NERACA

Jakarta - Indonesia akan menambah lagi impor beras dari Vietnam sekitar 300.000 ton untuk mengamankan cadangan beras nasional untuk mengantisipasi kebutuhan awal tahun depan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan kontrak pembelian beras kedua telah diteken antara Perum Bulog dengan eksportir beras di Vietnam.

Sebelumnya, BUMN pangan itu telah menjalin kesepakatan dengan Vina Food, eksportir beras Vietnam, untuk membeli beras sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir 2012. “Yang (kontrak) kedua katanya sudah, tapi saya belum dapat laporan resmi,” katanya di Jakarta, Selasa (13/11).

Deddy menyampaikan Kementerian Perdagangan tahun ini memberikan izin impor beras kepada Bulog sebanyak 1 juta ton yang harus direalisasikan hingga Desember 2012. Namun, Bulog menyatakan hanya akan mengimpor 700.000 ton untuk mengamankan stok sekitar 2 juta ton pada akhir tahun. Untuk keperluan itu pula, Bulog juga tengah mengadakan tender pembelian beras dari India sekitar 100.000-150.000 ton.

Deddy mengungkapkan arah kebijakan impor beras yang ditempuh pemerintah sangat bergantung pada produksi dalam negeri. Apalagi, UU Pangan saat ini menekankan paradigma kemandirian dan kedaulatan pangan yang memprioritaskan produksi dalam negeri. “Kalau cukup, kita tidak mungkin impor. Kan yang namanya impor untuk stok, menjaga jangan sampai ada gonjang-ganjing di luar,” ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia terus menerus dikritik oleh berbagai kalangan karena terlalu sering mengimpor setiap kebutuhan pokok. Dari mulai beras, kedelai, jagung, dan ubi. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Ahmad Suryana, mengatakan impor merupakan kemauan politik pemerintah sesuai UU Pangan, dimana penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Apabila produksi dalam negeri tak mencukupi, maka impor bisa dilakukan. "Karena kami melihat, masyarakat harus cukup pangannya. Harus impor, itu kebijakan yang boleh dilakukan, tapi sifatnya usaha terakhir," ujarnya.

Terkait dengan gerakan Sehari Tanpa Nasi atau One Day No Rice, kata dia, agar kebutuhan akan beras tak meningkat terus, semangat memproklamirkan makan tak hanya dari beras penting dilakukan. Tetapi bisa diganti dengan yang lain karbo lokal non padi. "Produksi padi kita sudah memenuhi kebutuhannya, tiga sampai lima tahun terakhir, produksi beras data BPS tahun ini sebanyak 38 juta ton beras, dan kebutuhan hanya 34 juta ton, kelebihan empat juta ton," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, kebutuhan tersebut masih kurang sehingga harus mengimpor. "Kenapa masih impor, ada dua hal, masyarakat menyimpan di penggilingan 1,5 juta ton. Raskin tiga juta ton, kalau tak memenuhi kebutuhan, maka dipenuhi dari impor," tandasnya.

Seperti sudah diprediksi sebelumnya, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengimpor 100.000 ton beras dari Kamboja. Ini bagian dari kontrak pembelian beras 1 juta ton. Adapun dari Vietnam akan diimpor beras 200.000 ton juga sebagai bagian kontrak kerjasama Vietnam.

Langgar Komitmen

Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan,  mengatakan, pemerintah melakukan impor dengan argumentasi bahwa cadangan beras nasional masih kurang sekitar 1 juta ton dari cadangan ideal sekitar 3,3 juta ton. Saat ini cadangan beras nasional yang ada hanya 2,2 juta ton dari total 3,4 juta ton beras dimiliki Bulog dikurangi keperluan PSO (public service obligation), beras raskin 1,2 juta ton.

Keputusan kembali impor beras, bertolak belakang dengan pernyataan Bulog mupun Menteri Pertanian pada awal tahun ini. Menurut mereka pemerintah menyatakan tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Menjadi pertanyaan jika kemudian impor tetap dilakukan. "Apakah prediksi produksi yang dilakukan tidak tepat atau ada kepentingan lain?" tanyanya.

Seperti sudah menjadi rutinitas, impor dilakukan dengan dalih cadangan beras masih kurang. Padahal pada saat bersamaan produksi padi relatif cukup, bahkan lebih, untuk mencukupi target cadangan beras. Pada titik ini lebih karena ketidakmampuan Bulog menyerap beras nasional.

Pada kenyataannya, cadangan beras nasional yang dikelola Bulog tidak ada hubungan langsung dengan produksi padi dalam negeri. Karena seringkali kemampuan penyerapan beras bulog atas hasil produksi nasional sangat rendah bahkan tak lebih dari 10%.

Berapapun hasil produksi nasional, jika Bulog tidak mampu menyerap lebih banyak beras dalam negeri dengan alasan keterbatasan anggaran dan harga yang tinggi maka sudah pasti impor dilakukan. Persoalan impor tidak hanya berhenti di Bulog tetapi juga menyangkut soal stabilitas harga dan pendapatan petani.

Seperti sudah lazimnya impor dilakukan pada akhir tahun, karena masa paceklik. Impor yang dilakukan bahkan kadang terus berlangsung hingga awal tahun. Situasi ini tentu saja mempengaruhi psikologi pasar dan petani.

Rumor tentang impor saja bisa langsung menurunkan harga, apalagi jika beras sampai masuk ke wilayah produsen beras. Padahal, situasi saat ini petani sedang menikmati puncak harga. Hampir di semua wilayah produsen beras di Jawa harga gabah dan beras jauh diatas HPP. Dengan demikian petani mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan musim lalu.