NERACA

Jakarta – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dinilai hanya berpihak kepada pejabat, bukan kepada rakyat.

Dalam RAPBN itu disebutkan bahwa anggaran belanja pegawai tahun 2013 adalah sebesar Rp 241 triliun sementara subsidi sektor pertanian hanya Rp 16 triliun alias 0,01% dari total anggaran.

“Anggaran belanja pegawai tersebut sudah naik empat kali lipat dari APBN tahun 2006. RAPBN 2013 tidaklah berpihak pada rakyat, melainkan pejabat,” kata Executive Director Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro dalam Diskusi Publik Review UU APBN 2013 di Warung Daun, Jakarta, Selasa (13/11).

Menurut Komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI) Masdar F Mas'udi berpendapat bahwa harus ada rasionalisasi yang lebih tajam. “Apakah angka ini harus dihentikan secara radikal? Karena begitu banyak rekrutmen yang kurang berkualitas. Banyak yang kolusi, terutama di daerah,” jelas Masdar.

Setyo juga mengulas tentang anggaran pengentasan kemiskinan yang pada 2012 sebesar Rp 99,2 triliun sementara pengurangan jumlah penduduk miskin dengan anggaran sebesar itu hanya 0,89 juta jiwa. “Artinya butuh seratus juta rupiah untuk membuat satu orang dari miskin menjadi tidak miskin,” jelas Setyo.

Padahal ukuran kemiskinan adalah pendapatan Rp 234 ribu/orang/bulan. “Katakanlah setahun orang yang pendapatannya Rp 3 juta baru bisa dikatakan tidak miskin. Angka ini 33 kali lipat dari yang dianggarkan. Dana yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan itu tidak efektif, mungkin karena banyak yang bocor,” kata Setyo.

Bantah Klaim

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron yang ikut hadir sesaat dalam diskusi tersebut menampik pernyataan bahwa APBN tidak pro rakyat. “Kami mendapat penghargaan dari KPK tentang keterbukaan informasi publik. Kemungkinan kongkalikong itu kecil. Itu praktik lama,” papar Ali.

Kemenkes, lanjut Ali, melakukan banyak efisiensi di perjalanan dinas, yaitu sekitar Rp 208 miliar. “Hasil efisiensi kita bagi untuk hal urgent, terkait Millennium Development Goals (MDGs) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk infrastruktur puskesmas,” jelas dia.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Tamzil Limrung yang hadir dalam diskusi publik tersebut mendapat kritikan tentang uang pensiun DPR. “Hanya bekerja lima tahun kok bisa mendapat pensiun?” tanya seorang peserta.

Tamzil hanya menjawab singkat, “Saya juga sepakat bahwa uang pensiun DPR itu dihapuskan.”

Justru Tamzil ikut mengkritisi, jangan-jangan anggaran pensiun pejabat yang ada selama ini orangnya sudah meninggal. “Harus dicek, by name by address,” kata dia.