Apindo Merasa Pengusaha Hanya Dijadikan “Sapi Perah”

NERACA

Jakarta – Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menegaskan bahwa kalangan pengusaha yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ingin dimatikan lewat aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hampir seluruh Indonesia mengalami peningkatan.

“Kami (pengusaha) selama ini membayar pajak lewat PPn. Posisi PPn saat ini mendominasi dari pajak-pajak lainnya. Kami ini bagaikan sapi perah yang ingin dimatikan oleh pemerintah,” tegas Suryadi ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (19/11).

Dia meminta agar pemerintah juga memperhatikan kalangan pengusaha. Karena pertumbuhan ekonomi ditopang juga dari sektor industri. “Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh sektor industri. Kalau pengusahanya ingin dimatikan maka nantinya akan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk menghargai kalangan pengusaha. Terlebih karena kita telah bayar pajak,” katanya.

Namun demikian, dia menyanggupi permintaan naiknya UMP sebesar 50% yang sesuai dengan yan diajukan oleh Dewan Pengupahan asalkan dilakukan dengan cara bertahap. “Kita setuju kalau naiknya bertahap, hal ini juga tidak akan membebankan dunia usaha. Jadi yang kita minta adalah naiknya step by step,” ujarnya. Suryadi juga menilai bahwa pemerintah tidak mengerti tentang dunia bisnis sehingga menentukan besaran upah seenaknya saja.

Menurut dia, kalau upah buruh naiknya sekaligus maka pengusaha tidak dapat langsung melakukan efisiensi sebesar kenaikan tersebut. "Ya bagaimana caranya bisa langsung kita efisienkan 50%," jelasnya. Bisa saja, lanjut Suryadi, pengusaha menaikan harga barang sebesar 50%. Akan tetapi, secara bisnis akan sulit dilakukan lantaran konsumen diragukan untuk membeli. "Siapa coba yang mau beli kalau tiba-tiba harga naik, baju kamu naik 50%, bisa beli gak?" ujar Suryadi.

Dia hanya menyarankan, kenaikan Upah saat ini dilakukan sebesar 10%. Selanjutnya, di pertengahan 2013 atau tahun depan, naik sekitar 15% lagi. Angka tersebut pun sudah di kalkulasi sesuai dengan batas inflasi 5%. "Jadi kalau naik 10% itu sudah di atas inflasi 5% kan," ujanya.

Pekerja Tuntut Hak

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, Serikat Pekerja bukan hanya memiliki tugas memperjuangkan hak-hak pekerja, tapi juga harus meningkatkan kualitas keterampilan para pekerja. "Saya harapkan KSPSI, KSBDI, KSBSI, KSPI, Sarbumusi, FSP NIBA, SPN, FSP Garteks dan serikat buruh lainnya tidak hanya menjadikan hak-hak normatif itu agenda perjuangan. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja justru bisa menjadi modal perjuangan yang lebih penting karena industri sangat membutuhkannya," kata Muhaimin.

Kompetisi ASC IX itu diikuti oleh delegasi pekerja maupun calon pekerja dari 9 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Penyelenggaraan ASC yang dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu akan berlangsung hingga 19 Nopember mendatang. Terdapat 21 jenis keterampilan yang dipertandingkan dan pemerintah bertekad Tim Indonesia merebut posisi juara umum dalam ASC IX.

"Kita tak bisa berpaling lagi. Selain karena persaingan ekonomi dunia yang menuntut keterampilan tinggi, kita juga ingin meninggalkan stigma buruh murah di Indonesia. Kita ubah paradigma, keunggulan perekonomian Indonesia bukan karena buruh murah tapi keterampilan kerja yang tinggi," kata Menakertrans yang akrab disapa Cak Imin itu.

Dengan begitu, lanjut Cak Imin, investasi di Indonesia bukan didorong karena upah yang murah tapi karena sumberdaya manusia yang terampil dan mumpuni. "Memasuki pasar bebas ASEAN yang tidak lama lagi, saya minta kerja sama serikat pekerja untuk mendidik dan melatih para pekerja dengan keterampilan tinggi. Pemerintah akan mendorong langkah-langkah nyata ini menjadi gerakan yang besar," kata pria yang juga Ketua Umum DPP PKB.

BERITA TERKAIT

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas…

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan…

Persoalan Sanitasi Bukan Hanya Ketersediaan Infrasktruktur

    NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan persoalan sanitasi bukan semata…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kerja Sama Petani dan Peternak Ayam Difasilitasi

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian memfasilitasi kerja sama antara petani jagung di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan peternak ayam untuk…

Pembangunan Perkebunan Perlu Kebijakan Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang karena komoditas perkebunan berbeda…

Pengolahan Sawit Mentah Capai 38.320 Ton Per Jam

NERACA Jakarta – Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat kapasitas pengolahan kelapa…