Putusan MK Bagian Dari Proses Demokrasi - Diskusi "Negeri Yang Ruwet"

Pengamat ekonomi Ikhsan Modjo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembubaran BP Migas merupakan bagian dari proses demokrasi sebagai suatu perbaikan untuk mencegah penyelewengan dan kesalahan aturan yang lama.

"Keruwetan situasi belakangan ini, dengan berbagai macam permasalahan seperti halnya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang diputus bubar oleh MK serta pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap perusahaan BUMN, adalah 'democracy action'. Yang namanya demokrasi adalah institusi induk," kata Ikhsan Modjo dalam diskusi bertema "Negeri Yang Ruwet" di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat (PD) tersebut, posisi Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terstabil selama 10 tahun, tertinggi ke-dua di dunia, membuka peluang banyak munculnya aspirasi baik politik, sosial, ekonomi tentang kualitas pemerintahan dan institusi yang ada. "Melalui 'check and balance' mencoba diperbaiki satu persatu dengan konsekuensi kegaduhan yang kita alami bersama-sama," kata dia.

Ia mengatakan, jika keruwetan tersebut tidak terjadi justru akan ada ketakutan atau kenyataan bahwa demokrasi tidak berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan, sumber daya alam (SDA) Indonesia dan APBN belum digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Migas kita belum mampu memenuhi kemakmuran rakyat," ujar dia.

Dalam konteks keuangan negara, kata dia, terbukti banyak dirampok. Upaya Dipo Alam sebenarnya patut diajungi jempol, tapi dengan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet (Setkab) harusnya bisa lebih dari sekedar laporan. "Kongkalikong akan terus terjadi karena politik anggaran Indonesia masih tertutup. Ditambah biaya politik negara Indonesia yang tinggi juga membuat peluang perampokan anggaran semakin kuat," kata dia.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana menyatakan, putusan MK yang mengimplikasikan pembubaran BP Migas dinilai mengerdilkan negara karena peran dari BP Migas diambil alih pemerintah. "Permasalahan utama bila ada gugatan (terkait kontrak yang telah diselenggarakan BP Migas) maka negara menjadi pihak, baik di arbitrase maupun pengadilan dan putusan MK ini yang justeru mengerdilkan negara bahkan tanggung jawab negara akan menjadi tidak terbatas," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut, ujar dia, karena pemerintah telah menetapkan pelimpahan tugas BP Migas ada di tangan negara melalui Unit Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (UPKHM Migas), bukan BUMN.

Karena itu, dia mempertanyakan terkait status Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan sejumlah perusahaan migas yang harus tetap eksis dan berlangsung untuk menghindari gugatan mitra, yang utamanya dari investor asing.

BERITA TERKAIT

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…

TERKAIT RENCANA REVISI UU DUNIA USAHA - Presiden Minta Masukan dari Kalangan Pengusaha

Jakarta-Presiden Jokowi memanggil kalangan pengusaha yang tergabung Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin Indonesia dan Hipmi, untuk meminta masukan terobosan baru…

Pansel Capim KPK Akan Cari Kandidat dari Daerah

Pansel Capim KPK Akan Cari Kandidat dari Daerah NERACA  Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…