NERACA

Jakarta - Indonesia dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan perdagangan internasional, terutama dalam pasar bebas. Padahal perdagangan internasional ini harus dikelola dengan  baik dan strategis, padahal pergaulan ekonomi internasional merupakan sesuatu yang tak bisa dan tak perlu dihindari.

“Bahkan harus bisa menggunakan perdagangan internasional yang lebih terbuka dan bebas untuk memajukan   kesejahteraan bagi  rakyat Indonesia,” kata Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Endriartono Sutarto melalui siaran persnya di Jakarta, yang dikutip pada Minggu (18/11).

Selain  itu, lanjut mantan  Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) ini, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan juga perlu melakukan persiapan yang cermat dan strategis. Sehingga tak hanya membuka pasar bagi produk negara dan bangsa lain. “Tapi juga siap memanfaatkan  terbukanya  pasar internasional bagi produk-produk domestik yang berkualitas dan kompetitif,” tambahnya.

Yang tak kalah penting, sambung Endriartono lagi,  pembenahan masalah infrastruktur. Karena hal ini penting  untuk mendukung  produksi dan distribusi barang serta jasa. “Setidaknya nilai  tambah yang tercipta dapat lebih maksimal didistribusikan kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam  proses produksi dan distribusi,” ungkapnya.

Menurut Endriartono, pertumbuhan ekonomi nasional secara makro cukup baik tapi realitasnya belum memberikan dampak positif pada  perbaikan  kesejahteraan rakyat. "Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), produk domestik bruto Indonesia hingga triwulan II tahun 2012 tumuh 6,4%," paparnya.

Diakuinya, laju pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi internasional menyusul krisis pasarfinansial di Amerika Serikat pada 2008.  Tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sepanjang tahun 2012, menurut dia, juga cukup terkendali yakni inflasi pada tingkat 8,5 % serta nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp9.600.

"Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia mendapat pujian dari berbagai lembaga ekonomi internasional, dipersepsikan semakin aman bagi investasi asing, serta tergolong dalam negara tujuan investasi yang semakin disukai," jelasnya.

Namun persoalan yang mendasar, kata Endriartono, ternyata indikator makro ekonomi yang baik tersebut tidak berimbas terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat. “Ada kontradiksi antara indikator makro ekonomi yang dibanggakan dengan realitas masih besarnya jumlah rakyat miskin yang hidup di bawah standar kebutuhan fisik minimum,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Endriartono berupaya mencermati indikator pertumbuhan ekonomi secara makro dan relevansinya terhadap kondisi rakyatIndonesia. Menurut dia, untuk menilai tingkat kesejahteraan, digunakan indikator produk nasional bruto (PNB) per kapita, yang merupkan bagian dari produk demestik bruto (PDB) serta pendapatan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Indikator lainnya, kata dia, meliputi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, belanja pemerintah, tingkat konsumsi, dan posisi neraca perdagangan.  "Jika mencermati kondisi perekonomian nasional, dengan menggunanakan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional secara makro relatif tinggi yakni membesarkan kue ekonomi nasional secara riil. Sayangnya kue yang lebih besar itu, hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat," katanya.

Di satu sisi, kata dia, orang Indonesia yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia bertambah, tapi di sisi lain, jumlah penduduk miskin juga bertambah banyak."Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Endriartono mengutip data BPS, bahwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2011 ada sekitar 12,36% atau sekitar 30 juta jiwa, sedangkan data Bank Dunia, penduduk miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa.