DPRD Terus Menggodok Raperda Kepariwisataan - Kabupaten Kuningan

Kuningan – Saat ini, eksekutif dan legislatif tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kepariwisataan. Akan tetapi sejak dimunculkannya raperda, banyak elemen masyarakat yang memberikan masukan atas isi dari Reperda itu terutama masalah tidak adanya klausul larangan minuman keras (miras).

Keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Selasa (13/10), isi dari raperda tentang kapariwisataan itu sendiri memang menggambarkan umum, sesuai petunjuk dari Mendagri. Bahkan Kuningan sebagai daerah wisata bisa mengembangkan potensi wisata di banyak daerah, terutama wisata alam bisa digali hingga ke daerah terpencil yang memang cukup kaya dasar wisata alamnya.

Beda halnya dengan pandangan elemen masyarakat, terutama dari organisasi masyarakat Islam. Mereka khawatir, jika raperda itu akan memicu kemaksiatan yang semakin merajalela. Pasalnya isi dari Raperda itu tidak ada klausul yang melarang sebuah tempat hiburan menjual miras. Padahal sebelumnya ada Perda yang membatasi jualan miras di tempat-tempat hiburan.

“Kami sudah memberikan aspirasi kepada DPRD. Mereka menampung aspirasi dari kami, tapi belum ada kejelasan atas aspirasi ini. Kami khawatir Raperda yang tanpa ketegasan sikap dari Pemkab Kuningan itu benar-benar disetujui,” ujar Ketua Gamas, Nana.

Nampaknya kekompakan dari ormas Islam terus dibuktikan, kemarin dari Front Pembela Islam (FPI) Kuningan melakukan arasi di depan gedung putih dan di DPRD. Mereka mendesak supaya Raperda itu direvisi dengan klausul-klausu yang menguntungkan masyarakat Kuningan, bukan pihak pebisnis wisata maupun Pemkab sendiri.

K Mulyana dalam audiensinya bersama pejabat pemda mengatakan, dirinya menilai, Raperda kepariwisataan tidak menentukan zona pariwisata yang jelas. Sehingga, dirinya khawatir, jumlah kafe dan tempat hiburan akan menjamur di daerah-daerah seperti Darma, Cigugur, dan sebagainya.

“Kami meminta agar dalam Raperda itu, dimasukan aturan pelarangan minum-minuman keras. Jangan sampai Raperda itu menjadi legitimasi terhadap kegiatan menjual minum-minuman keras di daerah pariwisata,”ujarnya.

Lebih dalam Mulyana menuturkan, dirinya pun menolak tegas adanya kafe dan tempat karaoke. Karena setelah dilakukan investigasi, dirinya mencium adanya kemaksiatan di dalam kafe dan tempat karoke itu. Misalnya, mabuk-mabukan, dan perzinahan.

Sementara itu, Sekda Kuningan H Yosep Setiawan menjelaskan, justru dengan dibentuknya Perda kepariwisataan itu untuk mengatur keberadaan tempat hiburan agar tidak menyimpang dari aturan, ketetapan, dan kebijakan pemerintah. Ia sendiri mengaku setuju dengan apa yang disampaikan para Ormas Islam, dan pihaknya akan menampung aspirasi itu dalam sebuah kebijakan pemerintah. “Saya sendiri tidak mau adanya tempat hiburan yang berbau kemaksiatan. Kalau kafe, ya murni kafe saja. Untuk itu, Kami mohon pengertiannya karena raperda ini masih dalam tahap pembahasan dan tentunya menampung aspirasi dari masyarakat,” kata Yosep.

BERITA TERKAIT

Regulator Terus Dorong Usaha Mikro Terapkan Usaha E-Commerce - Niaga Online

NERACA Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut membangun dan menggerakkan…

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS NERACA Sukabumi – Honorer Kategori 2 (K2) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,…

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan NERACA Sukabumi – Sekitar 3.000 orang guru honorer dari berbagai sekolah dari…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Rayakan Usia 50 Tahun, KADIN Lebih Membuka Diri dan Melayani Seluruh Pelaku Usaha

Rayakan Usia 50 Tahun, KADIN Lebih Membuka Diri dan Melayani Seluruh Pelaku Usaha NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri…

Kopdit Keling Kumang Mampu Bukukan Aset Rp1,3 T

Kopdit Keling Kumang Mampu Bukukan Aset Rp1,3 T NERACA Sintang - Tak usah heran bila Koperasi Kredit (Kopdit) atau Credit…

Kemenkop dan Saung Udjo Latih 60 Wirausahawan Milenial

Kemenkop dan Saung Udjo Latih 60 Wirausahawan Milenial NERACA Bandung - Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rully Nuryanto…