Aktivis Perikanan Sesalkan Dominasi ABK Asing - Industrialisasi Sektor Kelautan

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik bersama Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), Suhana, menduga ada mafia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan terendus dari dua fenomena, yakni sudah gagal menghentikan impor ikan, sekarang mau impor pekerja asing untuk tangkap ikan Indonesia.

Dalam catatan mereka, pada 2010, dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran oleh KKP karena membiarkan dominasi pekerja asing di atas kapal-kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. “Jumlahnya mencapai 80% lebih dari total anak buah kapal (ABK),” kata Riza lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Selasa (13/11).

Padahal, lanjut Riza, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12/2009 tentang Usaha Perikanan, jumlah tenaga kerja asing yang dibolehkan maksimum sebanyak 30% dari total ABK. Dalam Permen tersebut, sambung Riza, antara lain berbunyi "...penerapan peraturan penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan oleh Ditjen Perikanan Tangkap belum diimplementasikan secara optimal mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia..."

Lebih jauh Riza mengatakan, dominasi pekerja asing di kapal-kapal ikan juga akan menambah sulit pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan RI dari penjarahan. “Tahun 2012 ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, melalui rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14/2011 dan Permen-KP No 49/2011 tentang Usaha Penangkapan Ikan, justru ngotot untuk melegalkan dominasi pekerja asing di atas kapal ikan yang beroperasi di perairan RI, bahkan hingga 70% dari total ABK,” cetus Riza.

Di mata Riza, tindakan ini jelas mengabaikan temuan BPK 2010, UU 45/2009 tentang Perikanan, PermenKP Usaha Perikanan Tangkap, dan terlebih Hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan yg layak seperti tertuang pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945.

Sementara di sisi lain, sepanjang periode 2009-2011 investasi perikanan meningkat 230% lebih, dalam catatan Riza, kenyataannya industri perikanan hanya mampu menyerap kurang dari 250 ribu orang tenaga kerja (processing labour).

“Itupun, tenaga kerja yang terlibat masih dalam posisi lemah dengan standar penggajian yang rendah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meningkatnya investasi perikanan belum memberi manfaat bagi kepentingan rakyat, semisal dalam hal meningkatkan serapan tenaga kerja nasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dipastikan pertama, pengurangan hingga penghapusan tenaga kerja asing dalam kegiatan perikanan. Kedua, hilirisasi dimaksudkan dalam rangka optimalisasi pendapatan perikanan dan meningkatkan serapan tenaga kerja nasional.

“Praktik yang berjalan selama ini justru sebaliknya. Alokasi anggaran untuk pelatihan perikanan terus meningkatkan. Namun, lapangan pekerjaan di sektor perikanan (baik diatas kapal maupun pengolahan) justru terbatas,” ungkapnya.

Larangan Ekspor

Sebelumnya, terkait langkah Uni Eropa (UE) telah mencabut larangan ekspor produk perikanan hasil budidaya yang berasal dari Indonesia, Riza memperingatkan, momentum pencabutan larangan ekspor perikanan budidaya Indonesia ke Eropa ini tidak boleh dilihat secara sempit untuk sekedar mendorong peningkatan ekspor ikan Indonesia ke Uni Eropa.

“Apalagi kita ketahui, sejak 18 Oktober 2012 lalu, DPR telah mengeluarkan UU Pangan yang baru dimana mewajibkan pemerintah untuk tidak sembrono mengekspor ikan ke luar negeri sebelum terpenuhinya kebutuhan ikan di dalam negeri. Dan, memang kenyataannya di dalam negeri kita masih membutuhkan ikan, baik untuk konsumsi dan industri nasional,” kata Riza.

Riza menjelaskan, pasokan ikan ke pasar domestik juga mesti diprioritaskan lantaran saat ini tengah terjadi krisis ekonomi di Eropa yang menyebabkan pelambatan dalam berbagai kegiatan ekonomi di Eropa. “Momentum krisis yang terjadi di Eropa harus digunakan untuk memperbaiki hubungan perdagangan kita dengan bangsa-bangsa di Eropa yang selama ini tidak menguntungkan,” tandasnya.

Dia mencontohkan, melalui Commission Regulation No. 1832/2002 tanggal 1 Agustus 2002, Uni Eropa berhasil mendatangkan 70% bahan baku ikan dari berbagai negara produsen, termasuk Indonesia. “Di antaranya kepiting, lobster, kerang-kerangan. Artinya, produk perikanan yang tidak memberi nilai tambah secara ekonomi. Dan tidak pula menyerap tenaga kerja. Kedua, pada perkembangannya, hambatan ekspor tidak saja bicara tentang perlindungan konsumen terhadap produk perikanan yang sehat (food safety), tapi juga jaminan atas terpenuhinya hak-hak nelayan, pembudidaya, maupun buruh perikanan (sebagai produsen) untuk hidup sejahtera dari proses perdagangan perikanan tersebut,” ungkapnya.

Dalam catatan Kiara, sejumlah industri perikanan, baik di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, yang mengekspor produk perikanannya ke Eropa terindikasi kuat masih melakukan praktik perusakan lingkungan, tidak melaporkan tangkapan atau produksi perikanannya secara benar (unreported), hingga tidak memberikan kesejahteraan yang memadai bagi pekerjanya. “Tentu, kita tidak mau kepentingan ekspor ke Eropa justru mengesampingkan kepentingan nasional kita. Yakni, mensejahterakan nelayan, petambak, maupun buruh perikanan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Cegah Dana Asing Keluar, BI Tahan Suku Bunga

NERACA Jakarta – Mensiasati tekanan ekonomi global dan nilai tukar rupiah yang terus anjlok, menjadi landasan bagi Bank Indonesia (BI)…

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi - Menteri LHK

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,…

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur…

Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai…

Pertahankan Tradisi Tahunan, Kemenperin Raih Opini WTP

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…