Waspadai Pelemahan KPK

Kita terkejut saat mendengar pernyataan Menkumham Patrialis Akbar di Jakarta, pekan ini, bahwa UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ada saat ini dianggap terlalu “keras” dan belum mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu direvisi. Ini tentu sangat mencengangkan bagi para penggiat antikorupsi di negeri ini.

Jelas, pernyataan Menkumham itu belum menunjukkan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi sejumlah jaksa yang menangani perkara Tariq Khan terkait kasus Bank Century dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sanksi tersebut mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat. Karena para jaksa tersebut telah menjatuhkan vonis ringan atas kasus korupsi di bank tersebut.

Selain itu, kita tentu masih ingat penetapan tersangka dan penahanan 26 politisi dalam kasus suap pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia, kemudian KPK kembali menangkap tangan pelaku suap sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga.

Namun, poin pentingnya bukanlah terletak hanya pada deskripsi kasus-kasus tersebut. Dengan pendekatan ekonomi politik, kita bisa paham, betapa besar “risiko” KPK ketika mulai memutuskan masuk secara serius pada kasus-kasus yang punya dimensi ekonomi politik. Ini menggambarkan perbuatan korupsi telah melibatkan unsur pemerintahan (birokrasi kelas atas), politisi, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menengarai ada 15 kali upaya pelemahan signifikan yang dilakukan berbagai kekuatan terhadap KPK. Salah satu bentuk pelemahan yang diperkirakan akan berdampak paling serius adalah penghilangan, pengaburan, dan pelemahan kewenangan KPK melalui jalur legislasi atau perubahan aturan hukum. Salah satunya adalah merevisi UU KPK dan UU Tipikor.

Revisi undang-undang, atau upaya pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga seperti KPK adalah strategi untuk membunuh KPK tepat di “jantungnya”. Betapa tidak, jika UU KPK diotak-atik, kewenangannya dilemahkan, niscaya nama KPK hanya tinggal sebuah nama dan legitimasi formal semata.

Indikasi persekongkolan kekuatan non-negara yang menjadikan kewenangan politik dan birokrasi sebagai target yang harus dipengaruhi, ini mirip dengan konsepsi shadow state”. Sebuah argumentasi teoritis yang pertama kali dibangun oleh William Reno (1995) berdasarkan risetnya di Sierra Leone,Afrika. Kondisi ini terjadi di negara yang lemah, di mana kewenangan aparatur negara diperjualbelikan melalui “informal economy”, dengan tujuan merekayasa kebijakan dan regulasi untuk keuntungan pemain di pasar gelap politik bisnis.

Rasanya kita menemukan penjelasan teoritis, kenapa begitu banyak kebijakan, alokasi anggaran, alih fungsi hutan, izin pertambangan, dan proyek pembangunan tendensius cenderung memfasilitasi kemewahan pejabat dan menguntungkan segelintir kelompok bisnis tertentu. Kita juga melihat adanya relasi antara penyumbang dana kampanye partai politik dengan arah kebijakan, regulasi, dan sikap para penyelenggara negara. Praktik itulah yang mulai dijamah oleh KPK.

Sehingga publik tidak heran, jika ada argumentasi normatif politisi yang mengatakan revisi UU KPK maupun UU Tipikor hanya dilakukan dalam kerangka harmonisasi hukum dengan UU lain terdengar basi dan mengada-ada. Kita perlu waspada di level yang paling sensitif terhadap kemungkinan pelumpuhan KPK oleh politisi melalui rencana revisi UU tersebut.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serius dan Totalitas Menanggulangi Wabah Covid-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari, Warganet tinggal di Bekasi   Jauh sebelum Virus Corona atau Covid - 19 ditetapkan sebagai pandemi…

Ekonomi Nasional Mulai Meradang Akibat Covid-19

  Oleh : Evita Rahayu, Pengamat Ekonomi   Sejumlah emiten perkebunan kelapa sawit mulai waswas dengan kebijakan Pemerintah India yang…

Stop Ekspansi Covid-19 dengan Tidak Mudik

  Oleh : Riki Alfiansyah, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Imbauan untuk beribadah, belajar, dan bekerja di rumah telah dimanfaatkan sebagian…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlu Komitmen Bersama Cegah Covid-19

  Oleh : Tiara Kusuma Dewi, Pengamat Kebijakan Publik   Indonesia tengah mengalami darurat  Virus Corona, sehingga kewaspadaan akan virus…

Mengantisipasi Perlambatan Ekonomi Indonesia

  Oleh : Dr. Ade Reza Hariyadi, Doktor lulusan UI dan Dosen   Prospek ekonomi global tampaknya masih akan mengalami…

Langkah Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Oleh: Hadi Setiawan, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)                  Data per 26 Maret 2020 pukul 17.48 WIB menunjukkan…