Putusan MK Bagian Dari Proses Demokrasi - Diskusi "Negeri Yang Ruwet"

Pengamat ekonomi Ikhsan Modjo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembubaran BP Migas merupakan bagian dari proses demokrasi sebagai suatu perbaikan untuk mencegah penyelewengan dan kesalahan aturan yang lama.

"Keruwetan situasi belakangan ini, dengan berbagai macam permasalahan seperti halnya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang diputus bubar oleh MK serta pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap perusahaan BUMN, adalah 'democracy action'. Yang namanya demokrasi adalah institusi induk," kata Ikhsan Modjo dalam diskusi bertema "Negeri Yang Ruwet" di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat (PD) tersebut, posisi Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terstabil selama 10 tahun, tertinggi ke-dua di dunia, membuka peluang banyak munculnya aspirasi baik politik, sosial, ekonomi tentang kualitas pemerintahan dan institusi yang ada. "Melalui 'check and balance' mencoba diperbaiki satu persatu dengan konsekuensi kegaduhan yang kita alami bersama-sama," kata dia.

Ia mengatakan, jika keruwetan tersebut tidak terjadi justru akan ada ketakutan atau kenyataan bahwa demokrasi tidak berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan, sumber daya alam (SDA) Indonesia dan APBN belum digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Migas kita belum mampu memenuhi kemakmuran rakyat," ujar dia.

Dalam konteks keuangan negara, kata dia, terbukti banyak dirampok. Upaya Dipo Alam sebenarnya patut diajungi jempol, tapi dengan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet (Setkab) harusnya bisa lebih dari sekedar laporan. "Kongkalikong akan terus terjadi karena politik anggaran Indonesia masih tertutup. Ditambah biaya politik negara Indonesia yang tinggi juga membuat peluang perampokan anggaran semakin kuat," kata dia.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana menyatakan, putusan MK yang mengimplikasikan pembubaran BP Migas dinilai mengerdilkan negara karena peran dari BP Migas diambil alih pemerintah. "Permasalahan utama bila ada gugatan (terkait kontrak yang telah diselenggarakan BP Migas) maka negara menjadi pihak, baik di arbitrase maupun pengadilan dan putusan MK ini yang justeru mengerdilkan negara bahkan tanggung jawab negara akan menjadi tidak terbatas," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut, ujar dia, karena pemerintah telah menetapkan pelimpahan tugas BP Migas ada di tangan negara melalui Unit Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (UPKHM Migas), bukan BUMN.

Karena itu, dia mempertanyakan terkait status Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan sejumlah perusahaan migas yang harus tetap eksis dan berlangsung untuk menghindari gugatan mitra, yang utamanya dari investor asing.

BERITA TERKAIT

Naik Bus Keliling Kota, Dukungan Terhadap Presiden Jokowi dari London

Naik Bus Keliling Kota, Dukungan Terhadap Presiden Jokowi dari London NERACA Jakarta - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Sumatera Utara…

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Mencari Kandidat Terbaik - Sistem Kalibrr Bawa Perubahan Proses Rekrutmen

NERACA Jakarta - Seiring dengan berkembangnya teknologi, proses rekrutmen calon pegawai pun mengalami revolusi. Tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang tepat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPPU Gelar Workshop Asesmen Persaingan Usaha

KPPU Gelar Workshop Asesmen Persaingan Usaha NERACA Bandar Lampung – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, membuka kegiatan…

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah

Ini Tanggapan Menko Polhukam Terkait Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah NERACA Jakarta - Prabowo saat konferensi Nasional Partai gerindra 17…

BPOM Beri Penghargaan Kepada 32 Sekolah Jatim

BPOM Beri Penghargaan Kepada 32 Sekolah Jatim NERACA Surabaya - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Surabaya, Selasa…