NERACA

Jakarta – Utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jepang saat ini mencapai Rp288,83 triliun menyusul ditandatanganinya penerbitan Samurai Bond senilai Rp7,2 triliun. Ini adalah utang baru yang menambah total utang Indonesia ke Negara Matahari Terbit itu, yang hingga 31 Oktober 2012 saja telah mencapai Rp 281,63 triliun.

Samurai Bond adalah obligasi berdenominasi yen yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau swasta di pasar keuangan Jepang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, mengatakan penerbitan ini mendapat jaminan dari Japan Bank for International Coorporation (JBIC) sebagai salah satu bentuk kerjasama. Samurai Bond ini diterbitkan dengan format 'private placement' melalui program 'Guarantee and Acquisition Toward Tokyo Market Enhancement' (GATE) dari JBIC.

"Jaminan oleh JBIC merupakan salah satu persyaratan yang diminta investor di Jepang," ujarnya di kantor DJPU Kementerian Keuangan Senin (19/11).

Ini adalah kali ketiga JBIC memberikan garansi serupa untuk Samurai Bond terbitan Indonesia. "Dana dari penerbitan obligasi ini sebagaimana penerbitan obligasi pemerintah umumnya ditujukan untuk membiayai defisit APBN," tutur Robert.

Samurai Bond memiliki tenor 10 tahun dengan tingkat kupon obligasi 1,13% dan mulai akan diterbitkan pada 22 November 2012. Penerbitan obligasi ini memperoleh respons positif dari investor Jepang sehingga berakibat pada kelebihan permintaan. Permintaan terbesar datang dari sektor perbankan dan asuransi. "Transaksi ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas basis investor di pasar keuangan Jepang," tuturnya.

Robert menambahkan tingkat bunga pada Samurai Bond merupakan yang paling rendah. Rendahnya tingkat bunga disebabkan Indonesia telah menduduki peringkat ‘investment grade’. "Kondisi makro juga mendukung, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi rendah dan stabil, dan hal-hal lain yang bikin investor percaya," jelasnya.

Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah SMBC Nikko Securities Inc dam Mizuho Securities Co, Ltd. Periode kupon yang tidak dijamin (unguaranteed coupon period) untuk transaksi ini 6,5 tahun, lebih panjang daripada transaksi sebelumnya yaitu 4,5 tahun di 2010.

 "Hal ini membuktikan adanya kenaikan tingkat keyakinan investor Jepang akan credit story Indonesia," ujarnya.

PLN Pinjam US$25 Juta

Robert juga mengatakan, pemerintah menandatangani kesepakatan subsidy loan agreement atau pinjaman dari JBIC sebesar US$25 juta untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurut Robert, rencana proyek untuk pembangkit listrik ini sudah dijajaki sejak 2009.

"Di antara proyek-proyek tersebut itu, di antaranya adalah pembangunan kabel transmisi atau gardu induk 150KV di Semanggi Barat dan Daan Mogot, kemudian satu kabel bawah tanah yang akan menghubungkan dari Karet ke Semanggi Barat dengan kapasitas 150 kV," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyatakan, pinjaman ini memiliki tenor 12 tahun dengan kupon sebesar 2%. "Kami sudah melewati masa tender dari beragam negara, ternyata Jepang yang memenanginya. Ini semacam kredit ekspor," kata Pamudji.

Menurut dia, ada beberapa negara seperti dari Korea Selatan, China, Jerman dan Prancis yang mengikuti tender tersebut. Namun hanya Jepang yang memberikan penawaran terbaik. "Dana pinjaman dari Jepang ini akan ditarik mulai tahun depan. Jika dana ini sudah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan, proyek bisa langsung berjalan," ujar Pamudji.

Pinjaman ini, lanjut dia, akan digunakan untuk membangun proyek transmisi nomor 8 yaitu dua buah gardu induk di Semanggi Barat dan Daan Mogot, dan satu kabel bawah tanah dari Karet hingga Semanggi Barat. Sementara itu, untuk transmisi nomor 7 akan menggunakan pinjaman dari Prancis, transmisi nomor 6 dari Jerman, sedangkan transmisi nomor 1 dari Korea.

Hanya saja, Pamudji belum mau membeberkan besaran pinjaman tersebut. Tapi untuk membangun 8 transmisi tersebut membutuhkan dana sebesar US$200 juta. Dana tersebut diperoleh dari 85% pinjaman dan 15% biaya PLN. Adapun pinjaman dari Jepang hanya untuk transmisi yang kedelapan senilai US$25 juta.

PLN menargetkan, proyek transmisi nomor 8 akan selesai dalam 24 bulan mendatang. Jika Kementerian Keuangan menyetujui pencairan dana tersebut di awal tahun depan, maka diperkirakan proyek ini akan selesai awal 2015.

Pinjaman Lain

Selain itu, PLN masih mencari pinjaman sebesar Rp10,06 triliun dari perbankan nasional untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun ini. Pamudji, mengatakan dari total kebutuhan investasi tahun ini sebesar Rp48,4 triliun, dengan sebanyak Rp8,86 triliun sudah dipenuhi dari utang yang sudah ada dan sebanyak Rp19,98 triliun berasal dari dana internal.

“Masih ada kebutuhan pinjaman sebesar Rp19,56 triliun yang harus dipenuhi. Sudah didapat pinjaman valas Rp9,5 triliun dari global bond. Masih ada Rp10,06 triliun lagi kami usahakan diperoleh dari bank-bank di dalam negeri,” ujarnya.

Pamudji, mengatakan dana dari perbankan dalam negeri akan lebih baik jika diinvestasikan di sektor riil, yakni sektor kelistrikan. Berkaitan dengan global bond, pada 16 Oktober lalu PLN berhasil memperoleh dana sebesar US$1 miliar dari penerbitan global bond.

Ada pun berdasarkan catatan PLN, realisasi investasi PLN selama 2010 tercatat sebesar Rp42,07 triliun dan pada 2011 sebesar Rp47,63 triliun. Sumber pendanaan berasal dari APBN, proyek SLA, proyek 10.000 MW, utang komersial, dan dana internal. Menurut Pamudji, kemampuan pendanaan internal PLN masih sekitar 20-28% dari total kebutuhan investasi, sedangkan sisanya diperoleh dari APBN dan utang.