Tingginya harga obat di pasaran cenderung dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat palsu di pasara. Padahal, maraknya peredaran obat palsu di pasaran justru akan menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan dan keselamatan pasien yang menggunakannya.

NERACA

Peredaran obat palsu sejauh sudah sangat merugikan berbagai kalangan, bukan hanya menimbulkan masalah bagi masyarakat, para produsen obat juga terancam pertumbuhan bisnisnya.

Data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukan, banyak obat resep dengan mudah diperoleh di toko-toko obat bahkan di lapak-lapak pinggir jalan. Obat-obat tersebut dari berbagai jenis, banyak yang diketahui obat palsu seperti anti-infeksi, anti-diabetes dan obat disfungsi ereksi.

Karenanya, untuk mendapat jaminan terhadap keaslian obat dan mendapatkan informasi tepat, pasien dianjurkan membeli obat resep dengan cara bertemu langsung dengan apoteker. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) kesulitan memerangi peredaran obat palsu di pasaran sehingga berupaya menggandeng organisasi profesi dan pemangku kepentingan bidang kefarmasian lainnya.

Dalam upaya memerangi perederan obat palsu, meminta industri farmasi lebih berperan aktif jika obatnya dipalsukan. Sejatinya, BPOM sejak lama sudah bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen dalam menghadapi isu pemalsuan obat.

Melihat saat ini masalah peredaran obat palsu sudah sangat mengkhawatirkan maka mendesak untuk diselesaikan bersama-sama sehingga kami juga akan bersama-sama kalangan profesional seperti apoteker memerangi masalah ini.

Sejauh ini kendala pemberantasan obat palsu karena kurangnya kerja sama antara BPOM dengan kalangan profesional baik di farmasi maupaun para dokter dan petugas yang bergerak di sarana pelayanan kesehatan.

Keberadaan pedagang obat kaki lima diduga menjadi tempat beredarnya obat palsu, banyak produsen obat yang khawatir banyak obat yang di palsukan, memang harga obat di kaki lima berbeda dengan harga obat di apotik, namun dari segi kualitas sangat berbeda.

Diperlukan adanya kerja sama ini dikarenakan dapat memberikan kontribusi yang besar, sebab di tangan mereka ada proses edukasi kepada pasien dan tanggungjawab untuk senanatiasa melihat kondisi pasiennya.

Obat palsu merupakan ancaman bagi pasien di Indonesia yang terus berkembang. Kami akan terus maju dalam mengatasi masalah ini. Kami buka inisiatif dari industri termasuk komitmen apoteker sebagaimana diajukan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP.

Atas banyaknnya temuan obat palsu di pasaran, bahwa hal itu sudah bukan wewenang BPOM melakukan tindakan, melainkan sudah menjadi ranah kepolisian karena masuk wilayah pidana.

Obat palsu atau obat tiruan itu menjadi ancaman serius bagi pasien karena dapat mengandung zat-zak berbahaya seperti logam keras atau pestisida.

Obat-obat palsu itu bisa saja tidak memiliki zat aktif farmasi atau memilki dosis aktif salah sehingga tidak dapat memberikan menfaat terapi sesuai yang diresepkan. Penggunaaan obat-obatan palsu bisa mengakibatkan kegagalan pengobatan bahkan kematian.

Cara terbaik konsumen bisa mengakses obat asli adalah lewat obat resep di apotek. Konsumen harus dibimbing agar bisa mengenali saluran-saluran resmi sehingga bisa membedakan obat asli dengan versi palsunya.

Konsumen harus mendapat info yang benar mengenai bahaya obat palsu dan bagaimanma cara melindungi diri mereka dari obat palsu tersebut.

Meski obat-obat sejenis itu diindikasikan cukup laku di pasaran, tetapi karena kadar bahan aktifnya (khasiat) di bawah standar atau sama sekali tidak berkadar aktif, maka otomatis menjadikan masyarakat yang mengkonsumsinya sekadar obyek permainan produsen obat.

Belum lagi, produksinya cenderung tanpa izin dan sebagian mengabaikan kualitas secara sembarangan atau dengan cara meniru produk obat-obatan lain

Perdagangan obat palsu di tanah air mencapai angka di atas Rp 3 triliun atau sekitar 10% lebih dari seluruh perdagangan obat yang beredar. Sementara itu, jumlah merek obat palsu atau dipalsukan juga tak terhitung banyaknya.

Karena itu, RUU Pengawasan Farmasi akan menitikberatkan soal pengawasan yang dilakukan pihak berwenang, agar terjadinya pelanggaran yang membawa kerugian masyarakat dapat diatasi upaya hukum demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.