Jakarta – Masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia sepertinya sudah menjadi cerita klasik yang tak pernah ada ujungnya. Bahkan, meski suku bunga acuan (BI Rate) sudah lengser ke posisi 5,75%, namun rata-rata suku bunga kredit perbankan nasional masih bertengger di atas 10%.

NERACA

Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Farial Anwar menegaskan bahwa sulitnya menurunkan tingkat suku bunga di Indonesia, karena sejauh ini tidak ada regulasi yang jelas mengatur besarnya tingkat suku bunga. Sebab itu, perbankan semena-mena mentargetkan suku bunga terhadap nasabah. “Selama bank-bank menentukan sendiri suku bunganya, sampai kapanpun tingkat suku bunga masih akan cukup tinggi”, tandas dia kepada Neraca, Senin (12/11).

Di mata Farial, dengan tidak adanya aturan tersebut masing-masing bank secara leluasa mengemukakan berbagai alasan untuk menaikkan suku bunga, baik dengan alasan tingkat risiko yang tinggi maupun alasan likuiditas bank.

Hal itulah, lanjut Farial, yang menyebabkan saat Indonesia menjadi incaran asing. Pasalnya, hampir di seluruh dunia sudah menggunakan suku bunga rendah, baik itu Inggris, Jepang, Singapura, dan Amerika yang memberikan suku bunga hingga 0,25%. “Dengan tingkat suku bunga tinggi, itu artinya mereka bisa memperoleh margin yang besar di negeri ini”, ujarnya.

Farial menilai, tingkat suku rendah akan mengurangi kredit macet, mendorong daya saing, khususnya sektor ritel dan pertumbuhan ekonomi ke depan. “Karena itu, pentingnya bagi BI untuk menurunkan tingkat suku bunga, dan tidak ada alasan untuk tidak menurunkan tingkat suku bunga dalam kondisi seperti sekarang ini”, kata dia.

Penentuan tingkat suku bunga berdasarkan inflasi, lanjut Farial, untuk beberapa negara hanya saat ini hanya dianggap textbook. “Secara normal, mungkin bisa menggunakan dilihat inflasi. Jika acuannya BI Rate atau LPS Rate misalnya, seharusnya tidak jauh di atas bunga acuannya”, tukas Farial.

Seperti diketahui saat ini tingkat BI Rate tercatat 5,75% dan LPS Rate sebesar 5,5%. Nah, apabila kalangan perbankan menambah margin sekitar 3% saja, maka tingkat bunga kredit yang ideal di Indonesia seharusnya antara 8,75%-9%. Tapi kenyataan di pasar, banyak bank menetapkan bunga kredit rata-rata di atas 10% per tahun, apalagi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sekarang minimal 16% per tahun.

Farial mengakui, sejauh ini sebenarnya bahasan mengenai penurunan tingkat suku bunga sudah seringkali disampaikan kepada pihak Bank Indonesia. Tetapi, tampaknya sampai sekarang masih menjadi misteri, tidak ada keberanian dari pihak BI untuk menerbitkan reguasi tersebut.

Padahal, masih menungkinkan saat ini untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga. “Indikasi adanya kartel atau hal lain yang menahan adanya regulasi tersebut, secara eksplisit sulit diungkapkan karena ya itu tadi, sejauh ini masih menjadi misteri”, imbuh Farial.

Terkait adanya “kartel”, pengamat perbankan Iman Sugema mengakui itu memang ada "kartel" suku bunga dalam industri perbankan. Terutama berasal dari 14 bank besar. “Karena semua bank dikasih target pemiliknya. Direksinya juga harus bertanggung jawab kepada pemilik untuk memenuhi target itu. Maka itu untuk menurunkan suku bunga, lupakanlah saja BI, tapi dekati pemilik banknya satu-satu. Apalagi pendapatan bank yang utama memang dari bunga,” ujarnya, kemarin.

Kemudian, Iman juga bilang pasti ada intervensi dari pemilik dana besar, dalam hal ini pemerintah, dalam menaikkan tingkat suku bunga. Jadi, dalam hal ini bank-bank BUMN akan sulit menjadi market mover dalam menurunkan tingkat suku  bunga. “Karena bank-bank BUMN itu sudah dikasih target (pendapatan) oleh Menteri BUMN, dan itu sudah disahkan dalam UU. Jadi mau tidak Menteri BUMN menurunkan target? Karena target itu juga ditentukan oleh pemerintah (DPR dan Presiden) sebagai pemilik dana yang besar di bank,” papar Iman.

Selain itu, menurut ekonom UGM Sri Adiningsih, tingkat suku bunga susah turun disebabkan besarnya perbedaan spread antara suku bunga deposito dan kredit. “Bisa sampai 6% kan bedanya. Nah, spread-nya ini yang perlu diturunkan antara suku bunga kredit dan simpanan. Kalau ini bisa turun, negara lain 2%-3%, kalau kita bisa segitu juga, itu akan bisa mendorong penurunan bunga kredit”, ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menambahkan, suku bunga perbankan yang masih tinggi dikarenakan adanya sumber dana besar yang meminta bank untuk menaikkan suku bunga kredit perbankan. Konglomerasi yang mempunyai dana besar masih mempengaruhi suku bunga kredit yang tinggi. ”Hal ini harus diteliti lebih lanjut lagi, bahwa sumber dana institusi besar ini yang menaikkan suku bunga kredit di perbankan,” katanya, Senin.

Harry menjelaskan bahwa pada saat rapat di komisi XI DPR RI dengan pejabat BI beberapa waktu yang lalu, terdapat salah satu anggota Komisi XI DPR yang menganggap perbankan Indonesia terdapat praktek kartel. Hal ini dikarenakan banyak penyeragaman dalam suku bunga kredit di dalam bank-bank besar sehingga dianggap sebagai praktek kartel. ”Namun, pada saat itu Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa pasar perbankan Indonesia merupakan oligarki,” ujar Harry.

Menurut Harry, suku bunga kredit yang tinggi kurang mendukung daya saing dunia usaha. Yang terkena beban ini adalah UMKM karena tingginya suku bunga kredit dan ditambah lemahnya saya saing produk terhadap produk impor serta menurunnya daya beli konsumen terhadap produk lokal.

SBDK Menurun

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa suku bunga dasar kredit (SBDK) sudah menurun dibanding sebelumnya. “Itu sudah turun. Pertama, karena cost of fund juga turun. Kedua, kita meningkatkan efisiensi di perbankan. Jadi, dengan kegiatan lisensi berjenjang, meningkatkan trustee, fee based income, dan segala macam, itu membuat spread-nya turun. Kalau fee based income dari perbankan bisa lebih tinggi, spread perbankan bisa turun,” ujarnya.

Perry menambahkan, dengan cost of fund dan spread yang menurun, maka suku bunga kreditnya juga akan turun. “Sekarang ini sudah terbukti selama beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Soal premi resiko, Perry mengatakan, itu tetap diperlukan untuk akurasi perbankan dalam mengeluarkan kredit. “Misalnya tidak semua unit usaha punya sertifikat. Nah, kita harus sertifikasi dong tanahnya untuk agunan. Kalau tidak, tidak bisa pakai agunan, premi resikonya lebih tinggi,” jelas dia.

Perry juga mengatakan bahwa kebijakan untuk menurunkan suku bunga ini memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena ini adalah kebijakan struktural. “Tapi buktinya sudah ada dalam beberapa tahun ini, sudah turun secara cepat. Ke depannya, Insya Allah, SBDK juga akan turun lagi,” ujarnya.

Sedangkan Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti menjelaskan, komponen suku bunga kredit ada berbagai macam yakni cost dan risk premium yang harus ditanggung, tergantung jenis kredit itu sendiri.

Destry menambahkan, mengenai suku bunga kredit tidak bisa dilihat nominalnya saja. Lihat saja, Singapura cost of fund-nya 0,2%  dibanding rupiah 3%. Cost of fund 5,75% lending-nya 10-11%”. “Suku bunga kredit perbankan Indonesia juga dipengaruhi Inflasi. Inflasi kita sangat mempengaruhi suku bunga kredit. Maka jika inflasi turun maka secara otomatis suku bunga kredit akan turun dengan sendirinya”, ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Destry, melihat tingkat suku bunga kredit Indonesia jangan pada satu sisi, melainkan dua sisi yakni nominal dan relatif “Tingginya suku bunga kredit perbankan Indonesia yang dipengaruhi NIM tentu digunakan untuk ekspansi kredit hingga ke sektor mikro, sehingga dapat memberikan akses yang baik kepada masyarakat”, tukas dia lagi.

Destry menegaskan bahwa bank-bank BUMN masih menjadi pionir di dalam sektor perbankan itu sendiri dan itu terbukti bahwa bank-bank BUMN sudah menurunkan suku bunga dasar kredit. “Suku bunga dasar kredit bank BUMN sudah diturunkan dan sudah diikuti bank swasta”, kata Destry. dias/mohar/lia/ria/rin