Ekonomi Indonesia Dikhawatirkan “Overheating” - Defisit Transaksi Berjalan Melebar

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu menjaga permintaan dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, khususnya barang modal, dan tetap mengupayakan peningkatan aliran modal asing masuk menyusul kekhawatiran akan terjadinya peningkatan pemanasan ekonomi (economic overheating) akibat melebarnya defisit transaksi berjalan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berharap, defisit transaksi berjalan bisa di bawah 2% dari Prodk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun ini. "Sekarang defisit transaksi berjalan kita sudah berada di bawah 3% dari PDB. Diharapkan pada akhir 2012 angkanya sekitar 2% itu bisa turun menjadi satu koma sekian persen. Dan ini menunjukkan tren yang bagus," ujarnya, Selasa (13/11).

Di sisi lain, Hatta menyampaikan bahwa penurunan ekspor yang terjadi belakangan ini tidak terlalu berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini karena Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang masih kuat. "Indonesia patut bersyukur karena faktor ekspor itu hanya 20%-an saja dari PDB, sehingga kalaupun ada efeknya tidak akan terlalu menghantam, tidak terlalu berat, karena ekonomi domestik kita yang kuat. Karena itu, pasar domestik harus dijaga. Jangan dibanjiri barang-barang impor," ujarnya.

Pemerintah berharap pengereman impor, diversifikasi pasar ekspor, dan koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dapat mengatasi defisit transaksi berjalan.

Langkah Pemerintah

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, beberapa langkah tengah dijalankan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan yang melebar dari US$3,2 miliar pada kuartal I/2012 menjadi US$6,9 miliar pada kuartal II/2012.

"Untuk menggenjot ekspor, pemerintah mengupayakan diversifikasi pasar ekspor dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai produk ekspor," terangnya. Firmanzah menuturkan, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah terus mendorong penghematan pada sektor-sektor yang mengontribusikan impor dan meningkatkan aliran investasi, terutama investasi asing langsung (FDI).

Untuk mereduksi beban importasi BBM dalam neraca transaksi berjalan, lanjut Firmanzah, pemerintah menerapkan pembatasan dan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah di Jawa-Bali dan akan diperluas ke seluruh Indonesia.

"Pemerintah juga mengusulkan pengurangan subsidi kepada pelanggan PLN di atas 1300 VA ke DPR pada 2013," katanya. Dia juga menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BI untuk mengantisipasi tekanan pada transaksi berjalan.

Tekanan Besar

Sementara, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan tekanan terhadap transaksi berjalan masih akan cukup besar selama ekspor belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan.

"Kita sendiri selama ekspor belum bisa rebound cepat, tekanan terhadap transaksi berjalan masih akan cukup besar. Mudah-mudahan ada perlambatan dari impor dan ekspornya sedikit meningkat," ungkapnya.

Meski demikian, Bambang berpendapat defisit transaksi berjalan sebagai kondisi yang wajar. Yang terpenting, defisit tidak membesar. "Jadi kita jangan terlalu takut bahwa ini berbahaya. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai defisit transaksi berjalan membesar, itu saja," katanya.

BERITA TERKAIT

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Menggenjot Pembangunan Tetapi Defisit Insinyur

      NERACA   Padang – Indonesia sedang gencar mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, maka dari itu pemerintah…

DSNG Akuisisi Perusahaan Sawit - Nilai Transaksi Bengkak Jadi Rp 2,1 Triliun

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan produksi lebih besar lagi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) akan mengakuisi PT Bima Palma…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…