setiap tahun semakin maju dan semakin berkembang dengan baik sesuai transparansi dan akuntabilitas. "Saya harapkan ada kemajuan, seperti hasil auditnya Kementerian Lembaga yang semakin baik setiap tahun, demikian pula dengan daerah," katanya.

Revisi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah terbaru, yaitu Perpres nomor 70 tahun 2012, mewajibkan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dilakukan setelah penetapan APBD. Padahal, pada Perpres sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat dilakukan walaupun belum terjadi pengesahan APBD, dengan mencantumkan kondisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum disahkan.

Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah pusat karena masih banyak pembahasan APBD yang berlarut-larut bahkan hingga pertengahan tahun berjalan, sehingga dapat memperlambat realisasi penyerapan anggaran belanja.

Sebelumnya, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sekaligus Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto mengkhawatirkan terjadinya perlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena pembahasan APBD yang belum selesai tahun depan.

"Ada satu bagian (dalam revisi Perpres) yang tahun depan mungkin justru akan menyulitkan pemerintah daerah, yaitu bahwa pengadaan atau dimulainya pelelangan itu harus menunggu disahkannya APBD. Ini yang menjadi persoalan," katanya.

BERITA TERKAIT

Gubernur Banten Evaluasi Serapan APBD 2018

Gubernur Banten Evaluasi Serapan APBD 2018 NERACA Serang - Gubernur Banten, Wahidin Halim melakukan evaluasi serapan anggaran 2018, baik realisasi…

SYARAT EKONOMI RI TUMBUH STABIL DI ATAS 5% - BI: Syaratnya CAD Harus di Bawah 2%

Jakarta-Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengingatkan, salah satu syarat agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh stabil di atas 5%, adalah…

Presiden: Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Gerakan Bersama

Presiden: Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Gerakan Bersama NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…