Saling Kunci Buruh dan Pengusaha

Setelah buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan upah minimum layak hidup, kini giliran pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam hengkang atau lockout dari Indonesia.

Di satu sisi, kaum buruh terus memperjuangkan segala kepentingan mulai dari standar upah kerja, hidup layak, kepastian kerja, hingga kesejahteraan yang lebih baik. Perilaku demo sering menjadi jalan pintas untuk menuntut pengusaha dan pemerintah. Mogok kerja juga bergulir sebagai langkah lain yang menunjukkan aksi protes.

Di pihak lain, kalangan pengusaha pun tidak tinggal diam. Mereka balas mengancam, bahkan siap lockout. Bila ini terjadi maka segala kegiatan produksi akan terhenti, tak ada barang produksi, buruh menganggur, tidak ada pendapatan/upah. Maka drama guncangan ekonomi siap melanda negeri ini.

Hanya sayangnya, pemerintah kurang tanggap dan cepat menghadapi kondisi demikian. Menko Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat pemerintah tidak diam menanggapi kisruh yang terjadi antara pekerja dan pengusaha.

"Pemerintah sedang memikirkan (kisruh yang terjadi antara pengusaha dan pekerja)," kata Hatta singkat di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (13/11).

Menurut Hatta, demo dan kisruh pekerja yang ramai belakangan ini harus diselesaikan dengan dialog yang lebih detil dan tetap berkelanjutan. "Dialog para buruh harus tetap dilanjutkan," tuturnya.

Masalah besar pekerja seperti outsourcing harus segera diputuskan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan mengajak para buruh yaitu serikat pekerja dan pengusaha yang diwakili oleh Apindo untuk menemukan titik temu diantara keduanya.

Lantas kenapa buruh sering berdemo? Apakah soal upah sangat pelik? Dimana sejatinya posisi buruh diletakkan dalam konteks pembangunan dan industrialisasi? Tidak berlebihan jika peraih nobel ekonomi J. Stiglitz menyampaikan kritik atas cara pandang para ekonom liberal yang melihat buruh sebagai alat produksi semata.

Stiglitz mengingatkan cara pandang baru untuk lebih memuliakan buruh, baik buruh sebagai stakeholders maupun jasa buruh menciptakan masyarakat madani dan standarisasi pekerja. Ini terkait besarnya tekanan terhadap buruh dalam relasi dengan negara dan pasar yang selama ini terjadi.

Kita menyadari menjadi buruh bukanlah sebuah impian siapapun. Tingginya jumlah buruh tidak berarti profesi ini digemari oleh banyak orang. Karena pekerjaan sebagai buruh tidak menyediakan kehidupan yang layak. Upah rendah, kondisi kerja buruk, jaminan sosial tidak memadai, jaminan hukum tidak pasti, jaminan kesehatan kerja yang jauh dari kondisi ideal masih menjadi masalah.

Selama ini buruh tidak ditempatkan sebagai salah satu elemen penting dalam proses produksi yang harus diperhatikan hak-haknya, tetapi diposisikan sebagai sekedar “baut” dari mesin produksi. Tuntutan kenaikan upah buruh sering berbenturan dengan kepentingan pengusaha. Memang idealnya pengusaha hanya dituntut tanggung jawab sebatas membayar upah yang telah disepakati sesuai perjanjian kerja bersama (PKB).

BERITA TERKAIT

Soal Tiket "Mahal" dan Nasib Maskapai Nasional

Oleh: Metta Dharmasaputra, CEO Katadata.co.id Jalur udara, tak lagi menjadi primadona arus mudik Lebaran tahun ini. Tiket pesawat yang naik…

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal NERACA Jakarta - Untuk pertama kali, puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas)…

Pemerintah Kaji Penggunaan O-Bhan untuk Transportasi Massal - Gabungkan BRT dan LRT

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Kisruh Zonasi Pendidikan

Dunia pendidikan Indonesia kembali ramai kembali. Pasalnya, masalah yang sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, ternyata sistem penerimaan murid baru…

Menanti Putusan MK

Pemungutan suara pada pileg dan pilpres 2019 berjalan dengan aman, lancar dan damai pada 17 April 2019. Partisipasi masyarakat dalam…

Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah tantangan mencari sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mumpuni, profesional dan tidak sekuler, Panitia Seleksi (Pansel) Calon…