NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto mengatakan, meskipun angka penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga hingga akhir triwulan III-2012 baru mencapai 51,6% dari target 60%, kondisi itu masih lebih baik dibanding 2011.

“Ada perkembangan dan kemajuan, tapi belum optimal,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Selasa (13/11).

menurut dia, nilai penyerapan belanja modal dinilai masih rendah dibanding belanja pegawai dan belanja sosial. Agus berpendapat bahwa permasalahan proses lelang pengadaan barang dan jasa masih menjadi kendala umum di setiap kementerian negara/lembaga.

Dia melanjutkan, penyederhanaan proses lelang melalui perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 baru selesai di kuartal ke III, sehingga tidak memberi dampak yang cukup signifikan. Walaupun begitu, Agus berharap terdapat perubahan penyerapan anggaran di awal 2013.

Kondisi penyerapan anggaran tersebut akan berdampak pada lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal itu menjadi fenomena tahunan yang terus berulang. Agus juga mengimbau kepada jajarannya agar secara intensif mengingatkan satuan kerja untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang telah dilakukan. “Kondisi ini akan menuntut kita untuk kerja lebih keras lagi,” imbuhnya.

Optimalkan Penyerapan

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel, yang meminta agar pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja negara, karena dapat memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi yang sedang terjadi.

Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2011, PDB triwulan III/2012 tumbuh sebesar 6,17%, menurun dibandingkan dengan capaian PDB triwulan III/2011 yang tumbuh 6,5%. Laju pertumbuhan PDB triwulan III/2012 ini ditopang oleh investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 10,02% dan 5,68%.

“Sayangnya, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah justru turun sebesar 3,22%. Seharusnya di saat perlambatan ekonomi seperti sekarang ini, konsumsi pemerintah menjalankan fungsi counter cyclical, bukan malah sebaliknya," katanya.

Kemal menilai, turunnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah terhadap PDB ini disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, “Ini masalah klasik. Rendahnya penyerapan anggaran selalu menjadi masalah utama efektivitas fiskal kita. Per 23 Oktober 2012, penyerapan anggaran pemerintah pusat masih Rp654,91 triliun atau sekitar 61,1% dari nilai pagu yang ditetapkan. Artinya dua bulan kedepan ada sekitar 38,9%  anggaran yang belum terserap. Ini harus ada langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan cepat," ujarnya.

Menurut Kemal, rendahnya penyerapan anggaran ini sebagian besar disebabkan oleh permasalahan birokrasi, “Ini masalah birokrasi. Dari sisi perencanaan pemerintah dirasa kurang baik dalam mempersiapkannya sehingga hal ini mendapat banyak ‘pembintangan’ ketika dilakukan pembahasan dengan DPR,” katanya.

Namun, lanjut Kemal, harus diakui bahwa DPR sendiri terkadang juga terlampau jauh dalam pengawasannya hingga membahas terlalu  detail pada satuan tiga. Di samping itu, masalah pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang sifatnya tahun jamak (multi years) juga masih menjadi kendala. Begitu juga proses penyediaan barang dan jasa, procurement plan yang kurang baik dan harmonisasi antar Kementrian dan Lembaga yang berjalan kurang optimal.