Salah satu poin penting yang dibahas dalam KTT Bali Demoracy Forum (BDF) ke-5  yang bertema “Advancing Democratic Principles At The Global Setting” di Bali belum lama ini, adalah isu demokrasi dan pembangunan ekonomi.  KTT yang dihadiri 14 kepala negara dan 83 delegasi dari negara Asia Pasifik itu juga membahas isu lainnya seputar  keamanan dan perdamaian dalam demokrasi serta  hak asasi manusia dalam demokrasi.

Kita melihat semakin berkualitasnya demokrasi di sebuah negara akan menjadi basis dalam menggerakkan kemajuan ekonomi  sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah hubungan demokrasi dan kemajuan ekonomi dalam bentuk linear atau non-linear? Ataukah hubungan keduanya bersifat kausal?  Jika ya, apakah demokrasi menjadi pendorong kemajuan ekonomi , atau kemajuan ekonomi menjadi pendorong demokrasi.

Jadi, hubungan antara keduanya perlu disertai dengan kualitas faktor  lain penunjang seperti  pendidikan, PDB/kapita, penegakan hukum, dan rasa pertanggungjawaban dari segenap elemen suatu bangsa dan negara.  Namun sebagian riset menemukan korelasi dan koherensi antara demokrasi dan ekonomi, sebagian lagi menunjukkan lemahnya bahkan tidak adanya hubungan antara keduanya (Rodrik,1997).

Menurut Prof Firmanzah PhD,  guru besar FEUI,  prakarsa BDF dimaksudkan untuk mendorong kerja sama regional dan internasional dalam menegakkan perdamaian dan demokrasi melalui dialog dan sharing antarnegara. Sehingga diharapkan pertukaran informasi antarpeserta dapat meningkatkan kualitas dan nilai-nilai demokrasi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan sosial,politik dan ekonomi.Kualitas dan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi sangat ditentukan tidak hanya manajemen dan tata kelola tetapi juga partisipasi yang bertanggung jawab.

Dari perspektif lain menunjukkan, hubungan demokrasi dan ekonomi hanya dapat dicapai jika demokrasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Hasil studi mereka juga mempertegas bahwa hubungan demokrasi dan ekonomi hanya dapat diwujudkan jika ada kesepakatan  “term and condition”.

Kondisionalitas ini yang perlu dibutuhkan saat ini adalah kualitas pemerintahan dengan prasyarat good governance, transparansi, partisipasi, akuntabilitas,dan penegakan hukum yang konsisten. Bagaimanapun, fenomena ini menarik untuk dicermati selain karena berbagai studi menunjukkan hasil yang beragam, juga karena hubungan keduanya membutuhkan syarat dan kondisi tertentu. Pra-krisis 2008,demokrasi selalu dipandang sebagai syarat keberhasilan memajukan ekonomi suatu negara.

Kondisi  ini mencuat mengingat banyaknya negara maju yang kerap mensosialisasikan values  demokrasi sebagai syarat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Namun, setelah era  2008, premis ini semakin melemah seiring semakin rapuhnya ekonomi negara-negara maju yang selama ini dipandang sangat demokratis. Fenomena kekuatan ekonomi  China adalah salah satu bukti mementahkan  premis tersebut. Hal yang sama juga terjadi di negara otoriter di kawasan Timur Tengah yang relatif kaya dengan memperlihatkan fakta sebagai negara makmur.

Jadi, kondisionalitas hubungan demokrasi dan kemajuan pencapaian ekonomi merupakan prasyarat utama dalam mendorong nilai-nilai demokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, stabilitas politik,dan partisipasi publik merupakan kondisionalitas utama dalam mewujudkan hubungan demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Mungkinkah model demokrasi ekonomi Pancasila diterapkan di sini?